Rabu, 27 November 2019

Imparsial Minta SKB Penanganan Radikalisme ASN Dicabut

SKB ini dinilai sebagai kebijakan yang eksesif (melampaui kebiasaan) yang berpotensi menimbulkan masalah baru yang berujung membatasi kebebasan berekspresi dan sewenang-wenang terhadap ASN.
Ady Thea DA
Ilustrasi: BAS

Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani persoalan radikalisme turut menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi negara. Salah satunya, terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara.

 

SKB ini diteken 6 Menteri, dan 5 Kepala Badan/Komisi yakni Menpan dan RB, Mendagri, Menkumham, Menteri Agama, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, Ketua Komisi ASN. SKB ini menuai kritik dari berbagai kalangan antara lain organisasi masyarakat sipil.

 

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai kebijakan ini bentuk kebijakan eksesif (melampaui kebiasaan) dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini justru berpotensi memunculkan masalah baru yang berujung membatasi kebebasan berekspresi dan tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kontrol terhadap ASN dan sebagai alat kontestasi antar sesama ASN.

 

Gufron berpendapat sifat eksesif kebijakan ini dapat dilihat dari konsep ujaran kebencian sebagaimana tertuang dalam SKB yang memuat beberapa 11 jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir. Misalnya, “ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah.” Sebab, batasannya tidak jelas, sehingga dapat ditafsirkan secara subyektif untuk melaporkan ASN yang dianggap melanggar aturan tersebut.

 

Dia mengingatkan peraturan yang ada mengenai larangn ujaran kebencian telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi. Meski berbagai peraturan itu belum sempurna, tapi tujuannya untuk melindungi individu. Menurut Gufron, ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah tidak dikenal dalam hukum.

 

Baginya, menyatakan seseorang melakukan penyebaran ujaran kebencian atau tidak, paling utama harus dilakukan pembuktian sesuai peraturan yang berlaku. “Pembuktian itu harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui tindakan administrasi negara. Apalagi berdasarkan laporan online,” kata Gufron ketika dikonfirmasi, Rabu (27/11/2019). Baca Juga: Beragam Kritik atas SKB Penanganan Radikalisme ASN

 

Menurutnya, tim satgas lintas kementerian/lembaga tidak berwenang menyatakan seorang ASN telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebaran berita yang menyesatkan karena ini ranah/wewenang lembaga peradilan. Dia melanjutkan penyebaran ujaran kebencian yang masif di ruang publik terutama di media sosial harus ditangkal dan ditangani serius. Penyebaran ujaran ini tidak hanya menyerang martabat manusia, tetapi juga berdampak pada terancamnya keberagaman sosial di masyarakat.

 

“Tapi penting ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN harus mengacu pada prinsip dan standar HAM, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi,” ujarnya mengingatakan.

 

Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, Gufron menekankan ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif). Mengacu Pasal 20 ayat (2) ICCPR, ujaran kebencian yang dilarang dan pada level tertentu ditangani melalui proses hukum yakni ujaran kebencian yang memiliki unsur ajakan atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, dan permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dan lainnya.

 

Untuk itu, Gufron kembali mengingatkan upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian, termasuk yang melibatkan ASN harus mengacu regulasi dan mekanisme hukum yang berlaku. “Imparsial mendesak pemerintah mencabut portal aduan dan SKB tentang Penanganan Radikalisme ASN itu,” pintanya.

 

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai aturan seperti ini diperlukan karena ASN itu alat politik negara. Sebagai alat politik Negara, ASN harus menjalankan ideologi politik negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, Beka mengingatkan agar pelaksanaan SKB ini jangan sampai represif dan tidak disalahgunakan. Meski SKB ini sifatnya mengatur internal, Beka mendorong masyarakat aktif mengawasi pelaksanaannya.

 

Beka berpendapat pelaksanaan SKB ini harus diawasi secara ketat, misalnya membuka ruang untuk kritik dan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan praktik SKB ini. Jika ada ASN yang terjerat SKB ini, harus ada proses verifikasi dan klarifikasi dari ASN yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi harus detail dan tidak rentan disalahgunakan. “Jangan karena politik birokrasi, SKB ini disalahgunakan dan pelaksanaannya subjektif, jadinya like and dislike,” ujar Beka ketika dihubungi, Selasa (26/11/2019).

 

Sebagaimana dilansir sejumlah media, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pada intinya menjelaskan melalui kebijakan ini bukan berarti pemerintah anti kritik. Hanya saja, pemerintah tidak mau ASN menyebar ujaran kebencian.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua