Jumat, 29 November 2019

Aturan DP Properti dan Kendaraan Motor Ramah Lingkungan Diperlonggar

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan hunian dan kendaraan motor ramah lingkungan.
Mochamad Januar Rizki

Bank Indonesia (BI) menetapkan penurunan batasan uang muka kredit dan pembiayaan properti dan kendaraan bermotor berwawasan atau ramah lingkungan. Aturan ini tercantum dalam PBI Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).

 

Dalam keterangan persnya, BI menyatakan kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan hunian dan penggunaan kendaraan bermotor ramah lingkungan melalui pembiayaan jasa keuangan.

 

Dalam upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi berwawasan lingkungan (green economy), Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung penerapan hal tersebut yang merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan risiko lingkungan yaitu dengan berperan serta dalam mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing),” jelas BI dalam aturan yang diterbitkan pada Rabu (26/11).

 

Aturan baru ini menetapkan batasan maksimum rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti yaitu ditambah 5% dari rasio yang berlaku saat ini. Kemudian, aturan ini juga menyatakan batasan maksimum rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti berwawasan lingkungan yaitu ditambah 5% dari batasan maksimum rasio LTV/FTV yang sudah direlaksasi, kecuali untuk rasio yang telah mencapai 100% maka menjadi tidak diatur BI melainkan diserahkan kepada kebijakan bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

 

 

Kemudian, PBI ini juga mengatur batasan minimum uang muka untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor yaitu dikurangi 5%-10% dari yang sudah berlaku saat ini. Sama dengan properti, pengaturan batasan minimum uang muka untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan yaitu dikurangi 5% dari batasan minimum uang muka yang sudah direlaksasi.

 

 

Kebijakan penurunan DP properti dan kendaraan bermotor ramah lingkungan ini sebenarnya sudah disosialisasikan BI pada September lalu. Dalam sosialisasi tersebut, Gubernur BI, Perry Warjiyo menyatakan kebijakan ini untuk mendorong penggunaan properti dan kendaraan bermotor ramah lingkungan sekaligus meningkatkan pembiayaan perbankan.  "Penurunan syarat uang muka ini dilakukan setelah mempertimbangkan perlunya dorongan pada sektor properti dan otomotif," ujarnya.

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Juda Agung  menegaskan mobil-mobil perkotaan yang kerap diklaim murah dan ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) tidak mendapat keringanan uang muka. "LCGC enggak masuk di sini. Kita lebih mengacu dengan perpres kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” ucap Juda.

 

Definisi dari properti berwawasan lingkungan adalah properti yang memenuhi kriteria bangunan hijau sesuai dengan standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional dan/atau internasional. Properti berwawasan lingkungan harus memenuhi kriteria bangunan hijau dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a. bagi kawasan yang telah tersertifikasi sebagai kawasan hijau dari lembaga penyelenggara sertifikasi kawasan hijau yang diakui maka seluruh unit Properti di kawasan tersebut dianggap telah memenuhi kriteria bangunan hijau;

 

b. bagi kawasan yang belum tersertifikasi sebagai kawasan hijau maka pemenuhan kriteria bangunan hijau dilakukan berdasarkan penilaian atau sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

 

1) untuk Properti dengan luas bangunan kurang dari 2.500m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) maka dilakukan: a) penilaian oleh Bank, dengan menggunakan perkakas aplikasi (application tools) yang disediakan oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui; dan/atau b) sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui;

 

2) untuk Properti dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.500m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) maka harus dilakukan sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui; dan c. bagi Properti yang merupakan bangunan baru dalam suatu kawasan yang dibangun oleh satu atau gabungan pengembang maka:

 

1) pemenuhan kriteria bangunan hijau harus dilakukan melalui sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui; dan 2) pengajuan sertifikasi dilakukan oleh pengembang.

 

Kemudian, kendaraan bermotor berwawasan lingkungan definisinya adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan. Peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua