Selasa, 03 December 2019

Hukumnya Prank Driver Ojol Hingga Anak yang Menyimpan Video Porno

​​​​​​​Ulasan lainnya terkait dengan pembagian warisan untuk anak dari istri kedua hingga pelamar kerja yang diminta uang.
Tim Hukumonline

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline.com dengan salah satu rubriknya, Klinik Hukumonline, telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi bagi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Berbagai isu hangat pun tak luput dari ulasan rubrik ini. Hal ini sesuai dengan tagline “yang bikin melek hukum, memang klinik hukum”, yang mencerminkan komitmen Tim Klinik untuk memastikan asupan informasi hukum bagi masyarakat tercukupi.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari hukumnya tren prank terhadap driver ojol hingga jerat hukum bagi anak penyimpan video porno.

 

  1. Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika ada pengusaha yang membayar di bawah upah minimum, maka pekerja dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses bipartit, Pengadilan Hubungan Industrial, maupun pengadilan negeri untuk proses pidananya.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional

Hati-hati jika menggunakan istilah “kejahatan internasional” dan “kejahatan transnasional”. Terdapat perbedaan di antaranya. Apa saja perbedaan itu? Selengkapnya di sini.

 

  1. Hukumnya Melakukan Prank terhadap Pengemudi Ojek Online

Prank terhadap driver ojol marak terjadi. Ternyata pembatalan pesanan oleh konsumen dalam melakukan prank tersebut berhubungan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena pesan-memesan makanan/minuman merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan keperdataan.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Cerai karena Cemburu dan Masalah Hak Asuh Anak

Kecemburuan dapat dijadikan salah satu alasan untuk melakukan perceraian jika menimbulkan pertengkaran yang membuat rumah tangga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Lalu, bagaimana cara mendapatkan hak asuh anak jika akhirnya harus menempuh perceraian dengan pasangan?

 

Simak ulasannya di sini.

 

  1. Pembagian Harta Warisan untuk Anak dari Istri Kedua

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Maka dari itu, anak dari istri kedua pun berhak atas harta waris dari ayahnya. Bagaimana perhitungan bagiannya?

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Masalah Syarat Akreditasi Program Studi dalam Pendaftaran CPNS

Sebagai salah satu syarat pendaftaran CPNS, pendaftar harus melampirkan akreditasi program studinya. Lalu, bagaimana jika pendaftar merupakan lulusan tahun 2009, sementara ketentuan akreditasi kini tunduk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi?

 

Simak ulasan lengkapnya di sini.

 

  1. Jika Pelamar Kerja Dimintai Uang

Hati-hati modus penipuan dengan iming-iming jaminan mendapatkan pekerjaan. Perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Langkah apa yang dapat diambil untuk menghindari penipuan lowongan kerja?

 

Selengkapnya di sini.

 

  1. Pilihan Jenis Badan Usaha untuk Start-Up

Badan usaha untuk start-up tidak melulu harus berbentuk perseroan terbatas. Namun jika memang ingin berbentuk perseroan terbatas, patut diingat bahwa seseorang tidak dapat merangkap sebagai direktur dan komisaris sekaligus. Simak ulasan lengkapnya di sini.

 

  1. Hukumnya Bagi Anak yang Menyimpan Video Porno

Seorang anak mengelabui teman sebayanya dan membuat video tidak senonoh yang menampilkan temannya tersebut. Ketentuan pidana apa saja yang dapat menjerat anak tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca di sini.

 

  1. Yang Termasuk Badan Publik Menurut UU KIP

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggunakan istilah “badan publik” untuk menerangkan subjek hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Istilah “badan publik” ternyata juga mencakup perseroan swasta sepanjang pendanaannya bersumber dari, salah satunya, sumbangan masyarakat.

 

Simak ulasan selengkapnya di sini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua