Rabu, 27 November 2019

Marak Penipuan, Jenis Data Pribadi Ini Penting Dirahasiakan

Bukan hanya PIN, data lain yang harus dirahasiakan yaitu OTP, CVV, nama ibu kandung, dan nomor ponsel.
Ady Thea DA
Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Foto: RES

Di era revolusi industri 4.0 ini penting bagi setiap orang untuk menjaga data pribadinya di tengah maraknya modus penipuan menggunakan teknologi informasi. Untuk itu, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ahmad M Ramli mengimbau masyarakat untuk waspada dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya.

 

“Upaya ini penting karena masih banyak masyarakat yang belum paham apa saja data pribadi yang harus dirahasiakan,” ujar Ahmad Ramli sebagaimana dikutip laman kominfo.go.id, Senin (25/11/2019).

 

Ramli menjelaskan umumnya masyarakat hanya merahasiakan kode personal identification number (PIN). Padahal, selain itu, ada sejumlah data penting lain yang patut untuk dirahasiakan, seperti one time password (OTP), CVV (tiga kode khusus di belakang kartu kredit), nama ibu kandung, dan nomer ponsel. “Jangan sekali-kali bocorkan ini,” ujarnya mengingatkan.

 

Dia mengingatkan kesadaran menjaga data pribadi sangat penting, mengingat ada pergeseran dalam modus penipuan yang marak belakangan ini. Modus penipuan yang selama ini ada seperti undian berhadiah, jual barang murah, dan pinjaman uang. Sekarang modus terbaru yakni penipuan melalui akun WhatssApp (WA) dan sejenisnya.

 

Misalnya, ganti nomor ponsel, tapi WA masih terpasang pada nomor yang sudah tidak digunakan itu. Ternyata nomor itu diaktifkan orang lain. “Otomatis orang lain seolah memiliki nomer WA yang punya Saudara,” lanjutnya.

 

Modus lain yaitu penipuan dengan nomor telepon mirip call center institusi perbankan tertentu. Misalnya nomor call center BCA 1500888, tapi modus penipuan menggunakan nomor yang mirip seperti +1622888, dan +161500888. Untuk mengantisipasi modus ini, Ramli memaparkan ada cara yang bisa dilakukan terutama dalam menggunakan media sosial, antara lain mengatur privasi dan status pribadi.

 

"Ada pengaturan privacy yang Anda harus jaga betul, mengontrol pembaharuan status, memblokir pengguna tidak diinginkan dan menghapus percakapan dan menduplikasi yang dua langkah,” imbaunya. Baca Juga: Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Dibahas

 

RUU PDP Prolegnas 2020

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan pemerintah dan Komisi I DPR sepakat memasukan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Prolegnas 2020. RUU ini penting karena selain memberi perlindungan terhadap data pribadi juga berdampak ekonomi. “DPR khususnya Komisi I bersama pemerintah sudah sepakat bahwa RUU PDP itu menjadi prioritas Prolegnas 2020. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di tahun 2020,” harapnya.

 

Johnny menekankan RUU ini harus mengatur dengan benar dan tepat perihal perlindungan data pribadi. Dia mengimbau semua pihak untuk mendukung RUU tersebut. Dia berjanji untuk memasukan draft RUU ini ke Komisi I DPR sebelum akhir tahun ini.

 

Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan Menkominfo mengusulkan ada klausul yang mengatur tentang kedaulatan data dalam RUU PDP. Dalam rapat bersama antara Kominfo dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai RUU PDP, Ferdinandus mengatakan telah disepakati catatan Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung soal perlunya RUU PDP mengatur alat bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik.

 

“Hal-hal yang sudah dimintakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung itu sudah langsung diputuskan pada rapat kemarin itu, kan soalnya redaksional, jadi sudah oke,” kata Ferdinandus sebagaimana dikutip antaranews.com.

 

Ferdinandus menambahkan saat ini tim akan memasukan pengaturan soal kedaulatan data. Pengaturan ini antara lain data server dan data pribadi harus ditempatkan di dalam negeri. Dia menyebut draft RUU PDP akan diajukan ke DPR bulan depan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua