Selasa, 03 December 2019

SKB Penanganan Radikalisme Dinilai Tak Akan Selesaikan Masalah

Kalaupun SKB Penanganan Radikalisme tetap diberlakukan pendekatannya tidak boleh bertentangan demokrasi, hukum, dan HAM.
Ady Thea DA
Ilustrasi: BAS

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mendapat sorotan organisasi masyarakat sipil. Direktur Riset Setara Institute Halili menilai penanganan terhadap radikalisme harus mengunakan pendekatan demokrasi, hukum, dan HAM. Salah satu tindakan yang disasar dalam SKB itu yakni mencegah ujaran kebencian.

 

Halili sepakat ujaran kebencian bisa mengarah pada disharmoni, diskriminasi dan eksklusi terhadap kelompok minoritas, oleh karena itu harus dicegah. Kendati demikian, dia mengingatkan agar upaya pemerintah untuk menangani ujaran kebencian harus memperhatikan prinsip HAM. Ketentuan dalam SKB yang melarang ASN memberikan tanda likes, dislike, love di media sosial dinilai tidak tepat.

 

“Kami mengingatkan pemerintah agar penanganan terhadap ujaran kebencian tidak dilakukan dengan melanggar HAM,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Senin (2/12/2019). Baca Juga: Beragam Kritik atas SKB Penanganan Radikalisme ASN

 

Dia mengingatkan sudah ada regulasi yang mengatur khusus tentang ASN, antara lain UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketimbang menerbitkan aturan baru seperti SKB, lebih baik regulasi yang ada dioptimalkan pelaksanaannya untuk mencegah radikalisme dan ujaran kebencian di kalangan ASN. Terbitnya SKB ini menunjukan pemerintah tidak komprehensif melihat isu radikalisme sebagai fenomena sosial politik yang penanganannya bisa dilakukan melalui pendekatan hukum yang lebih baik.

 

Halili pun heran kenapa SKB itu memasukan nomenklatur “pemerintah”. Padahal hanya ada 4 hal penting yang menjadi konsensus nasional yaitu UUD RI 1945, NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Halili menegaskan semua warga negara termasuk ASN boleh mengkritik pemerintah. SKB ini berpotensi menutup kritik aparat birokrasi terhadap atasannya. Jika kritik internal ini ditutup, birokrasi menjadi tidak sehat dan sistem merit tidak berjalan

 

Sebelum menjatuhkan sanksi kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam SKB, Halili mengingatkan agar terlebih dulu dilakukan mekanisme pembuktian. “Apapun pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menangani isu radikalisme, yang paling penting tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, hukum dan HAM serta konstitusi,” katanya.

 

Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma menduga SKB ini ditujukan agar ASN tidak melakukan “ujaran kebencian” terhadap pemerintah. Menurutnya, SKB ini mirip Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1969 yang intinya melarang ASN memilih partai politik di luar golongan karya (golkar). “Potensi penyalahgunaan SKB ini sangat besar. Untuk menangani ujaran kebencian sudah ada regulasinya, kenapa harus terbit SKB ini?”

 

Feri berpendapat SKB ini memberi ruang eksklusif bagi ASN yang melakukan ujaran kebencian karena penanganannya tidak dilakukan lewat proses pidana, tapi ditangani oleh satgas yang dibentuk melalui SKB tersebut. “SKB ini bukan menyelesaikan masalah, tapi berpotensi menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

 

SKB harus direvisi

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menilai SKB yang diterbitkan untuk melawan “tindakan radikal” ini tidak akan mampu memangkas radikalisme. SKB ini mengingatkan Usman pada masa represi orde baru. Baginya SKB ini samar, tidak memiliki dasar yang kuat dan terlalu luas. Misalnya, larangan memberikan like pada unggahan media sosial bermuatan ujaran kebencian terhadap semboyan bangsa. Tapi dalam SKB itu tidak dijelaskan defenisi ujaran kebencian.

 

“Larangan ini tak ada hubungannya dengan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat. SKB ini harus direvisi sesuai dengan standar internasional dan konstitusi kita sendiri, untuk memastikan agar kebebasan berekspresi tetap terjamin,” papar Usman.

 

Usman menegaskan Indonesia telah meratifikasi kovenan Sipol (ICCPR) dan mengadopsinya dalam konstitusi untuk melindungi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Jika berbagai hak itu dibatasi, harus dituangkan dalam ketentuan hukum yang bersifat proporsional untuk mencapai tujuan yang sah, seperti melindungi keamanan nasional atau kesehatan masyarakat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua