Rabu, 27 November 2019

Indef: Pajak Daerah Masuk Omnibus Law Potensi Kurangi Pendapatan Daerah

Pemerintah mengklaim masuknya pajak daerah ke Omnibus Law, untuk menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh investor.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Pemerintah akan merumuskan draf final omnibus law perpajakan serta melakukan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. RUU tersebut bisa disampaikan kepada DPR RI pada Desember 2019.  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpendapat pajak daerah yang akan masuk dalam Omnibus Law perpajakan berpotensi membuat pendapatan daerah berkurang.

 

"Jangan sampai bisa ditarik (masuk Omnibus Law) pusat semakin mudah, uang yang masuk ke daerah semakin berkurang," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad seperti dilansir Antara, Selasa (26/11).

 

Menurut dia, pendapatan daerah salah satunya pajak air bawah tanah merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang menjadi sumber penerimaan daerah. Dia mengatakan, pemerintah pusat tidak menganggarkan untuk melakukan kontrol pajak air bawah tanah, sedangkan kontrol dan pengawasan ada di daerah. Untuk itu, ia mengingatkan konsekuensi pajak daerah yang masuk Omnibus Law tersebut.

 

"Apakah kalau ditarik ke pusat, apakah ada penurunan sumber pajak retribusi daerah, pusat mampu menambah dana transfer ke daerah dan dana desa tidak? Kan ada pendapatan yang berkurang," katanya.

 

Terkait pembahasan omnibus law, lanjut dia, diprediksi memakan waktu sekitar satu tahun karena ada 74 undang-undang yang beberapa pasal terkait investasi akan disederhanakan. (Baca: Kesamaan Pandang Kunci Penting Penyusunan Omnibus Law)

 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menjelaskan pemerintah pusat akan meminta masukan dari asosiasi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota).

 

Menurut dia, masuknya pajak daerah ke Omnibus Law, untuk menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh investor. Saat ini, lanjut dia, hal tersebut masih terus dibahas pemerintah, termasuk penetapan pajak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua