Selasa, 03 December 2019

Mengenal Pokok-pokok Aturan Baru PP PSTE

 

(Baca: PP PSTE Dikhawatirkan Ganggu Kedaulatan Data)

 

Pokok aturan lainnya dalam PP tersebut mengenai penempatan data. Bagi  PSE Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan SE/DE di wilayah Indonesia. PSE tersebut juga dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan SE/DE di luar wilayah  Indonesia dalam hal teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri. Kriteria ‘teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri” nantinya ditentukan oleh komite yang terdiri dari Kemenkominfo, BSSN, BPPT dan K/L terkait lainnya.

 

Sedangkan, PSE Lingkup Privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan SE/DE di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia. Dalam hal SE dan DE dilakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan di luarwilayah Indonesia, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh Kementerian atau Lembaga dan penegakan hukum.

 

Sammy menjelaskan ketentuan mengenai pengelolaan, pemrosesan dan/atau penyimpanan SE/DE bagi PSE Lingkup Privat sektor keuangan diatur lebih lanjut oleh otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan (BI dan OJK).

 

PP PSTE ini juga mengatur soal penempatan data center. Perlu diketahui, PP ini juga mengklasifikasikan data menjadi tiga jenis yaitu data strategis, data risiko tinggi, dan risiko rendah. Data strategis wajib hukumnya penempatan data berada di Indonesia. Sebab data tersebut merupakan data yang begitu penting bagi negeri ini seperti keamanan dan pertahanan. 

 

Sehingga, data-data yang dibiayai oleh APBN, dana publik, dan sejenisnya maka  tetap ditempatkan di dalam negeri. Sedangkan data elektronik berisiko tinggi yang memiliki dampak terbatas pada kepentingan pemilik data elektronik dan sektornya dapat ditempatkan di dalam dan luar negeri namun berdasarkan persetujuan regulator. Sedangkan, data elektronik risiko rendah diperbolehkan penempatan datanya di luar negeri.

 

Bagi penyelenggara yang melanggar terdapat sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara, pemutusan akses hingga dikeluarkan dari daftar. Salah satu pelanggaran tersebut apabila penyelenggara melakukan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/dokumen elektronik berkonten terlarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Senior Associate AKSET Law, Prihandana Suko Prasetyo Adi, mengatakan kehadiran PP PSTE ini memberi kepastian hukum bagi dunia usaha. Dia menilai penggunaan teknologi informasi semakin masif digunakan dalam bisnis namun pengaturan PSTE masih bersifat sektoral sehingga tidak terdapat standar.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua