Jumat, 22 November 2019

Pemerintah Diingatkan untuk Terbitkan PP UU Ekonomi Kreatif

Pemerintahan Jokowi diminta bergerak cepat menyiapkan PP terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, fasilitasi sistem pemasaran produk ekonomi kreatif, pembentukan kementerian/lembaga baru.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Pemerintah diingatkan untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada 29 September 2019 lalu. Sebab, tanpa aturan pelaksana, penerapan berbagai pasal dalam UU Ekonomi Kreatif tak dapat berjalan efektif.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan pekerjaan rumah bagi Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuat aturan pelaksana berupa PP, khususnya terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan fasilitasi sistem pemasaran produk ekonomi kreatif. Sebab, kedua substansi itu tersebut menjadi alasan kuat lahirnya UU 24/2019 ini.

 

Dia menerangkan banyak negara memiliki pendapatan ekonomi per kapitanya begitu tinggi karena kesadaran akan hak kekayaan intelektual negara-negara tersebut begitu besar dari sumber komoditi baru yang tidak ada habisnya.

 

“Berbeda dengan migas atau batubara misalnya, ide kreatif tak akan pernah habis. Masalahnya, hak kekayaan intelektual di Indonesia masih belum dihargai sebagai aset,” ujar Abdul Fikri dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/11/2019). Baca Juga: Tiga Manfaat dalam UU Ekonomi Kreatif

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu melanjutkan UU 24/2019 mengamanatkan pembentukan aturan turunan berupa PP atau Perpres paling lama dua tahun. Semestinya, kata dia, kementerian terkait sedini mungkin sudah merumuskan sejumlah draf aturan turunan agar pelaksanaan UU 24/2019 dapat berlaku efektif.

 

“Salah satunya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. PP tersebut secara teknis mengatur mekanisme intelektual property (IP) yang dapat dijaminkan untuk pembiayaan. Termasuk mengukur valuasi suatu kekayaan intelektual sesuai mekanisme pembiayaan untuk industri kreatif.” 

 

Dia berharap ke depan banyak industri ekonomi kreatif dalam negeri berkembang dengan skala besar sekaligus menumbuhkembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif di dalam negeri. Diantaranya, mengatur dan memfasilitasi sistem pemasaran yang berkelanjutan dari satu produk ke produk lain, sehingga memiliki nilai tambah baru.

 

Terpisah, mantan anggota DPR periode 2014-2019 Anang Hermansyah mengingatkan pembentukan aturan turunan menjadi kewajiban pemerintah terutama menyusun format kelembagaan ekonomi kreatif sesuai amanat Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU Ekonomi Kreatif. Ada atribusi bagi Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden terkait pembentukan kementerian/lembaga baru.  

 

“Pemerintahan Joko Widodo agar bergerak cepat menyiapkan dua PP sebagai atribusi Pasal 16 ayat (2) UU Ekonomi Kreatif terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual,” ujarnya mengingatkan.

 

Selain itu, kata Anang, amanat Pasal 21 ayat (2) UU Ekonomi Kreatif terkait pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Bahkan, terdapat pula amanat agar Presiden menerbitkan Perpres tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah. “Ini penting sekali,” katanya. Baca Juga: Tujuh Poin Penting dalam UU Ekonomi Kreatif

 

Dia menambahkan ada tugas berat di pundak pimpinan lembaga ekonomi kreatif yang baru dalam melaksanakan UU ini agar segera dirasakan dampak positifnya bagi ekosistem ekonomi kreatif. Ia menyarankan capaian Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) periode sebelumnya jadi batu pijakan (contoh) agar menjadi lebih baik. "Saya kira kerja Bekraf yang lama dapat menjadi batu pijakan untuk melakukan langkah-langkah lebih konkrit,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui, materi muatan UU Ekonomi Kreatif memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Pertama, mengatur ekonomi kreatif mulai hulu hingga hilir. Substansi pengaturan hulu ke hilir dalam UU ini guna menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitas pendanaan dan pembiayaan. Kemudian penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitas kekayaan intelektual, hingga perlindungan hasil kreativitas.

 

Kedua, pemberian insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif. RUU ini sejatinya mengatur pemberian insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif dan bentuk insentif fiskal dan/atau nonfiskal. Ketiga, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah  pusat dan daerah melakukan pengembangan kapasitas bagi para pelaku ekonomi kreatif. Mulai pemberian pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi dan dunia usaha. Serta dilakukannya standardisasi usaha dan sertifikasi profesi.

 

Keempat, Badan Layanan Umum (BLU). Dalam hal pengelolaan keuangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah pusat atau daerah dapat membentuk. BLU dalam memberi pelayanan bagi pelaku ekonomi kreatif. Kelima, kekayaan intelektual. Melalui UU ini nantinya melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif  berupa kekayaan intelektual sebagai jaminan atau kolateral. Sehingga, pelaku ekonomi kreatif dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya mendapat akses pelayanan bidang keuangan dan perbankan. Misalnya, dijadikannya kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang di lembaga keuangan.

 

Keenam, ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif. Dalam pengaturan ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif oleh pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk infrastruktur fisik, serta teknologi dan komunikasi (TIK). Ketujuh, rencana induk ekonomi kreatif. Aturan dalam rencana induk ekonomi kreatif dimasukan, atau menjadi bagian integral dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua