Sabtu, 30 November 2019

Terkait Pemberian HGU, Dua Pejabat BPN Tersangka Penerima Gratifikasi Puluhan Miliar

Gunakan rekening pribadi, rekening isteri, dan rekening anak untuk menampung uang suap.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif bersama Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/9).

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gusmin Tuarita dan Siswidodo, sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Keduanya diduga menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan jabatannya dengan menerima gratifikasi dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Total suap yang diduga diterima keduanya mencapai Rp22,23 miliar.

Pengumuman penetapan tersangka berlangsung Jum’at (29/11) malam, disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. "KPK meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh Pejabat Badan Pertanahan Negara terhitung tanggal 4 Oktober 2019, dengan dua orang tersangka, GTU selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018), dan SWD selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat," jelas Laode.

Perkara ini bermula ketika Gusmin menjadi Kakanwil BPN di Kalimantan Barat pada 2012-2016 dan Kakanwil BPN Jawa Timur. Dalam jabatannya sebagai Kakanwil, Gusmin  mempunyai kewenangan dalam pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan itu antara lain pemberian HGU atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 juta meter persegi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, tersangka GTU selaku Kakanwil BPN Kalimatan Barat dibantu tersangka Siswidodo selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, dan pada tahun 2016 selaku Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan. Dalam periode 2013-2018, tersangka GTU diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU, baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah maupun melalui tersangka SWD.

(Baca juga: Materi RUU Pertanahan Dinilai Rampas Hak Akses Informasi HGU).

Siswidodo diduga memberikan uang secara tunai kepada tersangka GTU di kantor atau di rumah dinas. "Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar," terangnya. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istri dan anak-anaknya.

Pemohon HGU memberikan uang melalui Siswidodo, lalu diberikan kepada tersangka GTU. Uang tunai dari pemohon hak atas tanah dikumpulkan untuk digunakan sebagai biaya operasional tidak resmi. "Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lain. Tersangka SWD juga memiliki rekening yang menampung uang dari pemohon hak atas tanah tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi," tuturnya.

Dalam proses penyidikan kasus ini, sejak penyidikan dimulai, KPK sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi yang terdiri dari unsur swasta dan pegawai negeri. Mereka diantaranya PNS di BPN Kantor Wilayah Kalbar dan Kantor Pertanahan Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan di daerah lain di Kalbar dan sejumlah Direksi, Kepala Divisi Keuangan dan pegawai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Sawit di Kalbar.

Selain itu, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Siswidodo pada Kamis, 28 November 2019. Pemeriksaan tersangka Gusmim sudah dijadwalkan pada 25 November lalu, namun yang bersangkutan tidak datang. Menurut Laode, tersangka akan dipanggil kembali sesuai kebutuhan penyidikan.

KPK juga telah berupaya melakukan pencegahan di BPN, khususnya pengendalian gratifikasi. Saat ini telah ada aturan khusus di BPN, yaitu Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPN. Seharusnya, menurut Syarif, aturan ini dipatuhi seluruh pejabat BPN. KPK meminta pihak inspektorat di BPN dapat lebih serius melakukan pengawasan di internal terhadap praktek pungutan liar ataupun gratifikasi oleh pejabat BPN sehubungan dengan pelayanan ke masyarakat dalam pendaftaran tanah.

(Baca juga: Polemik Keterbukaan Informasi HGU, Begini Penjelasan Menteri ATR/BPN).

Syarif mengatakan praktek penerimaan gratifikasi ini sangat memprihatinkan karena mestinya para pejabat negara di BPN melayani masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan terkait Pertanahan. Namun dalam kasus ini para pejabat tersebut diduga menguntungkan diri sendiri dan menyahgunakan kewenangannya.

"Hal ini tentu dapat saja mendorong praktek ekonomi biaya tinggi dan juga tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi. Terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha perkebunan/pertanian dan sejenisnya, harus mengeluarkan biaya illegal dan prosesnya dipersulit," tegasnya.

Atas perbuatan tersebut baik Gusmin maupun Siswidodo disangkakan Pasal Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua