Selasa, 26 November 2019

Pemerintah Reekspor Limbah Impor

Karena penyelundupan sampah plastik impor melanggar UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ady Thea DA
Ilustrasi tumpukan limbah sampah di Jakarta. Foto: RES

Sampah dan limbah plastik masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah. Belum lama ini ada hasil penelitian di Jawa Timur menemukan kandungan zat berbahaya berupa dioxin pada tahu dan telur ayam. Salah satu penyebabnya diduga karena penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar.

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah menyoroti persoalan sampah dan limbah plastik impor. Bahkan masalah ini mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Siti memaparkan sampah plastik impor telah masuk ke Indonesia selama puluhan tahun melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik untuk industri.

 

Dia menegaskan upaya penyelundupan ini melanggar UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah mengembalikan atau re-ekspor sampah itu ke negara asal.

 

Siti telah memerintahkan tim dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK untuk meningkatkan pengawasan. Hasilnya, dari 2.194 kontainer yang masuk ke Indonesia, KLHK sudah kirim balik (re-ekspor) 883 kontainer ke negara asal. Selain itu dilakukan perbaikan regulasi, dan terus dilakukan pengawasan yang ketat.

 

Mengenai isu kandungan dioxin dalam tahu dan telur ayam di Jawa Timur, Siti mengatakan tim KLHK dan para ahli sudah turun ke desa Bangun, Mojokerto, dan desa Tropodo, Sidoarjo. Tim KLHK menyambangi kedua desa itu bersama peneliti BPPT, Fakultas Teknis Kimia ITS, Universitas Airlangga dan Dinas LH Kabupaten Sidoarjo.

 

''Saya minta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut. Khususnya untuk isu dioxin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi,'' ujar Siti sebagaimana dilansir menlhk.go.id, Senin (25/11/2019). Baca Juga: Tujuh Langkah Atasi Dampak Impor Limbah   

 

Salah satu alasan digunakannya sampah plastik impor di kedua desa itu karena harganya lebih murah. Oleh karena itu Siti menyebut pemerintah perlu menyiapkan upaya mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Siti menekankan pihaknya akan terus memberikan pendampingan masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua