Jumat, 29 November 2019

Dekan FH PTN Se-Indonesia Soroti Fenomena Pelanggaran Kode Etik Advokat

Kurikulum pendidikan tinggi hukum tidak hanya mengajarkan ilmu hukum, tapi juga perlu menanamkan nilai-nilai moralitas.
Mochamad Januar Rizki
Para dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (FH PTN) yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Dekan (BKSD) FH PTN Se-Indonesia. Foto: NEE

Akhir-akhir ini kasus pelanggaran kode etik advokat semakin sering muncul menjadi sorotan media massa. Tidak sedikit advokat yang seharusnya menegakan keadilan justru melakukan pelanggaran hukum dalam perkara yang ditangani. Persoalan ini tentunya berakibat negatif terhadap citra profesi tersebut. Padahal, terdapat juga istilah advokat merupakan profesi mulia.

 

Maraknya persoalan ini mendapat perhatian khusus dari para dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (FH PTN) yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Dekan (BKSD) FH PTN Se-Indonesia. Dalam Rapat Nasional BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia, perguruan tinggi memiliki peran penting membentuk karakter lulusannya yang bekerja sebagai advokat maupun penegak hukum lainnya dengan menjaga kode etik saat menjalankan tugasnya.

 

Ketua BKSD FH PTN Se-Indonesia, Farida Patitingi, mengatakan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang menjawab perkembangan zaman sangat diperlukan agar ilmu yang dipelajari selama kuliah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kurikulum tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu hukum, tapi juga perlu menanamkan nilai-nilai moralitas.

 

“Perguruan tinggi perlu mendesain kurikulum agar pemahaman teoritis sesuai dengan praktis. Dalam moot court kami tanamkan nilai-nilai kepada mahasiswa mengenai etika untuk mengetahui mana hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai nanti saat mereka berprofesi sebagai penegak hukum, khususnya advokat memperdagangkan atau melakukan tindakan transaksional (pelanggaran hukum) pada profesinya,” jelas Farida dalam acara Rapat Nasional BKSD FH PTN Se-Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (29/11).

 

(Baca: Dekan FH PTN Se-Indonesia Rombak Profil Lulusan Hukum, Seperti Apa?)

 

Dia menambahkan dosen sebagai penyampai ilmu pengetahuan memiliki peran penting menanamkan nilai-nilai moralitas kepada mahasiswa. Selain itu, penguatan kelembagaan antar perguruan tinggi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas sarjana hukum di Indonesia. Kondisi saat ini kualitas lulusan sarjana hukum masih belum merata.

 

“Selama ini sudah bagus tapi masih tercerai-berai. Sudah ada yang sangat bagus seperti UGM, UI, Undip, Unpad namun di pinggir-pinggir wilayah Indonesia masih belum. Kami ingin ada standar kualitas secara bersamaan dalam pengembangan kurikulum,” jelas Farida.

 

Persoalan lain, Dekan FH Universitas Gadjah Mada, Sigit Riyanto mengatakan pentingnya pendidikan tinggi hukum mengajarkan moral kepada mahasiswa sejak awal. Menurutnya, hal tersebut untuk memberi pemahaman kepada para mahasiswa mengenai profesi hukum secara praktis.

 

“Penting ketika belajar di fakultas hukum harus sejak dini belajar moral dilema. Mereka (mahasiswa) harus diajarkan membuat pilihan-pilihan. Ini untuk menyeimbangkan antara teori dengan praktik,” jelas Sigit.

 

Sigit menambahkan saat ini profesi advokat juga memiliki tantangan berat karena harus bersaing dengan advokat asing.  “Pendidikan hukum saat ini tantangan berat bukan hanya dituntut berkualitas tapi harus mampu bekerja secara global. Advokat yang ada di Indonesia bukan hanya lulusan dalam negeri tapi mereka berasal dari luar. Mereka harus mampu berkompetisi dengan foreign lawyer,” jelas Sigit.  

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua