Selasa, 03 Desember 2019

Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Disebut ‘Kematian Demokrasi’

Ada lima strategi yang digunakan petahana dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, salah satunya melalui amandemen konstistusi.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Rencana amandemen konstitusi terus bergulir dan menjadi bola liar. Belum adanya kepastian poin mana saja yang bakal diamandemen, muncul wacana baru yakni jabatan presiden diubah menjadi tiga periode. Sontak wacana ini memunculkan komentar negatif dari sejumlah kalangan, terutama dari kalangan parlemen. Wacana memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode ini dinilai bukan hanya sebagai kemunduran, tetapi kematian demokrasi.

 

“Saya kira ini bukan hanya kemunduran demokrasi, tapi mematikan demokrasi kita,” ujar anggota Komisi I DPR Fadli Zon di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (3/12/2019). Baca Juga: Amandemen Konstitusi Potensial Jadi ‘Bola Liar’

 

Menurut dia, menggulir wacana jabatan presiden tiga periode sangat berbahaya. Sebab, hal ini berpotensi ada kecenderungan petahana berupaya mempertahankan kekuasaannya. Ini pernah ada penelitian yang dipublikasikan University of Virginia School of Law baru-baru ini yang berjudul, “The Law and Politics of Presidential Term Limit Evasion”.

 

Dalam riset itu menyimpulkan secara global tidak kurang dari sepertiga presiden petahana yang sudah habis batas periode jabatannya berupaya mengubah konstitusi negaranya untuk tetap mempertahankan kursi kekuasaannya. “Kecenderungan ini bukan hanya terjadi di negara-negara nondemokrasi, tapi terjadi juga di negara-negara demokrasi,” kata dia.

 

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan studi tersebut menyebut lima strategi konstitusional yang kerap digunakan petahana agar tetap berkuasa. Pertama, melalui amandemen konstitusi. Kedua, melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan masa jabatan presiden. Ketiga, membuat konstitusi baru. Keempat, memanfaatkan faithful-agent yakni suksesor yang berada di bawah kendali petahana. Kelima, melalui strategi penundaan pelaksanaan pemilu.  

 

Mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu melanjutkan bila merujuk pada penelitian tersebut dalam konteks Indonesia, strategi yang dapat digunakan petahana memperpanjang kekuasaannya dengan mengamandemen konstitusi. Menurutnya, petahana tak mungkin menggunakan strategi kedua. Sebab, pada 2018, MK telah menolak  permohonan uji materi Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU Pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

 

“Dengan adanya putusan tersebut, maka penafsiran tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas yaitu hanya 2 periode sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945,” kata Fadli.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua