Rabu, 04 December 2019

Rakornas PBH PERADI untuk Perjuangkan Kewajiban Profesi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pada 27-28 November 2019 di Java Paragon Hotel, Surabaya.
CT-CAT

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pada 27-28 November 2019 di Java Paragon Hotel, Surabaya. Rakornas ini mengambil tema utama ‘Mewujudkan Wajib Pro Bono bagi Setiap Advokat Indonesia di Era Revolusi 4.0’. Dari total jumlah 106 PBH Cabang, rakornas ini dihadiri oleh 143 peserta yang berasal dari 77 PBH PERADI cabang Sabang hingga Merauke.

 

Rakornas sendiri terdiri atas lima sesi. Sesi pertama, diisi oleh pembicara ternama yang juga penggiat pro bono Indonesia dalam bidang masing-masing, yaitu Dr. Bambang Widjojanto, S.H., LL.M; Dr. M.L. Tobing, S.H., M.Kn.; Rivai Kusumanegara, S.H.; dan dimoderatori oleh Ali Oksy Murbiantoro, S.H., M.Sc. Adapun tema sesi 1, yakni Semangat Membumikan Budaya Pro Bono di Kalangan Advokat Indonesia Guna Mewujudkan Officium Nobile.

 

Dalam judul pemaparannya (Mumbumikan Budaya Pro Bono, Wujudkan Officium Nobile-Reflection of Learning), Dr. Bambang Widjojanto, S.H., LL.M berbagi pengetahuan dan pengalamannya terkait pro bono, legal aid, dan prodeo. Ia menyampaikan benefit melaksanakan pro bono baik internal maupun eksternal. Misalnya, dengan melaksanakan pro bono, seorang advokat akan mendapatkan banyak ilmu saat menangani berbagai kasus. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi kredibilitas dan profesionalitas advokat itu sendiri.

 

Dr. M.L. Tobing, S.H., M.Kn. kemudian membawakan materi berjudul Kewajiban Pro Bono bagi Advokat. Pada kesempatan ini, ia berbagi pengalamannya dalam menangani kasus-kasus terkait perlindungan konsumen. “Jangan jemawa dengan perkara bernilai besar. Justru kita harus berani bangga dengan perkara pro bono,” tutur dia. 

 

Pro Bono dalam Konteks Global

Rakornas berlanjut ke sesi dua dengan tema Pro Bono in Global Context. Pada sesi ini, hadir para advokat mancanegara penggiat pro bono, di antaranya Kiyoshi Sugimoto (Jepang), Oleg Orlov (Rusia), Sumitha Shaanthinni Kishna (Malaysian Bar Association, Malaysia), dan dimoderatori oleh RA. Anitha DJ. Puspokusumo, S.H., M.H.

 

Sementara itu, sesi ketiga bertema Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Advokat sebagai Wujud Officium Nobile diisi oleh Ketua umum PERADI Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dengan moderatornya ketua PBH Togar SM. Sijabat, S.H. Pada sesi keempat, Sekretaris PBH Pusat, Nirmala Masilamani, S.H., M.C.L. menyampaikan pemaparan tentang Sosialisasi Kebijakan PERADI terkait Pengelolaan PBH PERADI dan Pro Bono dengan moderator Wahyu Nandang S.H. Di waktu yang sama, diadakan pula penyampaian Laporan Pengelolaan dan Penanganan Perkara Pro Bono oleh PBH Cabang dan diskusi yang dipandu oleh Wakil Sekretaris PBH PERADI Pusat, Suhendra Asido Hutabarat, S.E, S.H., M.M. M.H.

 

“PBH merupakan ujung tombak paling terdepan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum karena dipengaruhi ketimpangan sosial, struktur, dan budaya. Kami bangga dengan perkembangan PBH yang saat ini telah mencapai 108 cabang dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kami DPN berharap keberadaan rekan-rekan PBH dapat memberikan manfaat dalam penegakkan hukum yang berkeadilan dan dapat turun andil dalam penurunan jumlah masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum,” kata Fauzie.

 

Acara berlanjut ke pembahasan sesi lima, bertema Sinergitas dan Harmonisasi DPC PERADI dan PBH PERADI di Tingkat Cabang. Sesi ini disampaikan oleh DPC yang telah konsisten dan sukses melaksanakan kewajiban pro bononya; dengan perwakilan sebagai pembicara—Ketua DPC PERADI Ruteng, Toding Manggasa, S.H. dan Ketua PBH PERADI Tasikmalaya, Sovi M. Shofiyuddin, S.H. yang dimoderatori oleh Andris Basril S.H., M.H.

 

Hasil Diskusi Rakornas 

Diskusi rakornas menghasilkan dua hal. Pertama, mengusulkan pembentukan PBH PERADI kepada DPN PERADI bagi DPC yang belum memiliki PBH. Kedua, meminta kepada DPN PERADI untuk membuat Peraturan Pelaksana Pasal 38 Anggaran Dasar yang berkaitan dengan tata cara pengangkatan pengurus PBH Cabang. Hal senada juga diungkapkan oleh Fauzie yang juga selaku Ketua Dewan Penasihat PBH—yang ingin terus menggelorakan dorongan untuk memiliki PBH, setidaknya minimal 200 PBH yang tersebar di wilayah pengadilan di Indonesia. Selain itu, pada penutupan acara, Suhendra membacakan rekomendasi rakornas, yakni meminta DPN PERADI memasukkan materi tentang PBH PERADI dan pemberian bantuan hukum pro bono dalam kelas Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), termasuk mencantumkannya dalam soal ujian profesi advokat.

 

Sebelum menutup acara, Ketua PBH Togar Sijabat memaparkan informasi perkara yang ditangani selama 2019 sebagai sumbangan PERADI kepada negara melalui PBH Peradi. Ini meliputi pidana sebanyak 1.291 kasus, pidana anak sebanyak 55 kasus, PTUN sebanyak 3 kasus, perdata sebanyak 199 kasus, non-litigasi sebanyak 450 kasus, dan konsultasi sebanyak 1.545 kasus. “Semoga ilmu-ilmu, filosofi, dan pengalaman yang didapat selama rakornas dapat bermanfaat bagi rekan-rekan PBH yang hadir sebagai peserta dalam rangka memperjuangkan kewajiban profesi berdasarkan UU Advokat No. 18 Tahun 2003 agar menegakkan hukum dan membantu pencari keadilan,” pungkas Togar.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua