Kamis, 28 November 2019

Kriteria Pecandu Narkotika yang Wajib Rehabilitasi

Terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika; adanya surat keterangan psikiater pemerintah; tidak terbukti terlibat atau berperan dalam peredaran gelap narkotika (bandar/pengedar), bukan residivis kasus narkotika.
Aida Mardatillah
Sejumlah narasumber dalam seminar nasional bertajuk 'Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika' di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta, Rabu (27/11). Foto: AID

Maraknya penyalahgunaan beragam jenis narkotika, negara tidak boleh permisif dalam menghadapinya. Negara harus menghadirkan sistem pencegahan dan mekanisme yang terintegrasi dan terpadu terutama dalam merehabilitasi para pecandu/penyalahguna narkotika sebagai salah satu tujuan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 

“Salah satu tujuan utama diundangkannya UU Narkotika (Pasal 54-59), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi,” ujar Ketua Kamar Pidana MA Suhadi saat berbicara dalam seminar nasional bertajuk “Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika” yang diselenggarakan Balitbang Diklat Kumdil MA di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta, Rabu (27/11/2019).  

 

Selain Suhadi, hadir pembicara lain yakni Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejaksaan Agung Heffinur, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Yunis Farida Oktoris, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami.

 

Suhadi menerangkan Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi ini bersifat fakultatif, bukan wajib.

 

“Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010  jo SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,” kata Suhadi. Baca Juga: Pecandu Narkotika yang Tidak Dapat Dituntut

 

Dia menerangkan menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

 

Sedangkan syarat tersangka/terdakwa/anak yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkotika (BAP hasil laboratorium); ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu; tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkotika; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua