Rabu, 20 November 2019

KLHK Usulkan Dua RUU Ini Masuk Prolegnas

Yaitu revisi UU Kehutanan dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Sedangkan Komisi IV DPR mengusulkan RUU Pencegahan dan Pengendalian Karhutla.
Ady Thea DA
Ilustrasi kayu dari hutan Indonesia. Foto: SGP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan dua revisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Usulan ini disampaikan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono dalam rapat dengar pendapat tentang pembahasan usulan prolegnas di DPR beberapa waktu lalu.   

 

Bambang menjelaskan revisi UU Kehutanan perlu dilakukan mengingat ada amanat putusan MK, salah satunya mempersoalkan tentang hutan adat. "Ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat putusan MK terkait dengan substansi penguasaan hutan, pengertian kawasan hutan, dan Hutan Adat," kata Bambang sebagaimana dilansir laman menlhk.go.id.

 

Menurut dia, revisi UU No.18 Tahun 2013 diperlukan, khususnya mengenai sanksi terhadap pelanggaran perambahan hutan atau okupasi. "Sampai saat ini Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diamanatkan dalam UU tersebut belum terbentuk," kata Bambang. Baca Juga: Dua RUU Ini Kemungkinan Masuk Prolegnas

 

Mengenai adanya usulan DPR tentang RUU Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Bambang menegaskan KLHK pada prinsipnya mendukung. Selaras dengan itu, KLHK telah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pencegahan karhutla.

 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan karhutla membutuhkan perhatian seluruh pihak. “Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 2015 terjadi karhutla begitu besar. Diperkirakan pada tahun 2020 akan datang kembali dan kemungkinannya lebih besar. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama," ujar politisi PDIP itu.

 

Sudin mengatakan Komisi IV DPR berencana mengundang seluruh gubernur, bupati, satgas karhutla, dan dinas kehutanan serta pemangku kepentingan mengenai daerah yang kerap terkena dampak karhutla. Pertemuan itu dalam rangka menyatukan visi bagaimana pencegahan karhutla agar tidak berulang. Seperti diketahui, karhutla berdampak buruk terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat.

 

Terpisah, Direktur Penanganan Pengungsi BNPB Johny Sumbung mengatakan regulasi yang ada saat ini tentang penanganan karhutla sudah cukup baik jika dilaksanakan secara optimal. Tapi, dia mendukung rencana Komisi IV DPR yang menggulirkan RUU tersebut agar penanganan karhutla dilakukan lebih baik. “Paling penting dalam penanganan karhutla itu semua kementerian dan lembaga harus berperan optimal sesuai dengan tupoksinya,” kata Johny.

 

Johny berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara spesifik dengan basis data yang jelas. Misalnya, terkait dampak penyakit yang ditimbulkan karena terpapar asap karhutla, kementerian dan lembaga terkait harus memiliki upaya penanganan yang spesifik.

 

“Diharapkan RUU itu mampu memaksimalkan peran masing-masing kementerian dan lembaga terkait penanganan karhutla,” kata dia.

 

Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya menegaskan agar pemerintah dan DPR membuka proses pembahasan RUU yang diusulkan masuk dalam prolegnas itu kepada publik. Berbagai RUU itu terutama mengenai penanganan karhutla harus dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.

 

Pada dasarnya peraturan yang ada saat ini terkait karhutla sudah baik jika dilaksanakan secara tepat dan benar. “Jangan sampai ini hanya sekedar proyek legislasi dimana ketika UU itu nanti disahkan masyarakat sipil malah mengajukan gugatan,” kata Muhammad Teguh.

 

Meski regulasi yang mengatur penanganan pemadaman api penyebab karhutla cukup baik, tapi Teguh melihat masih ada celah dimana regulasi yang ada saat ini luput melindungi korban. Selain pemadaman api, kata dia, seharusnya pemenuhan hak-hak korban harus menjadi perhatian utama dalam penanganan karhutla.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua