Rabu, 20 November 2019

Kongres Internasional Notaris Ajak Notaris Menyikapi Era Revolusi Industri 4.0

Diskusi panel yang dilaksanakan pada hari ketiga kongres akan membahas banyak topik penting, salah satunya—cara notaris menyikapi aspek kepastian hukum dalam berusaha di era Revolusi Industri 4.0.
CT-CAT

Dimulainya Revolusi Industri 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia. Inilah era di mana praktik otomatisasi dan pertukaran data, pun penggunaan teknologi internet, cloud computing, serta cognitive computing akan mewarnai beragam sektor kehidupan manusia, termasuk ranah profesi.

 

Bagi seorang notaris, inilah saatnya memandang dampak Revolusi Industri 4.0 sebagai tantangan dan peluang demi keberlanjutan profesi di masa mendatang. Kita tahu, perubahan yang terjadi tidak dapat dihindari. Untuk itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama-sama dengan organisasi notaris dunia, International Union of Notaries (UINL) berinisiatif untuk menyelenggarakan Kongres Internasional Notaris yang ke-29.

 

Kongres akan berlangsung pada tanggal 28-30 November 2019. Untuk pertama kalinya di Asia sejak UINL dibentuk pada tahun 1948, Indonesia sendiri terpilih sebagai tuan rumah acara. Adapun secara khusus, di hari ketiga (30 November 2019), kongres akan mengadakan diskusi panel yang membahas tema besar: ‘Aspek Kepastian Hukum dalam Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0’.

 

“Melalui diskusi ini, kami bermaksud untuk dapat memetakan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang ada di Indonesia. Selain itu, kami juga ingin mendengar, mendapatkan masukan, dan belajar dari pengalaman negara-negara bersistem hukum civil law lain,” ujar Ketua Umum INI, Yualita Widhadari.

 

Dua Sesi Diskusi

Secara umum, diskusi panel akan membahas tema utama dari berbagai perspektif. Ini termasuk teori-teori hukum serta sisi ekonomi, dengan memperhatikan kesiapan dan perkembangan layanan hukum di berbagai kawasan dunia.  

 

Akan ada dua sesi diskusi yang dapat dihadiri peserta. Bagian satu, memuat pendekatan-pendekatan praktis dari profesi dan praktisi hukum, khususnya pejabat notaris dalam memetakan kebutuhan, mengantisipasi tantangan, serta mengubahnya menjadi peluang. Dalam sesi ini, akan hadir beberapa panelis seperti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, serta kalangan akademisi.

 

Sementara itu, bagian dua menjelaskan tema utama dari perspektif pengalaman dan praktik di negara lain. Ini meliputi fenomena Revolusi Industri 4.0 sendiri, dan dampaknya terhadap aspek pelayanan hukum di Indonesia, Asia, serta dunia. Pembahasan juga akan mengacu pada teori-teori hukum dan praktik kenotariatan di masa depan.  

 

INI berharap, kongres ini dapat menjadi wadah notaris dunia saling berbagi perspektif. “Kami bermaksud mengundang para panelis terutama dari Belanda yang telah memberikan banyak pengaruh pada sistem hukum di Indonesia, juga negara anggota UINL yang memiliki praktik kenotariatan lebih lama atau sudah lebih berpengalaman. Tujuannya, untuk dapat memperkaya pengetahuan dan pertumbuhan profesi, praktisi, dan pejabat di bidang hukum Indonesia. Sudah selayaknya profesi dan praktisi di bidang hukum, khususnya pejabat publik notaris mempersiapkan diri menghadapi I4.0,” Yualita menambahkan.

 

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua