Selasa, 26 November 2019

IDI Minta Revisi UU Kedokteran Masuk Prolegnas

Karena masih banyak kelemahan dalam UU 20/2013. Seperti masa pendidikan kedokteran yang terlalu lama dan mahal, kurangnya dokter spesialis, hingga distribusi tenaga dokter yang tidak merata.
Rofiq Hidayat
Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Pendidikan Kedokteran di ruang Baleg DPR, Senin (25/11/2019). Foto: RFQ

Sempat tertunda kelanjutan pembahasan Revisi UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) IDI kembali mendorong Badan Legislasi (Baleg)  melanjutkan pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran. Karena itu, IDI meminta DPR memasukkan RUU UU Kedokteran dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

 

Ketua IDI Daeng Muhammad Faqih mengatakan RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan beragam persoalan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan dapat diatasi. Dia membandingkan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan dengan negara-negara di ASEAN yang sudah sedemikian berkembang maju.  

 

“Persoalan kesehatan kita masih banyak. Di banding Vietnam dan Kamboja, kita masih kalah. Kita masih banyak tertinggal,” ujar Daeng dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang Baleg DPR, Senin (25/11/2019).

 

Terlebih, banyak persoalan dalam pelayanan BPJS Kesehatan yang perlu diurai dan diperbaiki melalui RUU Pendidikan Kedokteran. Sebab, hulunya pelayanan kesehatan adalah pendidikan kedokteran. Setidaknya, kata Daeng, terdapat empat hal/alasan yang mendorong perlunya merevisi UU Pendidikan Kedokteran.

 

Pertama, IDI merasa kekurangan dokter spesialis. Berdasarkan data yang dimiliki, dokter di Indonesia yang mengurus surat tanda registrasi berjumlah sekitar 168 ribu orang. Sementara 138 ribu diantaranya adalah dokter umum, sisanya dokter spesialis. “Selama  ini di Indonesia, kita kesulitan memberikan pelayanan kesehatan spesialis,” ujarnya.

 

Kedua, bagi mahasiswa yang lulus dari fakultas kedokteran yang hendak melanjutkan pendidikan spesialis membutuhkan biaya yang mahal. Belum lagi, sulitnya untuk dapat lulus menempuh pendidikan kedokteran spesialis. “Lebih sulit orang masuk sekolah kedokteran dan mahal, jadi perlu diubah.”

 

Ketiga, distribusi kedokteran. Menurutnya, penyebaran dokter di seluruh Indonesia tidak merata. “Perlunya merevisi UU Pendidikan Kedokteran memungkinkan pengaturan distribusi tenaga dokter menjadi lebih mudah.”

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua