Kamis, 28 November 2019

Begini Sebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia 2019-2021

Literasi masyarakat tentang bantuan hukum masih perlu ditingkatkan. Pemda harus ikut mendorong lahirnya organisasi-organisasi bantuan hukum di daerah.
Muhammad Yasin
Penyuluhan hukum yang dilakukan BPHN. Foto: BPHN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2019 adalah 25,14 juta jiwa. Mereka yang masuk kategori miskin berhak mendapatkan dana bantuan hukum dari negara ketika mereka berhadapan dengan hukum. Caranya, mereka diadvokasi dan dibela oleh para pengacara atau paralegal dari organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Nanti, dana bantuan hukum itu diterima PBH yang memberikan bantuan hukum.

Tak semua organisasi bantuan hukum yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hanya PBH yang lolos verifikasi dan akreditasi yang bisa memberikan pendampingan kepada orang miskin. Berdasarkan Pasal 1 juncto Pasal 4 ayat (1) UU Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Nah, berapakah jumlah PBH yang berhasil lolos memberikan bantuan untuk 25,14 juta penduduk miskin tersebut?

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, ada 524 PBH yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi untuk memberikan bantuan hukum selama periode 2019-2021. Sesuai UU Bantuan Hukum, evaluasi atas verifikasi dan akreditasi itu dilakukan sekali dalam tiga tahun. Jumlah PBH yang lolos verifikasi meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun dilihat dari sebaran PBH per provinsi akan tampak ketimpangan.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, Kalimantan Utara satu-satunya provinsi yang tak punya PBH yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi. Provinsi lain sudah punya meskipun jumlahnya tidak sama. Provinsi dengan jumlah terbanyak adalah Jawa Timur (61), disusul Jawa Tengah (57), Jawa Barat (47), Jakarta (41), dan Sumatera Utara (32). Sebaliknya provinsi terendah jumlah PBH adalah Kalimantan Selatan dan Papua masing-masing 2, Sulawesi Barat (4), ditambah Maluku, Papua Barat, dan Kalimantan Barat masing-masing 5.

(Baca juga: Perlu Ada Insentif untuk Membudayakan Pro Bono Advokat).

Sebelumnya, Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, mengakui sebaran PBH belum merata di seluruh provinsi, bahkan jumlahnya belum proporsional dibandingkan jumlah penduduk. Untuk itu, Arfan mengingatkan bahwa bantuan hukum kepada orang miskin atau orang kurang mampu bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga di daerah. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan PBH dan mendorong pemenuhan persyaratan agar lolos verifikasi dan akreditasi.

Jumlah PBH tiap provinsi memang beragam. Provinsi dengan jumlah kabupaten yang banyak atau jumlah penduduk yang banyak belum tentu memiliki PBH yang memadai. Aceh, misalnya, hanya punya 21 PBH yang lolos verifikasi dan akreditasi, lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota. Tidak mengherankan jika Safaruddin, Pengurus Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, mengatakan jumlah PBH itu belum memadai. “Jelas, sebarannya tidak merata dan jumlahnya tidak memadai,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.

Salah satu persoalan yang menyebabkan sebaran yang belum merata itu adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya peran PBH membantu masyarakat miskin di daerah. Pada umumnya PBH masih berkantor di kota-kota besar, sehingga belum membuka access to justice bagi masyarakat miskin di pedesaan. Karena itu, Safaruddin meminta Pemerintah termasuk pemerintah daerah terus mendorong terbukanya akses masyarakat terhadap keadilan termasuk mengembangkan pembentukan PBH.

LBH Bhakti Alumni Unib salah satu PBH yang mendapatkan akreditasi A dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Direktur LBH ini, Husni Tamrin menyarankan agar Pemerintah terus membuka ruang bagi setiap masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum tanpa memandang perkara yang dihadapinya. Bukankah setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum?

Di Bengkulu sendiri, jelas Husni Tamrin, jumlah OBH belum memadai. Selain masih menumpuk di kota Bengkulu, PBH di 9 kabupaten dan 1 kota juga belum proporsional. Yang ada baru di Rejanglebong (2), Bengkulu Selatan (1), dan kota Bengkulu (7). Sebaliknya, di tujuh kabupaten lain belum ada PBH yang lolos akreditasi. “Belum ada yang memiliki akses bantuan untuk orang tidak mampu,” ujarnya kepada hukumonline.

(Baca juga: Sewindu UU Bantuan Hukum, Ini 4 Saran dari YLBHI).

Akses terhadap keadilan masih tersumbat antara lain karena minimnya pengetahuan masyarakat. Menurut Husni Tamrin, ini juga tantangan bagi PBH di Bengkulu. Belum semua warga masyarakat memahami layanan hukum yang diberikan negara melalui PBH.

Tantangan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah ketidaksinkronan pandangan aparat penegak hukum mengenai bantuan hukum. Di satu sisi, UU Bantuan Hukum tak membatasi perkara yang dapat ditangani PBH dilihat dari ancaman hukuman atau jensi perkaranya. Di sisi lain, ada aparat penegak hukum yang berpatokan bahwa yang wajib didampingi pengacara hanya perkara yang ancaman pidananya lima tahun ke atas, plus perkara anak berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Perbedaan pandangan ini perlu dijernihkan jika ingin program bantuan hukum berhasil.

Husni Tamrin mengingatkan kebijakan yang telah dituangkan dalam UU Bantuan Hukum. “UU Bantuan Hukum memberikan ruang untuk seluruh masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa memandang perkara yg dihadapinya asalkan orang tersebut tidak mampu,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua