Senin, 25 November 2019

Tingkatkan Penerimaan Pajak, Ditjen Pajak Fokus Pelebaran Basis Data Pajak

Pelebaran basis data akan bersifat kewilayahan.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Demi mencapai penerimaan pajak di APBN 2020, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyusun beberapa planning, salah satunya adalah melakukan pelebaran basis pajak. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Suryo Utomo, mengatakan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan menjadi fokus Ditjen Pajak di tahun depan.

 

“APBN 2020 (target penerimaan) sudah meningkat, dan fokus mencari basis baru penerimaan. Caranya, salah satunya diarahkan ke penguasaan kewilayahan,” kata Suryo dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (25/11).

 

Dalam hal ini, Ditjen Pajak memiliki target untuk menambah jumlah Wajib Pajak (WP) lewat mekanisme kewilayahan. Namun demikian beberapa aktivitas Ditjen Pajak seperti penegakan hukum sektor pajak tetap akan dilakukan sebagaimana biasanya.

 

“Ditjen Pajak tidak serta merta melakukan penegakan hukum. Di tahun 2020 lebih expand basis perpajakan, pajak basis kewilayahan,” tambahnya.

 

Lewat mekanisme pajak berbasis kewilayahan, model pengawasan dan informasi terkait perpajakan akan terintegrasi antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sehingga dengan kolaborasi tersebut bisa menambah basis perpajakan.

 

“Misalnya ada informasi orang punya usaha sesuatu tapi tak ada NPWP. KPP wilyah akan bekerja dan bergerak di wilayah itu, ada informasi dan bergerak dr ujung ke ujung. Ketika tahu siapa pemilik usaha, maka akan dilaporkan ke wilayah di mana WP terdaftar. Kolaborasi untuk satu tujuan yang lebih penting,” imbuhnya.

 

Suryo menambahkan jika pekerjaan Ditjen Pajak bertujuan untuk mengoptimalisasi penerimaan. Maka, pihaknya akan mendorong agar kepatuhan sukarela dalam membayar pajak bisa meningkat dengan cara memudahkan pelayanan. Selain itu, Ditjen Pajak juga akan melakukan pengawasan perpajakan sesuai amanah UU KUP, yakni dengan cara mengawasi dan memeriksa dalam konteks yang berkeadilan dalam paradigma hukum berdasarkan data yang valid.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua