Rabu, 27 November 2019

Indef: Pajak Daerah Masuk Omnibus Law Potensi Kurangi Pendapatan Daerah

 

"Pokoknya kemudahan, tidak ada (pajak) ganda lagi. Intinya omnibus law kan begitu, intinya investor tidak akan dipersulit. Tidak ada high cost economy yang banyak retribusi sana sini, intinya bgitu tapi bentuknya bagaimana, lagi dibahas," katanya.

 

Di samping itu, Iskandar optimis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sesuai dengan target APBN 2020 sebesar 5,3 persen bahkan diproyeksi melebihi angka itu setelah Omnibus Law rampung yang diharapkan memudahkan investasi.

 

"Investasi akan meningkat dengan adanya Omnibus Law cipta lapangan kerja dan Undang-Undang Perpajakan," katanya.

 

Selain karena Omnibus Law, optimis terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai target juga didorong konflik dagang antara Amerika Serikat dan China sudah mereda. Dengan kondisi itu, ia yakin permintaan global akan kembali naik sehingga mendorong ekspor Indonesia. Selama ini, perang dagang di antara dua negara dengan ekonomi besar itu menjadi salah satu biang yang mendorong perlambatan ekonomi global.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani  Indrawati menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dalam skema omnibus law perpajakan akan mengatur mengenai rasionalisasi pajak daerah.

 

"Tujuannya adalah untuk mengatur kembali yang selama ini kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan tarif pajak daerah secara nasional, maka akan ditegaskan di dalam RUU ini dan ditegaskan bahwa pengaturannya melalui Peraturan Presiden," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta pada Jumat (22/11) lalu.

 

Guna mengatur pendapatan asli daerah tetap baik dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan asosiasi pemerintah daerah. Rasionalisasi pajak daerah ditujukan untuk menciptakan lingkungan usaha dan penciptaan kesempatan kerja dan investasi yang lebih baik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua