Selasa, 03 Desember 2019

Soal Uang Pengganti Jadi Alasan KPK Banding Perkara Markus Nari

KPK meyakini Markus menerima AS$900 ribu, bukan AS$400 ribu seperti putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Aji Prasetyo
Markus Nari (baju putih) saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis yang diterima Markus Nari, terdakwa kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Banding yang diajukan lembaga antirasuah ini bukan terkait dengan lamanya hukuman, melainkan uang pengganti yang dikenakan kepada Markus. 

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus uang pengganti yang harus dibayarkan Markus sebesar AS$400 ribu. Uang tersebut diterima dari pengusaha Andi Narogong di daerah Senayan, Jakarta. 

 

Padahal penuntut umum dalam surat tuntutannya meminta majelis menghukum Markus dengan membayar uang pengganti sebesar AS$900 ribu. Sisa dari uang tersebut yaitu AS$500 ribu inilah yang akan terus dikejar penuntut sehingga memutuskan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

 

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti," kata Febri kepada wartawan. 

 

Febri berpendapat, penuntut umum meyakini Markus telah menerima uang AS$500 ribu yang juga dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi (keduanya juga telah divonis bersalah dalam perkara ini) di ruang Fraksi Partai Golkar. Oleh karena itu, seharusnya uang pengganti yang dikenakan pada Markus sebesar AS$900 ribu atau sekitar Rp12 miliar. 

 

"Selain itu, KPK tentu juga berharap penanganan kasus korupsi KTP Elektronik ini dapat membongkar secara maksimal bagaimana persekongkolan aktor politik dan birokrasi dalam 'mengkondisikan' sejak awal proyek triliunan rupiah tersebut sejak tahap penyusunan anggaran, perencanaan proyek hingga implementasi. Apalagi KTP elektronik adalah sesuatu yang sangat vital bagi administrasi kependudukan dan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya. 

 

Baca:

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua