Usulan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada 2020 semakin kuat. Rancangan aturan ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum sekaligus menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang saat ini rentan disalahgunakan dan disebarluaskan tanpa izin pemilik data.
Pemerintah menyatakan telah merampungkan rancangan aturan tersebut dan diberikan kepada DPR. Diharapkan dengan kehadiran UU PDP diharapkan terdapat payung hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat mengenai keamanan data pribadi.
“Terkait perlindungan data pribadi kami buatkan UU-nya. Bulan ini saya harus menyerahkan draft RUU kepada DPR dalam waktu dekat. Begitu rapat DPR mengetok Prolegnas maka Presiden akan menyerahkan surat dan RUU jadi superioritas yang artinya tahun depan harus selesai,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan saat menjadi pemateri acara hukumonline dengan topik “Perkembangan Terbaru Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Berdasarkan PP 71 Tahun 2019 (PSTE)” di Jakarta, Selasa (3/12).
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate seperti dikutip dari Antara menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan segera diserahkan ke DPR paling lambat pada bulan Desember, agar nantinya segera dapat dibahas pada 2020. Johnny menilai bahwa RUU PDP penting untuk dapat segera disahkan, karena berkaitan dengan hak individu dan kedaulatan negara.
UU tersebut telah lama dipersiapkan dan pasal-pasal krusial juga telah banyak mendapatkan pembahasan dan revisi, serta harmonisasi dari 18 kementerian dan lembaga lainnya dan sama-sama sudah dimengerti. Menurut Menkominfo, naskah RUU tersebut sudah hampir siap untuk diajukan melalui amanat Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penyusunan RUU PDP menggunakan acuan global, termasuk di dalamnya konvensi general data protection and regulation (GDPR) Uni Eropa. Dalam konvensi tersebut, perlindungan data tidak hanya sebatas perlindungan individu, namun juga kedaulatan data sebuah negara.
Senior Associate AKSET Law, Prihandana Suko Prasetyo Adi menyatakan kehadiran UU PDP ini dapat memberi kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi. Sebab, regulasi perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral. Selain itu, UU PDP juga diharapkan meningkatkan pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh setiap pihak. “Enforcement ini tidak hanya bersifat sanksi tapi juga mengenai sosialisasi, edukasi dan penerapannya,” jelas Prihandana.