Sabtu, 23 November 2019

Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel

 

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah, mengklaim jika pihaknya sudah mengambil langkah antisipasi terkait perkara yang membelit First Travel. Sebelum kasus First Travel naik ke meja hijau, BPKN sudah memberikan dua kali rekomendasi kepada Kementerian Agama pada tahun 2016 dan 2018.

 

Rekomendasi BPKN tersebut diakui Ardiansyah ditindaklanjuti baik oleh Kementerian Agama. Pasalnya setelah menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada 8 Februari 2019 yang lalu oleh Pimpinan Kementerian dan Lembaga, satgas dibetuk pada Selasa (7/5).

 

Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Pembentukan Satgas dihadiri oleh delapan pejabat setingkat eselon I yang berasal dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

 

“Keputusan tentang kasus First Travel sudah inkracht sehingga pihak Kejaksaan diminta untuk mengeksekusi keputusan yang ada dan menyiapkan perangkat hukum dan sistem administrasi yang memadai bekerjasama dengan Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya dengan membagikan uang hasil sitaannya kepada konsumen secara proporsional sebagai pemulihan hak konsumen dan bukti bahwa negara hadir,” katanya dalam rilis yang diterima oleh hukumonline.

 

“Insiden perlindungan konsumen seperti kasus first travel akan terus terjadi apabila tidak ada langkah antisipasi serta pengawasan. Pemerintah harus mengambil langkah segera untuk mengakomodir ledakan insiden PK yang berpotensi terjadi di penjuru tanah air", pungkasnya.

 

Murni Pertimbangan Hakim

Sementara, Komisi Yudisial menilai putusan kasasi Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh majelis hakim tentang aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel disita oleh negara tidak menyalahi, baik secara aturan maupun etik.

 

"Itu murni pertimbangan hukum. Hakimnya normatif, ya, tidak salah," ujar Ketua KY Jaja Ahmad Jayus usai menjadi narasumber dalam acara bertajuk "Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial" di Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/11).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua