Kamis, 05 December 2019

Menerka Nasib Pemberi Gratifikasi Eks Anggota DPR

Bowo kecewa putusan majelis bukan karena lamanya hukuman, tapi soal tindak lanjut nama pejabat yang memberinya gratifikasi.
Aji Prasetyo
Bowo Sidik Pangarso saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Kecewa, merasa tidak adil merupakan hal yang wajar dirasakan seorang terdakwa yang divonis bersalah dalam suatu tindak pidana, termasuk korupsi. Tapi, bagaimana jika kekecewaan itu bukan karena lamanya putusan majelis ataupun hukuman pidana tambahan yang diputus kepada terdakwa tersebut? 

 

Adalah Bowo Sidik Pangarso, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang divonis bersalah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta karena terbukti dalam dua surat dakwaan. Pertama, bowo dianggap menerima suap sebesar AS$163.733 dan Rp311,022 juta dari Asty Winasty dan Taufik Agustono masing-masing sebagai General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer dan Direktur Utama PT Humpus Transportasi Kimia (HTK). 

 

Uang suap diberikan ditujukan agar Bowo membantu PT HTK mendapat pekerjaan pengangkutan dari PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero). Selain itu ia juga menerima uang sebesar Rp300 juta dari Lamidi Jimat, selaku Direktur Utama PT Ardila Insan.

 

"Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur padahal patut diketahui hadiah atau janji karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu," kata majelis. 

 

Dakwaan pertama ini yaitu Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Kemudian untuk dakwaan kedua yaitu Pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP juga terbukti menurut majelis. Bowo dianggap secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya. 

 

Penerimaan gratifikasi tersebut yakni sebesar Sin$250 ribu terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Meranti APBN 2016. Kemudian pada sekitar tahun 2016 Bowo menerima Sin$50 ribu saat mengikuti acara Musyawarah Nasional Partai Golkar di Denpasar Bali untuk pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2016-2019.

 

Ketiga, pada 26 Juli 2017 Bowo menerima uang tunai sejumlah Sin$200 ribu dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR yang sedang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi (Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas).

 

Keempat, pada 22 Agustus 2017 Bowo menerima uang sejumlah Sin$200 ribu dolar Singapura di restoran Angus House Plaza Senawan dalam kedudukannya selaku wakil ketua Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan PT PLN yang merupakan BUMN.

 

Selain itu, Bowo juga menerima Rp600 juta secara bertahap, yakni Februari 2017 Rp300 juta di Plaza Senayan Jakarta, dan 2018 Rp300 juta di salah satu restoran di Cilandak Town Sqaure terkait pengusulan program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan tahun 2017 dari Kabupaten Minahasa Selatan.

 

“Menyatakan Terdakwa Bowo Sidik Pangarso terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana surat dakwaan pertama dan kedua. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 tahun, dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Yanto. 

 

Selain itu, karena korupsi yang dilakukannya ketika ia menjabat sebagai anggota dewan, maka Bowo dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun. Sementara uang pengganti, majelis justru meminta penuntut umum meminta kelebihan bayar yang dilakukan Bowo sebesar Rp52,095 juta. 

 

Baca:

 

Kecewa

Mendengar vonis ini Bowo dan Penuntut umum sama-sama pikir-pikir selama 7 hari. Kepada wartawan, Bowo mengaku kecewa atas putusan ini, namun kekecewaan itu bukan karena lamanya hukuman, tetapi tidak dihadirkannya saksi yang menurutnya cukup penting untuk membuktikan salah satu dakwaannya. 

 

Dakwaan yang dimaksud yaitu perbuatan menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Majelis memang tidak menyebutkan asal dari pemberian tersebut, hanya menyatakan adanya keterkaitan jabatan Bowo selaku anggota dewan sehingga ia diberi sesuatu. 

 

“Saya gini, kita santai saja. Ini semua kehendak Allah, cuma kan fakta persidangan gak dipakai. Bagaimana saya bisa divonis untuk (Pasal) 12 B, sekali lagi pengakuan Rp8 m (miliar) di kantor saya, itu pengakuan saya bahwa saya diberi oleh Enggar (mantan Mendag) saya diberi Sofyan Basir (mantan Dirut PLN) Saya diberi oleh Jessica orang Nazaruddin, artinya fakta persidangan gak bisa mendatangkan mereka," ujar Bowo. 

 

Atas dasar itu, maka bukti-bukti dan fakta hukum yang membuktikan perbuatannya tidak ada. Maka vonis terhadapnya itu seharusnya tidak terbukti dan ia terbebas dari perbuatan kedua Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor mengenai gratifikasi. Bowo pun mempertanyakan hal ini kepada majelis hakim. 

 

"Apakah ini yang namanya keadilan, apakah ini fakta persidangan, artinya saya menyampaikan adanya, temuan di kantor, sampaikan kemudian saya divonis bersalah orangnya tak bisa dihadirkan di persidangan, buktinya tidak ada apapun tapi saya divonis," pungkasnya. 

 

"Saya akui bahwa saya menerima dari yang bersangkutan tapi tidak pernah dipanggil. Tidak ada barbuk apapun kecuali pernyataan saya. Saya menerima dari Sofyan Basir. Saya menerima dari Enggar. Saya menerima orang Nazarudin (di pemeriksaan terdakwa yang disebut M. Nasir), Jessica. Itu fakta disampaikan semua tapi KPK tidak bisa menghadirkan satupun," jelasnya. 

 

Dalam surat tuntutan, Bowo Sidik mengungkap siapa saja nama yang memberinya gratifikasi. Seperti M. Nasir yang ketika itu merupakan anggota DPR, melalui seorang bernama Jessica. Nasir diduga memberi uang sebesar AS$250 ribu atau sekitar Rp2,5 miliar terkait dengan DAK Fisik Kabupaten Meranti. 

 

Bowo juga mengaku menerima uang sebesar Sin$200 ribu dari mantan Dirut PLN yang kini duduk di kursi Terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Sofyan Basir. Namun ia tidak mengetahui alasan pemberian uang tersebut. Ia juga mengklaim ada penerimaan uang dari utusan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Namun pemberian uang sebesar Sin$200 ribu tersebut bukan terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan khususnya mengenai gula rafinasi yang sempat ramai dibicarakan ketika itu tetapi dari Enggar secara pribadi dan tidak tahu untuk apa peruntukannya.

 

Majelis hakim sebenarnya sudah "mengunci" tentang status pemberi gratifikasi. Dalam amar putusan, majelis menyebut gratifikasi merupakan penyuapan pasif sehingga pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikenakan kepada pemberi.

 

"Gratifikasi penyuapan pasif, berarti tidak termasuk suap aktif, artinya tidak bisa mempermasalahkan dan mempertanggungkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal 12 B. Setiap gratifikasi dianggap pemberian suap dengan syarat bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya," ujar majelis.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua