Selasa, 26 November 2019

Pemerintah Reekspor Limbah Impor

Karena penyelundupan sampah plastik impor melanggar UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ady Thea DA
Ilustrasi tumpukan limbah sampah di Jakarta. Foto: RES

Sampah dan limbah plastik masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah. Belum lama ini ada hasil penelitian di Jawa Timur menemukan kandungan zat berbahaya berupa dioxin pada tahu dan telur ayam. Salah satu penyebabnya diduga karena penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar.

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah menyoroti persoalan sampah dan limbah plastik impor. Bahkan masalah ini mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Siti memaparkan sampah plastik impor telah masuk ke Indonesia selama puluhan tahun melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik untuk industri.

 

Dia menegaskan upaya penyelundupan ini melanggar UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah mengembalikan atau re-ekspor sampah itu ke negara asal.

 

Siti telah memerintahkan tim dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK untuk meningkatkan pengawasan. Hasilnya, dari 2.194 kontainer yang masuk ke Indonesia, KLHK sudah kirim balik (re-ekspor) 883 kontainer ke negara asal. Selain itu dilakukan perbaikan regulasi, dan terus dilakukan pengawasan yang ketat.

 

Mengenai isu kandungan dioxin dalam tahu dan telur ayam di Jawa Timur, Siti mengatakan tim KLHK dan para ahli sudah turun ke desa Bangun, Mojokerto, dan desa Tropodo, Sidoarjo. Tim KLHK menyambangi kedua desa itu bersama peneliti BPPT, Fakultas Teknis Kimia ITS, Universitas Airlangga dan Dinas LH Kabupaten Sidoarjo.

 

''Saya minta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut. Khususnya untuk isu dioxin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi,'' ujar Siti sebagaimana dilansir menlhk.go.id, Senin (25/11/2019). Baca Juga: Tujuh Langkah Atasi Dampak Impor Limbah   

 

Salah satu alasan digunakannya sampah plastik impor di kedua desa itu karena harganya lebih murah. Oleh karena itu Siti menyebut pemerintah perlu menyiapkan upaya mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Siti menekankan pihaknya akan terus memberikan pendampingan masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.

 

Larang impor sampah  

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengawasi perdagangan limbah seperti Basel Action Network (BAN), Ecoton, Walhi, dan nexus3 mendesak pemerintah untuk mengirim kembali sampah plastik impor ilegal ke negara pengirim. Koalisi juga mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang melarang impor limbah sampah. Koalisi menilai impor limbah di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan “tidak terkendali.”

 

Wakil Ketua Nexus3, Yuyun Ismawati Drwiega, mengatakan pemerintah seharusnya mengendalikan secara ketat ekspor ulang limbah ilegal sebagaimana mandat konvensi Basel. “Kenyataannya pemerintah tak hanya melanggar janji untuk mengembalikan limbah itu ke negara asal, tapi juga gagal memberi tahu negara penerima atau gagal memastikan peti kemas berisi limbah yang dikirim ke negara yang menjadi tujuan pengalihan itu akan dikelola dengan cara yang ramah lingkungan sebagaimana perintah konvensi Basel,” katanya.

 

Sedikitnya ada 5 hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengekspor kembali limbah plastik ke negara penerima. Pertama, memberi tahu pemerintah negara penerima tentang pengiriman peti kemas yang direeksportermasuk gambaran tentang limbah yang terkontaminasi di dalamnya. Kedua, bekerja dengan negara asal untuk meminta mereka mengambil kembali limbah untuk diolah dengan cara-cara yang berwawasan lingkungan, atau untuk memastikan pengelolaan tersebut di negara yang dialihkan.

 

Ketiga, menerima persetujuan dari negara pengimpor sebelum re-ekspor dilakukan. Keempat, memastikan, di negara pengimpor, bahwa fasilitas penerima diketahui dan dikenal sebagai fasilitas daur ulang atau pembuangan yang berwawasan lingkungan. Kelima, secara pidana menuntut pihak yang terlibat dalam perdagangan limbah ini jika gerakan mereka dan pengelolaan akhir, tidak sesuai dengan kewajiban Konvensi.

 

Direktur BAN, Jim Puckett, mengatakan tanpa melibatkan negara asal (pengirim limbah) dengan benar atau mengambil langkah untuk menuntut para pihak yang melanggar konvensi Basel, maka tindakan kriminal ini terus berlanjut. Bahkan jika tidak ada penegakan hukum yang tegas akan banyak peti kemas berisi limbah yang berdatangan untuk mencemari Indonesia. “Invasi limbah ke Indonesia dimulai setelah Cina melarang impor hampir semua limbah dua tahun lalu. Solusi Cina untuk polusi kini menjadi mimpi buruk Indonesia,” urainya.

 

Peneliti Ecoton, Daru Setyo Rini, memaparkan limbah yang dikirim ke Indonesia itu sampai ke berbagai daerah sehingga menumpuk dan sebagian besar di bakar. Limbah yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Australia itu sebagian berupa plastik, kertas, dan elektronik. "Cina melarang barang-barang ini karena suatu alasan. Kita harus melakukan hal yang sama,” usulnya

 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan investigasi terhadap praktik impor limbah. "Kami menyerukan kepada Presiden untuk mencabut izin pencemar dan memberlakukan larangan total impor limbah,” tegasnya.

 

Dalam mengurai persoalan impor limbah ini koalisi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan 7 hal. Pertama, segera memastikan limbah impor ilegal yang sudah dikirim ke Indonesia dikirim kembali ke negara asal sesuai dengan aturan konvensi Basel. Kedua, mengadopsi pembatasan impor yang sama seperti Cina untuk memastikan Indonesia tidak dilihat sebagai tempat sampah global baru.

 

Ketiga, pengiriman yang dialihkan melanggar perintah pemerintah dan ilegal serta dapat dikatakan sebagai penipuan. Tindakan tersebut harus dibawa ke pengadilan dandikomunikasikan kepada negara-negara yang menjadi korban. Keempat, pemerintah harus meminta surat pengiriman asli yang menyertai pengiriman nomor kontainer tersebut (Bill of Ladings). Dokumen ini dapat diperoleh dari jalur pelayaran yang terlibat maupun dari perusahaan yang melakukan re-ekspor.

 

Kelima, dokumen notififikasi dan tagihan muatan ekspor ulang perlu diumumkan kepada publik untuk memastikan transparansi. Keenam, otoritas berkompeten di negara asal (Konvensi Basel atau yang setara) serta masyarakat umum (diunggah di laman) perlu diinformasikan pada saat ekspor nomor peti kemas, kapal, dan rute, serta jadwal kedatangan (Estimated Time Arrival/ETA) pengembalian peti kemas.

 

Ketujuh, komite pemantau independen harus segera dibentuk untuk memastikan impor/ekspor limbah dan re-ekspor mematuhi semua peraturan dan perintah pemerintah.

 

Seperti diketahui, impor sampah plastik tengah menjadi sorotan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baru-baru ini, pemerintah menemukan setidaknya 16 kontainer barang impor yang memuat sampah plastik di Surabaya dan Batam. Karena itu, pemerintah berencana melakukan kebijakan reekspor atau pengembalian sampah plastik ke negara-negara pengirim.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua