Minggu, 01 December 2019

Sengketa BANI, MA Menangkan Ahli Waris

BANI Mampang menunggu salinan putusan resmi dan membuka peluang ajukan PK.
Aji Prasetyo
Perseteruan BANI belum berakhir. Seharusnya duduk bersama. Ilustrasi perdamaian. Ilustrator: HGW

Sengketa ahli waris Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Souverign dengan BANI Mampang, dimenangkan oleh pihak Souverign. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan BANI Mampang atas gugatan yang dilayangkan para ahli waris.

 

"Tolak," begitu amar putusan yang dikutip dari website MA. Hakim agung yang mengadili perkara ini adalah Ibrahim, M Yunus Wahab dan Yakup Ginting. Sebagai informasi, para ahli waris yang dimaksud antara lain Arman Sidharta Tjitrosoebono, Arno Gautama Harjono, Arya Paramite, Nurul Mayafaiza Permita Leila, Sariswati Permata Vitri, Mounti Rigveda Putra, dan Dewi Saraswati Permata Suri.

 

Anita Kolopaking, kuasa hukum para ahli waris menyambut baik putusan ini. Menurutnya putusan kasasi Mahkamah Agung ini juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 674/Pdt.G/2016 /PN Jkt.Sel.

 

Anita menyatakan Amar putusan No. 674 memuat 13 poin, sebagian bersifat deklaratif (declaratoir) yang antara lain pada pokoknya memutuskan beberapa hal. Pertama, menyatakan kepengurusan Husseyn Umar dkk di BANI tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Kedua, menyatakan kepengurusan Husseyn Umar dkk. di BANI saat ini demisioner. Ketiga, menyatakan sah dan mengikat pendirian Perkumpulan BANI (BANI Sovereign). Keempat, menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama Harjono Tjitrosoebono dan Priyatna Abdurrasyid.

 

(Baca juga: Kontradiksi Putusan Sengketa Kepengurusan BANI)

 

Selain itu, putusan hakim memuat amar yang bersifat penghukuman (condemnatoir) yang antara lain pada pokoknya memutuskan beberapa hal berikut. Pertama menghukum Husseyn Umar dkk untuk menyerahkan BANI kepada para ahli waris, dan kedua, memerintahkan Husseyn Umar dkk untuk menyerahkan unit kantor BANI yang terletak di Menara 165 Lt. 8 Jakarta Selatan.

 

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amar putusan yang bersifat deklaratif telah secara otomatis tereksekusi saat ini juga, tanpa perlu adanya permohonan eksekusi, sehingga dengan demikian saat ini juga Husseyn Umar dkk tidak sah lagi menjalankan kepengurusan BANI, dan saat ini juga telah sah para ahli waris sebagai pemilik BANI," tulis Anita dalam siaran pers yang diterima hukumonline.

 

Kemenangan ahli waris ini menurut Anita patut disyukuri bersama karena pada akhirnya keadilan berpihak kepada kebenaran. Kemenangan ini juga merupakan penghormatan terhadap jasa-jasa para pendiri BANI dan akan menjadi momentum penyatuan BANI Mampang dan BANI Sovereign sehingga nantinya hanya akan ada satu BANI sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

 

Anita mengajak seluruh komponen baik di BANI Mampang maupun BANI Souverign untuk duduk bersama demi kemajuan dan persatuan BANI. "Para ahli waris mengajak semua komponen yang ada di BANI Mampang dan BANI Sovereign, baik WNI maupun WNA, dapat berdamai dan mulai duduk bersama dalam rangka bahu-membahu membangun kembali BANI yang telah dirintis sejak tahun 1977 tanpa sedikitpun melupakan sejarah, yaitu sejarah bahwa Subekti, Harjono Tjitrosoebono dan Priyatna Abdurrasyid memiliki andil yang tidak ternilai pada eksistensi BANI sebagaimana juga peran KADIN di awal pendirian BANI, dan termasuk fakta bahwa Husseyn Umar dkk. ex pengurus BANI telah pula memiliki jasa yang besar dalam membangun BANI hingga sebesar sekarang," pungkasnya. 

 

Eko Dwi Prasetio, perwakilan BANI Mampang saat dihubungi hukumonline mengaku memang telah mendapat informasi mengenai putusan ini. Tetapi pihaknya masih menunggu salinan putusan resmi untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk adanya kemungkinan ajukan Peninjauan Kembali.

 

(Baca juga: Pentingnya Dua BANI Bersatu)

 

"Kita belum menerima salinan putusannya, infonya juga baru kita tahu dari media kemarin dan dari website. Kita belum menerima secara resmi, dia (putusan) harus turun ke PN dulu, dari PN baru ke kita. Kalau actionnya kita belum tahu, apa kita mau PK atau tidak kemungkinan kita PK tapi kan kita belum tau (menunggu salinan putusan)," ujarnya.

 

Menurut Eko, salinan putusan resmi sangat penting agar pihaknya dapat mengetahui pertimbangan para Hakim Agung yang memenangkan pihak Souverign. Apalagi, dalam dua perkara lain, di PTUN dan Pengadilan Niaga, hakim justru memenangkan pihak BANI Mampang. 

 

"Perkara keseluruhan kan ada tiga, satu di PTUN, satu Pengadilan Niaga (merk) dan satu lagi PN Jaksel ini. Semua sudah tahap PK yang PTUN dan merek, memenangkan kita. Sekarang (PN Jaksel) kan baru kasasi, walaupun memang sudah inkracht, jadi ada satu perkara dimenangkan mereka (Souverign) dan dua dimenangkan kita. Kita belum lihat (salinan putusan) kasasi PN Jaksel, makanya kita belum bisa compare," pungkasnya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua