Kamis, 05 Desember 2019

Pembatasan Masa Jabatan Presiden Oleh: Roziqin Matlap*)

Pembatasan dilakukan untuk menghindari masa jabatan presiden yang tidak terbatas sebagaimana terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru.
RED
Roziqin Matlap. Foto: Istimewa

Lega rasanya mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa beliau menolak wacana perpanjangan Presiden menjadi tiga periode yang diusulkan oleh sejumlah politisi. Di tengah wacana besar perpindahan ibukota yang belum juga terlaksana, dan sejumlah masalah yang mendesak ditangani, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode ibarat mimpi di siang bolong.

 

Konsekuensi Republik dan Presidensiil

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Keputusan tersebut merupakan hasil perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) saat pemilihan bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik atau kerajaan. Selain Republik, Indonesia juga memilih sistem pemerintahan Presidensiil.

 

Pilihan republik dan presidensiil membuat pemimpin yang terpilih akan dipilih oleh orang banyak, untuk jangka waktu tertentu, tidak bersifat turun temurun, dan terikat dengan sejumlah aturan. Hal ini tentu tidak mudah mengingat Indonesia sebelumnya memiliki pengalaman panjang dengan sistem kerajaan di mana kekuasaan negara diorganisasikan secara absolut di tangan raja, untuk jangka waktu yang tidak terbatas, bisa diwariskan, dan tidak terikat aturan.

 

Inilah yang tercermin dalam pengalaman Perancis yang menghapuskan sistem kerajaan setelah masa Napoleon Bonaparte dan kemudiaan diikuti dengan pengembangan sistem pemerintahan presidensiil di berbagai negara.

 

Dalam UUD 1945, lembaga kepresidenan diberikan posisi yang sangat kuat. Presiden Indonesia merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Seiring aspirasi politik melalui reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami perubahan empat kali, dalam rentang tahun 1999 hingga 2002.

 

Dengan perubahan UUD 1945, maka sistem Presidensiil di Indonesia semakin tegas sebab Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Setelah melalui perdebatan panjang, ditetapkanlah Pasal 7 UUD bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

 

Pembatasan Masa Jabatan

Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan isu penting dalam perubahan UUD 1945. Pembatasan dilakukan untuk menghindari masa jabatan yang tidak terbatas sebagaimana terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru. Semakin lama masa jabatan, maka semakin besar peluang terjadinya penyalahgunaan maupun penyelewengan, sebagaiamana diingatkan oleh Lord Acton, bahwa power tends to corrupt.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua