Selasa, 03 Desember 2019

Polemik Kewajiban Peraturan Bawaslu Mengacu Peraturan KPU dalam Pilkada

​​​​​​​Bawaslu nilai wacana itu membuat lembaganya tak sejajar dengan KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, KPU nilai usulan itu untuk memastikan teknis pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
RED/ANT
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mempermasalahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang harus mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Menurut dia, apabila hal seperti itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu maka akan membuat Bawaslu tidak sejajar (equal) dengan KPU di dalam membuat aturan penyelenggaraan pemilu.

"Kalau itu (disepakati) munculnya tidak equal-lah antara Bawaslu dengan KPU sebab Bawaslu harus ikut Peraturan KPU begitu kan," ujar Abhan sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (2/12).

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera sependapat dengan Abhan. Ia khawatir peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan menjadi hilang jika disepakati Peraturan Bawaslu mengacu pada PKPU. Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo. Arief Wibowo menyimpulkan semangat mengikuti aturan PKPU seharusnya tidak berarti harus dirumuskan dalam poin kesepakatan sehingga menimbulkan penafsiran Bawaslu harus mengikuti KPU.

"Yang penting semangatnya saja, jadi berhenti di (mengikuti) undang-undang. Sudah begitu saja," ujar Arief Wibowo.

Mengomentari itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, Peraturan Bawaslu memang harus dibuat setelah PKPU selesai agar teknis pelaksanaan pemilu itu diketahui dulu seperti apa melalui PKPU. "Baru setelah itu, Peraturan Bawaslu dibuat untuk memastikan bahwa teknis pelaksanaannya itu sesuai dengan PKPU," katanya.

Ia menambahkan, Bawaslu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menguji materi PKPU, sementara KPU tidak boleh menguji materi (judicial review) Peraturan Bawaslu. "Dan itu disebut eksklusif di dalam undang-undang. Karena PKPU terbit lebih dulu sehingga bisa dinilai peraturannya sesuai undang-undang atau tidak. Jika Bawaslu melihat ada ketidaksesuaian bisa melakukan judicial review," kata Arief Budiman.

Komisioner KPU yang lain, Evi Novida Ginting Manik, menambahkan, peraturan Bawaslu yang terkadang sering tidak selaras dengan PKPU dapat menjadi perdebatan di antara pelaksana pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, dan kecamatan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
 

Baca:


Ia mencontohkan aturan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk perseorangan yang ingin maju menjadi calon kepala daerah yang diatur dalam PKPU. Namun kemudian peraturan Bawaslu menyatakan Silon itu tidak wajib seperti yang pernah terjadi pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di tahun 2019.

"Ini kan bertentangan. Bahwa aturan PKPU tentang tata cara pencalonan itu diatur dalam undang-undang. Ini apa yang juga pernah terjadi pada Sipol, partai politik bersedia. Tapi kami dikalahkan di dalam persidangan Bawaslu. Dan mengatakan bahwa Sipol tidak wajib," ujar Evi.

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi sepakat dengan KPU. Menurutnya, Bawaslu seharusnya mengawasi pelaksanaan pilkada yang ditafsirkan secara detail oleh KPU. "Bawaslu mengawasi apakah yang ada di lapangan itu sesuai dengan peraturan yang diterbitkan. Karena itu aturan mainnya, dan KPU lah yang membuat aturan main," kata Johan.

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi itu menambahkan, kesepakatan tersebut dibuat tidak hanya menilai soal kesetaraan lembaga saja tapi juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi lembaga sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

"Tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan pemilu. Aturan pemilu dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara," tutup Johan. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua