Kamis, 05 December 2019

Pembatasan Masa Jabatan Presiden Oleh: Roziqin Matlap*)

Pembatasan dilakukan untuk menghindari masa jabatan presiden yang tidak terbatas sebagaimana terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru.
RED
Roziqin Matlap. Foto: Istimewa

Lega rasanya mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa beliau menolak wacana perpanjangan Presiden menjadi tiga periode yang diusulkan oleh sejumlah politisi. Di tengah wacana besar perpindahan ibukota yang belum juga terlaksana, dan sejumlah masalah yang mendesak ditangani, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode ibarat mimpi di siang bolong.

 

Konsekuensi Republik dan Presidensiil

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Keputusan tersebut merupakan hasil perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) saat pemilihan bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik atau kerajaan. Selain Republik, Indonesia juga memilih sistem pemerintahan Presidensiil.

 

Pilihan republik dan presidensiil membuat pemimpin yang terpilih akan dipilih oleh orang banyak, untuk jangka waktu tertentu, tidak bersifat turun temurun, dan terikat dengan sejumlah aturan. Hal ini tentu tidak mudah mengingat Indonesia sebelumnya memiliki pengalaman panjang dengan sistem kerajaan di mana kekuasaan negara diorganisasikan secara absolut di tangan raja, untuk jangka waktu yang tidak terbatas, bisa diwariskan, dan tidak terikat aturan.

 

Inilah yang tercermin dalam pengalaman Perancis yang menghapuskan sistem kerajaan setelah masa Napoleon Bonaparte dan kemudiaan diikuti dengan pengembangan sistem pemerintahan presidensiil di berbagai negara.

 

Dalam UUD 1945, lembaga kepresidenan diberikan posisi yang sangat kuat. Presiden Indonesia merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Seiring aspirasi politik melalui reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami perubahan empat kali, dalam rentang tahun 1999 hingga 2002.

 

Dengan perubahan UUD 1945, maka sistem Presidensiil di Indonesia semakin tegas sebab Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Setelah melalui perdebatan panjang, ditetapkanlah Pasal 7 UUD bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

 

Pembatasan Masa Jabatan

Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan isu penting dalam perubahan UUD 1945. Pembatasan dilakukan untuk menghindari masa jabatan yang tidak terbatas sebagaimana terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru. Semakin lama masa jabatan, maka semakin besar peluang terjadinya penyalahgunaan maupun penyelewengan, sebagaiamana diingatkan oleh Lord Acton, bahwa power tends to corrupt.

 

Agar terbayang seberapa besar kekuasaan Presiden, maka perlu disadari bahwa Presiden memimpin seluruh kementerian dan pemerintahan daerah yang ada. Bisa dibayangkan satu kementerian Badan Usaha Milik Negara saja, membawahi seluruh BUMN yang  asetnya per 2018 mencapai Rp8.2017,97 triliun (BPS 2019).

 

Sementara itu, untuk urusan keuangan, Presiden dan jajarannya bersama DPR, menentukan hidup matinya seluruh kementerian/lembaga negara/pemerintah daerah melalui APBN. Untuk APBN 2019 tercatat belanja negara setahun sebesar Rp2.461 triliun, dan pendapatan negara Rp2.165 triliun (Kemenkeu). Maka perlu kontrol yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penyalahgunaan anggaran. Salah satunya dengan membatasi masa jabatan Presiden yang tidak terlalu lama.

 

Berdasarkan Buku Naskah Komprehensif perubahan UUD 1945 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa saat itu, pada Rapat Sidang Umum BP MPR 1999 Ke-2, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1999, semua sepakat  pembatasan masa jabatan Presiden untuk dua periode.

 

Hal ini juga sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Betapa pentingnya pembatasan masa jabatan Presiden, sehingga TAP MPR tersebut diterbitkan pada 13 November 1998, tidak lama setelah peralihan rezim dari Presiden Suharto ke Presiden Habibie.

 

Pembatasan masa jabatan Presiden yang dilakukan pada perubahan pertama UUD 1945 tentu sebuah capaian yang tidak sederhana di masa reformasi. Perubahan demikian bahkan lebih cepat dari pada di Amerika Serikat yang merupakan kampiun demokrasi, yang baru mengadopsi pembatasan masa jabatan Presiden hingga dua periode pada amandemen kedua puluh satu tahun 1951.

 

Hal itu terjadi setelah mereka mengalami pengalaman buruk Presiden Franklin Delano Rosevelt terpilih hingga empat kali dan melanggar kesepakatan tidak tertulis yang dimulai sejak George Washington untuk memerintah maskimal dua periode (Maltz, 2007). Dengan demikian, aneh bila Indonesia yang memiliki pengalaman buruk masa jabatan Presiden yang terlalu lama pada Orde Lama dan orde Baru, dan mengubahnya pada perubahan pertama, kini justru ingin memperpanjang kembali masa jabatan Presiden.

 

Tidak Urgen

Berdasarkan kajian dari Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA) tahun 2017, perubahan konstitusi seharusnya ditujukan untuk tiga hal. Pertama, untuk penyesuaian lingkungan sebagai syarat bekerjanya sistem politik, seperti karena adanya perubahan ekonomi, teknologi, hubungan internasional, demografi, dan jumlah penduduk. Kedua, untuk mengoreksi ketentuan yang sudah usang. Ketiga, untuk meningkatkan jaminan hak konstitusional atau memperkuat pelembagaan demokrasi.

 

Berdasarkan pengamatan Penulis, tidak terdapat satupun alasan tersebut di atas dalam wacana perubahan UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden. Yang terlihat justru adanya pihak yang ingin bermain-main dengan isu ini. Terlebih, mengingat MPR tidak lagi memiliki pekerjaan utama pasca Perubahan UUD 1945, sehingga wacana ini bisa jadi sebagai sarana “mengisi waktu” semata oleh para pimpinan MPR yang terhormat.

 

Bila alasan perubahan konstitusi hanya  untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun partisan, maka sebagaimana kajian IDEA, justru hal itu akan melemahkan atau bahkan merusak demokrasi. Dengan demikian, selain wacana perpanjangan masa jabatan sebagai hal yang tidak urgen, hal tersebut juga merupakan langkah mundur dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

 

Perubahan UUD, atau konstitusi sudah seharusnya berasal dari aspirasi masyarakat sehingga menjadi nilai bersama yang disepakati masyarakat. Bila perubahan macam demikian yang ditempuh, maka masyarakat akan merasa memiliki dan merawat konstitusi yang dihasilkan, sehingga nilai-nilai konstitusi benar-benar hidup dan tumbuh di masyarakat, atau yang dikenal dengan”the living constitution.” Perubahan konstitusi yang bersifat top-down, ditentukan oleh elit untuk masyarakat, justru akan menjadikan konstitusi, yang merupakan “kitab suci” dalam bernegara, tercerabut dari akarnya di masyarakat.

 

Alih-alih mengubah UUD yang rentan dimasuki berbagai kepentingan, Presiden dan DPR sebaiknya menyelesaikan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang sudah sejak dahulu dibahas dan belum selesai sampai sekarang. Untuk diketahui, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, belum terdapat Undang-Undang khusus tentang Lembaga Kepresidenan yang mengatur hak dan kewajiban Presiden secara detail.

 

Pengaturan jabatan Presiden yang ada hanya sebatas di UUD 1945, yang bersifat pokok-pokok pengaturan. Misalnya, belum diatur sejauh mana kewenangan Presiden mengangkat dan mencopot menteri, wakil menteri, staf khusus; bagaimana hubungan Presiden dengan lembaga negara lain, termasuk hubungan kerja dengan Wakil Presiden, termasuk dengan lembaga penegak hukum, misalnya dengan KPK dan kejaksaan; bagaimana hak protokoler Presiden dan mantan Presiden. Untuk diketahui, seluruh lembaga negara telah memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur kedudukan dan peran lembaga negara, kecuali Presiden.

 

Selain itu, tampaknya lebih bijak bila organ-organ negara, mulai dari Presiden, MPR, DPR, DPD, Menteri, dan lembaga-lembaga terkait, sampai lima tahun mendatang lebih fokus pada upaya pembangunan manusia berkualitas, peningkatan daya saing bangsa, penyelesaian permasalahan ekonomi, kesehatan, korupsi, Hak Asasi Manusia, dan lain-lain yang lebih menyentuh kehidupan masyarakat, dibanding mengotak-atik masa jabatan Presiden. Semoga Presiden Joko Widodo konsisten dengan ucapannya dan tidak terpengaruh orang yang sedang cari muka.

 

*)Roziqin Matlap adalah Dosen Hukum Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Mahasiswa Doktoral Zhejiang University, Tiongkok

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua