Senin, 02 Desember 2019

Tiga Rekomendasi Komnas HAM untuk Pemerintahan Jokowi Jilid II

Mulai dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, penanganan konflik sumber daya alam (SDA), dan menangani masalah intoleransi dan pelanggaran kebebasan berekspresi.
Ady Thea DA
Kantor Komnas HAM di Jakarta. Foto: RES

Pemenuhan, penghormatan, perlindungan terhadap HAM adalah mandat konstitusi. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut. Pernyataan ini disampaikan Komnas HAM belum lama ini di Kantor Komnas HAM Jakarta.     

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan sedikitnya ada 3 isu HAM yang perlu diperhatikan pemerintahan Jokowi periode kedua. Pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

 

Komnas HAM mengurai ada 11 dokumen kasus pelanggaran HAM berat yang telah dilimpahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung yakni peristiwa 1965-1966; penembakan misterius (petrus) 1982-1985; penghilangan paksa aktivis 1997-1998; Trisakti, Semanggi I dan II; Talangsari 1989; kerusuhan Mei 1998; Jambu Keupok Aceh; Rumoh Geudong dan pos Sattis lainnya; serta simpang KKA (Aceh). Tapi sampai sekarang belum ada langkah konkret Kejaksaan Agung menindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan.

 

Kewenangan kejaksaan untuk menindaklanjuti dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM itu menurut Taufan tertuang dalam pasal 21 jo 23 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sampai saat ini belum ada mekanisme lain yang bisa ditempuh dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat selain yudisial. UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial telah dibatalkan MK.

 

“Semua mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat itu harus ada aturannya, harus ada rambunya,” kata Taufan dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (28/11/2019) kemarin. Baca Juga: Perlindungan Pemenuhan HAM Diprediksi Masih Suram

 

Kedua, penanganan konflik SDA. Taufan menjelaskan pengaduan masyarakat ke Komnas HAM banyak berkaitan dengan konflik SDA seperti di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur. Kendati pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, tapi masih banyak ditemukan kriminalisasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi yang berupaya memperoleh hak atas tanah. Konflik SDA seperti sengketa lahan juga terjadi antara masyarakat dengan TNI/Polri, misalnya dalam kasus rumah dinas dan atau lahan.

 

Sebagaimana mandat UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Taufan menekankan pihaknya sudah berupaya untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut. Upaya yang dilakukan Komnas HAM antara lain melalui mediasi dan rekomendasi. Sayangnya, tingkat kepatuhan pihak atau instansi yang menerima rekomendasi Komnas HAM tergolong rendah.

 

Ketiga, pemerintahan Jokowi dalam 5 tahun ke depan menurut Taufan perlu memperhatikan serius maraknya kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi. Taufan mencatat periode 2014-2019 banyak terjadi peristiwa intoleransi seperti penyerangan Jamaah Ahmadiyah di NTB dan peristiwa serupa di daerah lain. Ironisnya setiap upaya hukum dalam kasus intoleransi tidak pernah menyeret pelaku utamanya. Sekalipun aktor utama diseret ke pengadilan, vonisnya ringan.

 

Periode yang sama Komnas HAM juga mencatat banyak tindakan presekusi yang dilakukan kelompok massa dan ormas. Taufan berpendapat tindakan presekusi itu karena adanya perbedaan pandangan. Media sosial digunakan sebagai sarana untuk melakukan mobilisasi massa melakukan presekusi. Mengingat banyaknya pekerjaan rumah bagi pemerintahan dalam 5 tahun ke depan, Taufan mengusulkan agar ditetapkan skala prioritas untuk menyelesaikannya.

 

“Ini perlu dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusi dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.”

 

Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyelidikan, Amiruddin Al Rahab, mengusulkan dalam 6 bulan ke depan pemerintah memiliki rencana konkret untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Menkopolhukam harus berkoordinasi dengan instansi lain. “Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sudah tertunda sangat lama. Kasus ini harus segera diselesaikan agar ke depan peristiwa yang sama tidak terulang lagi,” harapnya.

 

Komisioner Komnas HAM bidang pendidikan dan penyuluhan, Beka Ulung Hapsara, selain menuntaskan pelanggaran HAM berat secara yudisial dan non yudisial, pemerintah perlu melakukan kerja nyata untuk pemulihan dan perlindungan hak korban. Hampir semua korban dan keluarganya mengalami trauma atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang mereka alami. Selain bantuan medis dan konseling, penting bagi pemerintah untuk menghapus stigma bagi korban dan keluarganya.

 

“Jika pemerintah serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, upaya pemulihan dan penghapusan stigma ini harus dilakukan,” papar Beka.

 

Wakil Ketua Komnas HAM bidang eksternal, Sandrayati Moniaga mengatakan di bidang agraria, pemerintah harus menindaklanjuti putusan MK yang menegaskan tentang hutan adat. Pelaksanaan Perpres Reforma Agraria harus didorong agar lebih optimal. Dia mencatat pelaksanaan Perpres Reforma Agraria sampai sekarang sangat minim, pemerintah lewat Kementerian ATR/BPN masih fokus untuk menerbitkan sertifikat yang sifatnya individual. Padahal dibutuhkan juga pengakuan bagi lahan yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, seperti hutan adat.

 

Sandra mengingatkan penting bagi pemerintah untuk menuntaskan seluruh konflik di bidang agraria. “Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah sebelum menggulirkan reforma agraria yaitu menyelesaikan semua konflik agraria di masyarakat,” tuturnya.

 

Komisioner Komnas HAM bidang pengkajian dan penelitian Mohammad Choirul Anam menyoroti penanganan radikalisme yang belakangan dilakukan pemerintah. Menurutnya, untuk memerangi radikalisme, pemerintah perlu mendorong kesadaran semua orang untuk membangun toleransi. “Harus didorong untuk memerangi kebencian dan membangun toleransi agar ruang radikalisme makin sempit,” sarannya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua