Rabu, 04 Desember 2019

Ternyata Ini Akar Masalah Impor Bawang Putih

KPK tidak hanya melakukan penindakan kasus impor bawang putih, tapi juga kajian sebagai bagian pencegahan korupsi.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan kasus korupsi bukan hanya dari perkara yang belum masuk ranah penindakan. Namun dari kasus yang sudah ditangani, lembaga antirasuah ini melakukan kajian agar memperkecil peluang terjadinya praktik haram tersebut. 

 

Salah satunya dalam kasus impor bawang putih. Setelah melakukan tangkap tangan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka yang salah satunya merupakan anggota DPR RI, KPK melakukan upaya pencegahan kasus tersebut untuk menemukan dan menutup celah terjadinya korupsi. 

 

KPK tidak sendiri, mereka melibatkan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan mendengarkan penyampaian temuan lapangan terkait Kajian Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Hortikultura Bawang Putih yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

 

Dalam acara yang dihadiri Pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Alexander Marwata, jajaran peneliti dari Direktorat Litbang KPK, serta Kepala PSP3 IPB Sofyan Sjaf dan Peneliti KRKP Hariadi Propantoko, akar masalah impor bawang putih akhirnya terungkap, yaitu mengenai penentuan kuota. 

 

“KPK menemukan terjadi potensi jual beli kuota. Karenanya, harus dicarikan mekanisme lain misalnya gunakan hukum pasar. Sehingga, harga akan terkontrol dengan sendiri untuk menghindari monopoli grup tertentu,” kata Syarif. 

 

Kajian bawang putih, baik yang dilakukan KPK maupun yang dilakukan PSP3 bersama KRKP dilatarbelakangi adanya tantangan dan persoalan komoditas bawang putih. Salah satunya, yaitu masih sering terjadinya fluktuasi harga bawang putih di pasaran, pemberian izin volume impor bawang putih yang tidak transparan dalam penetapannya, dan risiko terjadinya biaya transaksi.

 

Tim pengkaji PSP3 dan KRKP juga menemukan persoalan terkait tidak adanya data valid yang dimiliki oleh lembaga-lembaga terkait. Sehingga berimplikasi pada jumlah bantuan yang diberikan. “Kami coba sampling di satu desa. Luas penggunaan lahan di desa tersebut menurut BPS berbeda jumlahnya dengan hasil dari pengambilan citra desa dengan drone participatory mapping (DPM) menggunakan citra satelit,” ujar Kepala PSP3 IPB Sofyan Sjaf.

 

Baca:

 

Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah persoalan terkait aspek kebijakan maupun tata laksana. Dalam aspek kebijakan, misalnya KPK menemukan bahwa kebijakan swasembada bawang putih tidak komprehensif. Sementara, dari aspek pelaksanaan KPK menemukan bahwa terkait wajib tanam, rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) tidak berjalan efektif dan sistem pendataan produksi bawang putih secara nasional belum tersedia. KPK juga menemukan adanya potensi kerugian konsumen akibat kenaikan harga bawang putih periode 1 Januari 2019 – 10 Mei 2019 mencapai sekitar Rp1 Triliun.

 

Sampai sekarang komoditas bawang putih bukan termasuk barang pokok dan penting seperti yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan penting. Sehingga, para importir tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah barang masuk dan keluar dari gudang. Mereka hanya berkewajiban memiliki tanda daftar gudang (TDG) sebagai syarat melakukan kegiatan perdagangan.

 

Atas temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada pemerintah agar mengevaluasi ulang pelaksanaan program swasembada bawang putih dengan catatan bila inisiasi kebijakan hanya bersifat sektoral. Rekomendasi lainnya terkait pentingnya membangun sistem integrasi data antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah khususnya antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Pemda.

 

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, disepakati KPK akan membuat rekomendasi gabungan dari hasil kedua kajian termasuk hasil kajian-kajian KPK lainnya tentang komoditas strategis untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian dalam waktu dekat.

 

Baca:

 

Soal impor bawang putih tidak hanya KPK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun mencium aroma tak sedap dari persaingan tersebut. Pada pertengahan Agustus lalu KPPU mengungkapkan kejanggalannya dengan kinerja dua kementerian yang terkait dengan komoditas ini, utamanya setelah dilakukan perubahan kebijakan tata niaga impor dengan penerbitan rekomendasi impor (RIPH) oleh Kementan yang dijadikan masukan oleh Kemendag untuk menerbitkan surat persetujuan impor (SPI).

 

"Kita sudah menduga ada keganjilan dengan sistem ini karena faktor penentu impor ada pada Kementan dan Kementan. Makanya kita enggak heran ada salah satu anggota DPR yang tertangkap, sementara dari persaingan usahanya sendiri juga ganjil,” kata Juru Bicara KPPU, Guntur Saragih dalam Forum Jurnalis KPPU, Senin (13/8).

 

Menurut Guntur setidaknya 95 persen bawang putih bukan merupakan produk lokal (alias Impor). Namun sesuai perencanaan Kementan akan dicanangkan pembibitan bawang putih untuk persiapan swasembada bawang putih. Di situ, ada pasar konsumsi dan ada pasar pembibitan.

 

Untuk mendukung pencanangan swasembada, akhirnya diterapkan kebijakan 5 persen wajib tanam dan pembatasan importasi bawang putih. Dan di sinilah KPPU menemukan adanya keganjilan dalam kenaikan harga setiap awal tahun.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua