Sabtu, 30 November 2019

Bersama-sama Merumuskan Revisi UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia

Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengucapkan selamat kepada seluruh advokat Indonesia atas putusan mahkamah yang tetap memberikan kebebasan dan kemandirian kepada organisasi advokat.
CT-CAT
Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Presiden KAI dengan masa jabatan 2019-2024.  

Hasil Rapat Permusyawaratan 9 Hakim Konstitusi pada Senin (7/10/2019) telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada Kamis (28/11). Perkara Nomor: 35/PUU-VII/2018 ini pada pokoknya memohonkan seluruh frasa ‘Organisasi Advokat’ yang menguraikan 15 kewenangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijalankan oleh PERADI. Atas permohonan ini Kongres Advokat Indonesia (KAI) Pimpinan Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dan Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto maju sebagai pribadi menjadi Pihak Terkait.

 

Mahkamah dalam putusannnya menyatakan: menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini, ada yang menarik dan sangat penting bagi Kongres Advokat Indoensia yang sejak dulu mendorong Revisi Undang-Undang Advokat. dalam uraiannya pada perkara ini, pemerintah memberikan pandangannya terkait Politik Hukum Pemerintah terhadap UU Advokat, yakni:

 

“Dalam perjalanan kurang lebih 15 tahun keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ternyata didalam implementasinya telah menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan berbagai pihak terutama beberapa organisasi advokat selain Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diuji ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 22 kali.”

 

Demikian rancang bangun politik hukum advokat di Indonesia yang beberapa waktu lalu telah dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar di dalam putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang—agar segera membahas kembali RUU Advokat tersebut yang telah dibahas pada masa lalu. [vide: hlm. 90-92].

 

Begitu pula pendapat Pihak Terkait Mahkamah Agung. Ada hal menarik yang perlu di simak, yakni:

 

“Sepanjang catatan yang diketahui oleh Pihak Terkait, sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disahkan hingga sekarang, regulasi tentang Advokat ini telah 19 kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu bisa ditinjau dari 2 sisi. Pertama, bahwa adanya semangat perbaikan terus menerus terhadap kualitas penegakan hukum secara konstitusional; atau kedua: hanya "libido" kekuasaan semata untuk meraih eksistensi diri maupun keuntungan pribadi melalui organisasi profesi. Kalau tujuan pertama yang hendak disasar oleh para pemohon uji materi Undang-Undang Advokat ini, tentu kita semua, bangsa Indonesia harus mendukungnya akan tetapi kalau kemudian hanya demi meraih kekuasaan dan melanggengkan konflik kepentingan, maka tidak salah kalau kita diingatkan oleh peribahasa lama: Buruk rupa, Mahkamah dibelah!” [vide : hlm. 92-93].

 

Selain itu yang perlu dicatat, hlm. 317 huruf c paragraf 2 baris ke-1 dalam putusan ini, "Terhadap permasalahan tersebut, dengan mendasarkan pada pernyataan Mahkamah Agung dalam persidangan perkara a quo yang menyatakan tidak ingin lagi terseret pada konflik serta tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi (PERADI dan KAI) yang bertikai, Mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009."

 

Sementara baris ke-40, "Selain itu, yang dimaksud dengan frasa “Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada” dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada Organisasi PERADI dan KAI."

 

KAI memberikan apresiasi yang positif kepada Mahkamah Konstitusi, karena telah konsisten mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXIII/2015 bertanggal 29 September 2015.

 

4) Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (singlebar) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (multibar) hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015]. [videss: hlm. 319-320].”

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2015 sendiri sudah secara ekspilisit menyebutkan eksistensi Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai organisasi advokat. Dengan demikian, KAI berhak menjalankan wewenangnya menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, ujian advokat, mengangkat advokat, dan mengusulkan anggotanya untuk mengucapkan sumpah atau janji pada sidang terbuka di pengadilan tinggi.

 

Putusan ini semakin menegaskan, kita tidak boleh menutup mata terhadap masa depan dunia advokat yang multibar. Selain itu, Mahkamah Agung dan politik hukum advokat pemerintah berpendapat, untuk mendorong pembuat undang-undang agar membahas kembali revisi Undang-Undang Advokat, yang secara histori telah diperjuangkan oleh Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (kini menjadi Presiden KAI dengan masa jabatan 2019-2024, sejak tahun 2011).  

 

“Mahkamah Agung, Pemerintah sudah memberikan pendapatnya di Mahkamah. Ini adalah kesempatan baik. Oleh karena itu, saya mengajak DPN PERADI untuk duduk bersama-sama Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) merumuskan Revisi Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman,” pungkas Tjoetjoe.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kongres Advokat Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua