Senin, 02 Desember 2019

Gugatan Perdata Ditolak, Para Jamaah Korban First Travel Pasrah

Ada dissenting opinion dalam putusan hakim terkait posisi penggugat yang juga merupakan agen First Travel.
Mochamad Januar Rizki
Pengadilan Negeri Depok. Foto: MJR

Penantian panjang para jamaah korban First Travel harus berujung kekecewaan. Pengadilan Negeri (PN) Depok memutuskan menolak gugatan perdata para jamaah terhadap Direktur Utama First Travel, Andika Surachman senilai Rp49,075 miliar pada Senin (2/12). Putusan ini menambah kekecewaan para jamaah setelah Mahkamah Agung sebelumnya memutuskan aset-aset First Travel dirampas negara.

 

Dalam persidangan tersebut, dua anggota hakim Yulinda Trimurti Asih dan Nugraha Medica Prakasa menyatakan gugatan tersebut tidak jelas. Anggota Hakim mempersoalkan posisi penggugat yang juga merupakan agen First Travel, sehingga penggugat dianggap tidak memenuhi persyaratan atau cacat formil.

 

“Gugatan a quo cacat formil karena tidak punya kapasitas sebagai penggugat dan gugatan kabur maka tidak dapat diterima,” ujar Nugraha Medica Prakasa saat membacakan pertimbangannya dalam persidangan tersebut. Dia menambahkan tidak lengkapnya bukti-bukti pembayaran rinci yang diberikan para jamaah kepada tergugat juga menyebabkan gugatan kabur.

 

Namun, Ketua Majelis Hakim Ramon Wahyudi beranggapan berbeda dengan para anggota hakim atau dissenting opinion. Dia menyatakan para penggugat tetap memiliki legal standing menuntut ganti rugi. Selain itu, gugatan tersebut juga dianggap tidak kabur karena bukti-bukti pembayaran para korban telah diwakilkan kepada para penggugat.

 

“Terkait gugatan kabur dan legal standing saya tidak sependapat (dissenting opinion). Dapat disimpulkan penggugat terdiri dari berada di pihak tergugat. Dalam hukum acara perdata ada dalil tuntutan untuk memperoleh keadilan. Bahwa ajukan hak itu harus ada hubungan hukum, hal ini pihak penggugat ada hubungan hukum karena agen dan jamaah,” jelas Ramon.

 

Meski demikian, Ramon tetap memutuskan untuk menolak  gugatan perdata para jamaah korban First Travel. Pengadilan juga harus menghukum para penggugat membayar Rp 815 ribu untuk biaya perkara.

 

Perlu diketahui, dalam gugatan dengan nomor perkara No. 52/Pdt.G/2019/PN.DPK. ini penggugat terdiri dari jamaah dan agen. Secara rinci para penggugat yaitu Anny Suhartati (Penggugat I), Ira Faizah (Penggugat II), Devi Kusrini (Penggugat III), Zuherial (Penggugat IV) dan Ario Tedjo Dewanggono (Penggugat V) menyatakan kerugian yang diderita mencapai sekitar Rp 49,075 miliar.

 

(Baca: Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel)

 

Penggugat I mengalami kerugian dituntut oleh 1.401 jamaah dan telah menyetorkan kepada tergugat sejumlah uang dengan jumlah  Rp20.034.300.000. Kemudian, penggugat II dan III juga masing-masing sudah menyetorkan sejumlah uang Rp2.073.500.000 dan Rp26.841.496.560. Lalu, penggugat IV dan V menyetorkan uang sebesar Rp84.000.000 dan Rp41.903.000.

 

Usai persidangan, Ario Tedjo Dewanggono menyatakan kecewa menerima vonis hakim tersebut. Dia mengatakan sejak awal proses persidangan para hakim tidak pernah mempersoalkan posisi para penggugat yang juga termasuk agen First Travel. Selain itu, persidangan juga tidak mempersoalkan kelengkapan bukti pembayaran secara rinci dari ribuan jamaah.

 

“Bukti yang kami ajukan itu sebagai sampling. Kami ajukan bukti satu koper pun tidak akan mengubah putusan dan makan waktu juga. Permasalahan legal standing penggugat dan bukti-bukti tidak dipersoalkan tapi baru sekarang dipermasalahkan. Kami sekarang hanya menunggu dan follow up dari Kementerian Agama. Kalau banding di PN Depok saya pesimis juga.” ujar Ario.

 

Senada dengan Ario, Eni yang juga merupakan korban menyatakan pasrah mengenai putusan pengadilan. “Ya kami pasrah. Kami (para penggugat) masih pikir apakah akan PK (peninjauan kembali) atau enggak. Kayaknya agak berat. Kemungkinan kami minta bantuan ke pemerintah dan DPR. Putusan ini sudah jelas bahwa kami ditolak dan aset-aset disita negara,” ujar Eni.

 

Janji Pemerintah

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan tidak akan lari dari tanggung jawab membantu memecahkan persoalan First Travel yang terlibat penipuan dalam memberangkatkan calon jamaah umrah. Fachrul mengatakan pihaknya memiliki konsep dan ide untuk membantu mencari solusi terhadap persoalan First Travel.

 

Menag mengatakan akan membentuk suatu tim yang akan melakukan pengkajian serta pengecekan data. Persoalan FT akan diselesaikan secara bertahap dengan mengajak berunding pihak FT maupun travel-travel lain yang selama ini telah meraup banyak keuntungan.

 

“Artinya, upaya-upaya yang akan dicoba adalah upaya solutif bertahap secara nonhukum,” ujar Menag seperti dikutip dari Antara, Kamis (28/11).

 

Anggota Komisi VIII Iskan Qolba Lubis mengatakan upaya yang harus dilakukan dalam persoalan First Travel adalah upaya nonhukum. Sebab hakim yang mengadili perkara First Travel adalah hakim-hakim yang tidak progresif dengan tidak menggali nilai-nilai keadilan secara mendalam.

 

Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel (PPAKFT) Luthfi Yazid meminta Menag dapat mencari solusi terbaik bagi jamaah korban First Travel.

 

"Kami memberikan perumpamaan kepada Pak Menteri sebagai alternatif solusi, misalnya penyelenggaraan umrah tidak harus sembilan hari, cukup beberapa hari saja asal terpenuhi syarat umrah saja. Biaya visa, pesawat maupun penginapan selama di Tanah Suci mungkin dapat dibicarakan dengan pemerintah Arab Saudi," kata dia.

 

Soal makan, kata dia, dapat dicarikan yang murah. Jika jamaah harus menambah biaya asal tidak terlalu membebani jamaah barangkali dapat dipertimbangkan. "Tentu saja ini hanya sebatas ide dan masukan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri," katanya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua