Senin, 02 December 2019

Mengetahui Jabatan Profesional yang Dapat Diisi Tenaga Kerja Asing

Seminar ini bertujuan untuk membantu para profesional, khususnya lawyer dan akuntan agar dapat memahami jabatan profesional yang dapat diisi tenaga kerja asing.
CT-CAT

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jakarta Selatan bekerja sama dengan kantor hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP) dan Sudjono & Rekan (S&R) belum lama ini mengadakan seminar nasional bertajuk ‘Jabatan Profesional yang Dapat Diisi Tenaga Kerja Asing’ di JW Marriot Hotel, Jakarta. Dimoderatori oleh Managing Partner ASP Law Firm, Muhamad Arifudin, S.H., seminar ini dibuka langsung oleh Ketua DPC PERADI Jakarta Selatan, Octolin Hutagalung.

 

Octolin mengungkapkan, salah satu tujuan dari seminar tersebut agar para profesional—khususnya lawyer dan akuntan dapat memahami jabatan profesional yang dapat diisi tenaga kerja asing (TKA). Hal ini berkaitan dengan keberadaan TKA yang dinilai telah melanggar dan menabrak berbagai aturan dan norma yang ada. Adapun longgarnya pemberian izin dan lemahnya pengawasan pemerintah dianggap berbagai kalangan sebagai penyebab karut-marut dan membeludaknya keberadaan TKA di Indonesia. “Sehingga, para lawyer harus terlebih dulu mengetahui peraturan-peraturan di imigrasi, BKPM, dan kementerian tenaga kerja sebelum TKA itu mengisi jabatan profesional,” tutur dia. 

 

Tim panelis yang hadir seperti dari Kasubdit Perizinan Sektor Industri Kementerian Tenaga Kerja, Devi Anggraini; Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, M. Tarmin Satriawan; Hernoko Wibowo dari kalangan advokat (Wakil Ketua DPC PERADI Jakarta Selatan); dan dari kalangan profesioal yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dwi Setiawan Susanto.

 

Dalam kesempatan pertama, panelis dari Kementerian Tenaga Kerja memberikan pemaparan terkait tujuan dari pemerintah dalam memberikan kemudahan atas perizinan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), diharapkan akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Dalam penjelasannya, pemerintah beranggapan bahwa investor-investor yang nantinya akan masuk juga harus diberikan ruang bagi professional yang dimiliki dan mereka percaya untuk mengelola investasinya di Indonesia. Dengan adanya fasilitas seperti itu, pemerintah secara tidak langsung juga telah memberikan kenyamanan dan keamanan kepada investor yang akan berdampak pada masuknya investor-investor ke negara.

 

Namun, pemaparan dari Pihak Kementerian Tenaga Kerja dibantah oleh kalangan professional. Panelis dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Panelis dari profesi advokat, memaparkan data yang berbeda. Kelonggaran atas perizinan TKA dan lemahnya pengawasan dari pemerintah, menjadikan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) seolah-olah sebagai ‘karpet merah’ bagi TKA di semua sektor yang semestinya tidak harus diisi TKA. Seperti halnya profesi akuntan dan advokat.  Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah diatur secara terang dan rinci kriteria advokat asing yang akan berpraktek di Indonesia. Namun, menurutnya, temuan di lapangan tidak demikian. Advokat asing yang berpraktik di Indonesia sama sekali belum memenuhi persyaratan yang diatur sebagaimana dalam UU Advokat.

 

Panelis dari Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian menjelaskan, selama ini pihaknya telah memberikan pengawasan yang sangat ketat terhadap keberadaan TKA di Indonesia. Dari pihak imigrasi secara rutin melakukan pengecekan di kantong-kantong yang menjadi tempat tinggal bagi TKA untuk dilakukan pendataan secara berkala, sekaligus pengecekan dan pengawasan atas visa maupun izin tinggal.

 

Dalam kesimpulannya secara umum atas pemaparan panelis, Muhamad Arifudin sebagai moderator, tidak seharusnya Kepmen 228 tahun 2019 memasukkan penasihat hukum dan konsultan hukum sebagai salah satu jabatan yang dapat diisi oleh TKA. Pasalnya, pengaturan advokat asing sudah diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Lagipula, dalam UU Advokat tidak mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai advokat asing ke peraturan di bawahnya baik PP maupun Permen.

 

“Kepmenaker No. 228/2019 sendiri telah memperluas cakupan jabatan untuk ekspatriat. Yang perlu dilihat dari keputusan tersebut, jabatan profesi konsultan hukum dan penasihat hukum memiliki pertentangan dari UU Advokat. Penasihat hukum tidak dikenal lagi dalam UU Advokat, di mana advokat asing hanya diperkenankan menjadi karyawan atau tenaga ahli hukum luar negeri. Di sini, ada potensi pertentangan kepentingan dengan advokat Indonesia,” kata pembicara dari kalangan advokat, Hernoko Wibowo.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua