Kamis, 21 November 2019

Janji Kampanye Sumbang Perda Tak Berkualitas

Diharapkan saat tahapan kampanye Pilkada, para calon kepala daerah tidak mudah berjanji yang tujuannya hanya meraup suara pemilih.
Mochamad Januar Rizki
Diskusi KPPOD soal Perda-perda Bermasalah. Foto: MJR

Banyaknya Peraturan-peraturan daerah (Perda) yang tidak berkualitas tak lepas dari janji-janji kampanye para calon kepala daerah. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Rabu (20/11).

 

"Jadi ini dimulai dengan proses Pilkadanya, kadang-kadang ada janji-janji politik yang diberikan kepada konstituen untuk menarik suara, nah setelah dia jadi ditagih, (akhirnya menjadi perda atau peraturan kepala daerah)," kata Akmal.

 

Dia mencontohkan, calon kepala daerah menjanjikan akomodasi penyelesaian masalah agama atau sentimen serupa kepada konstituen. Ketika terpilih, mereka menjadi terbelenggu janji politik dan akhirnya merealisasikannya dengan membuat Perda sesuai keinginan dari basis suaranya.

 

"Tapi tanpa sadar peraturan atau produk hukum itu ternyata mengganggu ketentraman dan bertentangan dengan Pancasila," kata dia.

 

Oleh karena itu, Kemendagri berencana mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada yang telah diselenggarakan pada periode-periode sebelumnya guna membenahi persoalan seperti itu. “Produk hukum yang baik dihasilkan dari demokrasi yang baik, janji-janji gombal kampanye merupakan cara berdemokrasi yang buruk dan akan mempengaruhi kualitas produk hukum kita ke depan,” ujarnya.

 

Dengan mengevaluasi Pilkada, kata dia, diharapkan saat tahapan kampanye Pilkada nanti, para calon kepala daerah tidak mudah berjanji yang tujuannya hanya meraup suara pemilih saja. Para peserta Pilkada lebih didorong memberikan janji yang realistis soal kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

 

(Baca: Perda-perda Bermasalah Hambat Investasi, Siapa Salah?)

 

Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan ratusan peraturan daerah terindikasi menghambat investasi tumbuh di daerah. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan, beberapa waktu lalu melakukan studi cepat pada enam daerah yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Depok, Kabupaten Bekasi, Kulon Progo, dan Sidoarjo.

 

Dari hasil penelitian, menurut dia, peneliti menemukan 347 dari total 1.109 peraturan daerah (perda) yang bermasalah dan diduga memberatkan iklim investasi di daerah. "Buat pelaku usaha itu yang penting adalah kepastian usahanya, kepastian usahanya sulit diperoleh kalau regulasinya saja sudah berbeda-beda, karena permasalahan perda para investor pun meninggalkan daerah," kata dia.

 

Menurut dia, peraturan yang tumpang tindih bahkan sering kontradiktif membuat pengurusan berbagai perizinan usaha menjadi terhambat. KPPOD pernah menamukan kejadian pelaku usaha membutuhkan waktu tahunan untuk merampungkan perizinan saja.

 

Pada studi cepat, para peneliti KPPOD menemukan jenis peraturan daerah yang menghambat investasi yaitu terkait perizinan usaha, pungutan pajak, retribusi, tenaga kerja, dan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

 

"Tidak semua peraturan daerah itu sebenarnya tidak baik, ada juga yang baik, tetapi persoalannya lingkungan yang membuat perda itu menjadi buruk," kata dia.

 

Contoh perda yang bagus, menurut dia, pemerintah daerah menerbitkan peraturan tentang proporsi penggunaan tenaga kerja lokal bagi investor yang membangun usahanya di daerah. "Namun, ada kalangan atau ormas yang menggunakan perda ini menekan para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini yang membuat investor merasa tidak nyaman berinvestasi," ujarnya.

 

Peneliti KPPOD Henny Prasetyo menjelaskan berdasarkan kajiannya permasalahan Perda paling banyak pada persoalan pajak dan retribusi. Kemudian, permasalahan perizinan usaha, regulasi ketenagakerjaan juga mendominasi. Aspek lain dalam Perda bermasalah terkait Keternagakerjaan dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

 

Sehubungan dengan pajak dan retribusi, Henny menjelaskan Pemda-pemda memungut iuran kepada pelaku usaha di luar biaya seharusnya. Dia mencontohkan salah satu Perda bermasalah tersebut adalah Pergub DKI Jakarta No.117/2019 tentang Penyetoran BPHTB atas PPJB. Pergub tersebut dianggap bermasalah karena Tidak mencantumkan UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD.

 

Kemudian Perda DKI Jakarta No.18 Tahun 2010 tentang BPHTB, sehingga regulasi ini tidak memiliki kejelasan dasar hukum pungutan BPHTB atas PPJB. Dari sisi isi aturan, Pergub ini tidak memiliki ketentuan terkait subyek dan objek pajak BPHTB sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Implementasi aturan tersebut juga bertentangan dengan regulasi pusat yaitu UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD dan PP No.34 Tahun 2016 karena menjadikan penjual sebagai pembayar BPHTB, padahal seharusnya ditanggung pembeli.

 

Henny menjelaskan perda bermasalah juga didominasi perizinan usaha. Saat ini, perizinan usaha sudah dilakukan melalui online single submission (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Namun, masih terdapat daerah belum menerapkan sistem tersebut seperti Kabupaten Kulonprogo.

 

“Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha terkait dengan level pemerintahan dan instansi mana yang perlu didatangi untuk mengurus izin,” jelas Henny. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua