Rabu, 04 December 2019

Ternyata Ini Akar Masalah Impor Bawang Putih

 

Baca:

 

Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah persoalan terkait aspek kebijakan maupun tata laksana. Dalam aspek kebijakan, misalnya KPK menemukan bahwa kebijakan swasembada bawang putih tidak komprehensif. Sementara, dari aspek pelaksanaan KPK menemukan bahwa terkait wajib tanam, rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) tidak berjalan efektif dan sistem pendataan produksi bawang putih secara nasional belum tersedia. KPK juga menemukan adanya potensi kerugian konsumen akibat kenaikan harga bawang putih periode 1 Januari 2019 – 10 Mei 2019 mencapai sekitar Rp1 Triliun.

 

Sampai sekarang komoditas bawang putih bukan termasuk barang pokok dan penting seperti yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan penting. Sehingga, para importir tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah barang masuk dan keluar dari gudang. Mereka hanya berkewajiban memiliki tanda daftar gudang (TDG) sebagai syarat melakukan kegiatan perdagangan.

 

Atas temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada pemerintah agar mengevaluasi ulang pelaksanaan program swasembada bawang putih dengan catatan bila inisiasi kebijakan hanya bersifat sektoral. Rekomendasi lainnya terkait pentingnya membangun sistem integrasi data antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah khususnya antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Pemda.

 

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, disepakati KPK akan membuat rekomendasi gabungan dari hasil kedua kajian termasuk hasil kajian-kajian KPK lainnya tentang komoditas strategis untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian dalam waktu dekat.

 

Baca:

 

Soal impor bawang putih tidak hanya KPK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun mencium aroma tak sedap dari persaingan tersebut. Pada pertengahan Agustus lalu KPPU mengungkapkan kejanggalannya dengan kinerja dua kementerian yang terkait dengan komoditas ini, utamanya setelah dilakukan perubahan kebijakan tata niaga impor dengan penerbitan rekomendasi impor (RIPH) oleh Kementan yang dijadikan masukan oleh Kemendag untuk menerbitkan surat persetujuan impor (SPI).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua