Sabtu, 30 November 2019

Saran Akademisi, Kelembagaan KPPU Perlu Diperkuat

Putusan MK menyebut KPPU sebagai lembaga negara bantu yang dibentuk di luar konstitusi.
Rofiq Hidayat

Revisi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah lama digaungkan. Undang-Undang yang telah berusia 20 tahun itu dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia usaha. Apalagi permasalahan dalam praktik monopoli tak lagi bersifat konvensional. Bagian perubahan yang tak kalah penting dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan status kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pengajar hukum bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara (Binus), Shidarta  mengatakan  ketidakjelasan terhadap kedudukan  KPPU  sebagai lembaga  dalam UU No.  5 Tahun 1999 berdampak  terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya. Padahal sebagai lembaga yang menjadi pemeriksa hingga pemutus, ketidakjelasan kedudukan KPPU menjadikan lembaga yang rawan digugat.

Tak hanya itu, kata Shidarta, dalam kelembagaan KPPU belum diatur secara komprehensif status anggota, proses rekruitmen, pengangkatan dan pemberhentian. Kemudian pergantian antar waktu, kode etik, serta  penegakan kode etik. Ironisnya, ketidakjelasan kedudukan lembaga itu berimplikasi  terhadap sistem pendukung KPPU.

“Status kelembagaan KPPU yang belum terintegrasi dengan sistem  kelembagaan dan kepegawaian nasional, meskipun pembiayaan operasional KPPU bersumber dari APBN,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta.

(Baca juga: Ragam Kritik Advokat Terhadap Revisi UU Persaingan Usaha).

Ketidakjelasan status secara kelembagaan KPPU berdampak terhadap rekruitmen dan status pegawai, pembinaan karier, dan ketidaktepatan kedudukan sekretaris KPPU sebagai pendukung administrasi sekaligus memberikan dukungan teknis. Revisi UU No. 5 Tahun 1999 seharusnya mengatur penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ningrum Natasya Sirait berpandangan status kelembagaan KPPU merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU/2016. Putusan itu menyebutkan, KPPU merupakan lembaga negara bantu (state auxilliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat  state auxilliary organ yang dibentuk di luar konstitusi, dan lembaga yang membantu pelaksanaan tuga lembaga negara pokok.

Putusan MK No. 85/PUU/2016 menyebutkan KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada presiden. Pertanggungjawaban kepada Presiden  menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.

Revisi UU No. 5 Tahun 1999 harus mempertegas kewenangan lembaga, terutama dalam penanganan perkara, dan kerjasama dengan instansi lain yang tugas dan kewenangannya  berdekatan. Begitu pula tentang status kepegawaian  KPPU. Menurutnya, keharusan mengatur kejelasan status pegawai KPPU mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Karena  status lembaga KPPU dan juga mempergunakan APBN,” katanya.

Tak kalah penting, perlu ada kepastian hukum bagi kelembagaan, karena peran penting sekretariat dalam membantu para komisioner KPPU. Khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha, termasuk pula pengawas KPPU. “KPPU dalam bekerja perlu adanya pengawasan, independen harus tetap terjaga, namun juga harus tetap dalam koridornya. Pengawasan ini bisa dalam  berbagai bentuk. Diantaranya,  melalui dewan  atau adanya majelis kode etik,” ujarnya.

(Baca juga: Pentingnya Memperbaiki Hukum Acara dalam Revisi UU Persaingan Usaha).

Ketua Umum Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) Asep Ridwan menambahkan ketidakjelasan terhadap status kepegawaian KPPU berdampak terhadap kelembagaan. Sama halnya dengan status jabatan para komisoner KPPU. Dia berharap melalui perubahan UU No. 5 Tahun 1999 memberikan penguatan secara kelembagaan terhadap KPPU.

Ketua KPPU Kurnia Toha mengakui  UU No. 5 Tahun 1999 memiliki sejumlah kelemahan.  Kendatipun operasional KPPU menggunakan APBN, tidak ada kejelasan status sekretariat lembaga. Padahal KPPU punya banyak pegawai. “Mereka bekerja  19 tahun dan tidak jelas masa depannya. Apalagi penghasilannya di bawah pegawai negeri sipil,” ujarnya.

Hukum acara persaingan usaha juga tidak terlalu jelas. Kurnia berharap melalui revisi UU No. 5 Tahun 1999 dapat memperbaiki berbagai kekuran dan kelemahan bagi KPPU dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. “Mudah-mudahan revisi UU No. 5 Tahun 1999 menjadi jawaban atas persoalan yang ada,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, DPR telah menginisiasi revisi UU No.   5 Tahun 1999 pada periode 2014-2019. Namun hingga di ujung periode, pembahasan RUU tersebut tak berujung rampung. Komisi VI sebagai alat kelengkapan dewan mulai menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder dalam merumuskan dan melanjutkan kembali RUU tersebut agar masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang dan prioritas tahunan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua