Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara. SKB ini diteken 6 Menteri dan 5 Kepala Badan/Komisi yakni Menpan dan RB, Mendagri, Menkumham, Menteri Agama, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, Ketua Komisi ASN.
Dalam konsideran, SKB ini untuk menindaklanjuti pengaduan terhadap ASN terkait komitmen kebangsaannya dan tindakan radikalisme. SKB ini memuat 6 poin. Pertama, membangun sinergitas dan koordinasi kementerian/lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN. Kedua, membentuk tim satuan tugas (satgas) dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN yang meliputi intoleran, anti ideologi Pancasila, anti NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Ketiga, tim satgas terdiri lintas kementerian/lembaga.
Keempat, SKB ini mengatur tugas satgas yakni menerima laporan masyarakat lewat portal aduan ASN dengan domain aduanasn.id. Kemudian menindaklanjuti pengaduan yang masuk melalui portal tersebut yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satgas juga bertugas memberi rekomendasi penanganan laporan kepada PPK/PyB yang tembusannya disampaikan kepada Kemenpan RB, Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi ASN.
Kelima, ada 11 jenis sikap/tindakan pelanggaran dalam SKB yang dapat diadukan ke portal pengaduan:
Keenam, atasan ASN diperintahkan untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penjatuhan sanksi. “PPK/PyB dan setiap atasan langsung ASN pada instansi pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap perilaku radikalisme ASN sebagai bentuk optimalisasi pengawasan,” begitu kutipan poin keenam SKB ini. Baca Juga: Cegah Radikalisme, Ini Jenis Tindakan yang ‘Haram’ Dilakukan ASN
Rawan disalahgunakan
Dimintai tanggapannya, Direktur Lokataru Haris Azhar menilai cantolan hukum SKB ini tidak kuat karena berbagai aturan yang digunakan hanya regulasi tingkat kementerian dan lembaga/badan yang meneken SKB itu. Hal itu menunjukan isu radikalisme tidak memiliki definisi yang kongkrit, sehingga rawan disalahgunakan pemerintah.
Haris heran kenapa SKB hanya menyasar ASN? Dia menduga karena ASN yang bekerja di lapangan mengetahui kelemahan dan cacat kebijakan yang dipraktikkan politisi. Misalnya, kebijakan yang diterbitkan itu tidak sesuai rencana logika pembangunan yang ideal, sehingga terjadi banyak manipulasi kelompok politisi yang posisinya sebagai penguasa terhadap para ASN.
“Saya punya pengalaman mendampingi dan bertemu dengan ASN yang dipecat oleh atasan mereka karena menolak tunduk pada para politisi atau ada permainan kotor di dalam institusi tersebut,” kata Haris ketika dikonfirmasi, Selasa (26/11/2019).