Rabu, 27 November 2019

Kewenangan PDTT BPK Dinilai Konstitusional

DPR dan BPK menganggap pelaksanaan PDTT BPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto. RES

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk memberi kesimpulan sesuai tujuan pemeriksaan yang ditetapkan baik berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif untuk menilai hal pokok yang diperiksa sesuai peraturan perundang-undangan.  

 

“BPK dapat melakukan PDTT sebagai pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya atau menindaklanjuti permintaan aparat penegak hukum dalam proses peradilan,” kata Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan di sidang uji materi Pasal 6 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UU BPK) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terkait kewenangan PDTT BPK di ruang sidang MK, Selasa (26/11/2019).

 

Arteria menilai PDTT merupakan ruang lingkup dan menjadi bagian dari tugas BPK. Karena itu, dalil para pemohon yang menilai tugas PDTT tidak sesuai dengan Pasal 23E UUD Tahun 1945 adalah keliru. “Pasal-pasal itu tidak bertentangan dengan Pasal 23E UUD Tahun 1945,” kata Arteria.

 

Dia menegaskan tugas dan wewenang BPK telah dijabarkan lebih lanjut dalam UU BPK yang merupakan amanat Pasal 23G ayat (2) UUD Tahun 1945. UU BPK mengenai wewenang BPK merupakan open legal policy pembentuk UU. Ia menjelaskan frasa “tujuan tertentu” dalam pasal yang diuji sifatnya teknis, tidak dapat dijelaskan secara panjang dalam suatu surat tugas.

 

Menurutnya, pelaksanaan PDTT yang dilakukan oleh oknum BPK ialah asumsi para pemohon yang tidak ada kaitannya dengan profesi para pemohon sebagai dosen dan mahasiswa. Para pemohon juga tidak memberikan argumentasi dan tidak terbukti adanya hak kerugian konstitusional yang dialami. Karena itu, Arteria menegaskan DPR menilai hal tersebut hanyalah asumsi para pemohon.  

 

“Para pemohon juga bukan anggota BPK atau orang yang terdampak terkait berlakunya pasal-pasal yang diuji dan tidak memiliki kerugian konstitusional. Karena itu, pelaksanaan PDTT (BPK) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, malah menguntungkan keuangan negara.”

 

Sementara BPK selaku Pihak Terkait memberikan keterangan yang diwakili Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Blucer Wellington Rajaguguk mengatakan kewenangan PDTT dalam UU BPK tidaklah bertentangan dengan konstitusi.

 

“BPK sesuai Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam rangka pemeriksaan atas seluruh unsur keuangan negara tersebut terdapat tiga jenis pemeriksaan yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda,” kata dia.

 

Permohonan ini diajukan oleh ahli hukum dari Universias Tarumanagara yakni Ahmad Redi dan ahli hukum dari Universitas Pancasila Muhammad Ilham Hermawan. Pemohon menilai kewenangan pemeriksaan BPK dalam tujuan tertentu menimbulkan persoalan karena tidak memiiki kejelasan makna atas tujuan tertentu yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 6 ayat (3) UU BPK menyatakan, “Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”

 

Pemohon berpendapat UU BPK sebagai UU organiknya tidak memberikan penjelasan terkait dengan PDTT. Namun, pengertian PDTT dijelaskan pada huruf B angka 3 dalam bagian penjelasan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Penjelasan PDTT yang dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

 

Menurut pemohon, basis kewenangan konstitusional BPK ialah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Bila dimaknai secara tekstual gramatikal, maka makna frasa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang menjadi wewenang konstitusional BPK ialah pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. “Bila ada wewenang lain di luar wewenang itu, maka sejatinya kewenangan itu inkonstitusional, karena telah memperluas kewenangan konstitusional yang diberikan UUD Tahun 1945 secara eksplisit dan limitatif.” (Baca Juga: Kewenangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK Minta Dibatalkan)

 

Karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 6 ayat (3) UU BPK terhadap frasa “dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Serta, Pasal 4 ayat (1) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara khususnya frasa “dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua