Kamis, 05 December 2019

MA Bakal Terbitkan Glosarium Peradilan Indonesia

Penggunaan glosarium bidang peradilan ini akan dibuatkan payung hukum agar dapat dijadikan pedoman dalam penerjemahan peraturan dan dokumen-dokumen MA dan pengadilan di bawahnya.
Agus Sahbani
Gedung MA. Foto : ASH

Guna memenuhi kebutuhan dunia peradilan terhadap penerjemahan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen penting yang perlu diketahui masyarakat dunia internasional, Mahkamah Agung (MA) berinisiatif menerbitkan glosarium (kamus bidang tertentu) peradilan Indonesia. Hal ini terungkap dalam kegiatan pertemuan penyusunan rancangan glosarium peradilan Indonesia di Jakarta, Senin-Selasa (2-3/12/2019) kemarin.

 

Pembahasan rancangan glosarium ini dilakukan oleh satuan tugas penerjemahan MA yang telah dibentuk satu tahun lalu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Mereka terdiri dari jabatan fungsional penerjemah dan hakim-hakim yang dipandang memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Rencananya, penggunaan glosarium bidang peradilan ini akan dibuatkan payung hukum agar dapat dijadikan pedoman dalam penerjemahan peraturan dan dokumen-dokumen MA dan pengadilan di bawahnya.

 

Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menjelaskan glosarium memuat padanan kata, frasa, dan istilah peradilan dalam bahasa Indonesia dan Inggris ini merupakan kebutuhan yang dirasakan selama bertahun-tahun. “Namun, belum ada upaya-upaya konkrit untuk merealisasikannya,” ujar Abdullah dalam keterangannya yang diterima Hukumonline, Rabu (4/12/2019) malam.

 

Karena itu, lanjut Abdullah, pertemuan yang mulai membahas lema-lema (kata atau frasa/istilah yang masuk dalam kamus) yang akan dimasukkan dalam glosarium ini merupakan momen bersejarah bagi MA. “Setidaknya hari ini menandai ikhtiar tersebut,” kata Abdullah yang juga bertindak selaku Ketua Satuan Tugas Penerjemahan MA itu.

 

“Glosarium ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penerjemahan di MA. Glosarium ini juga menjadi sumbangsih MA dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengembangan penerjemahan Bahasa Inggris Hukum,” tegas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini.

 

Embrio dari kamus kolokasi peradilan

Sementara itu, Sekretaris Satuan Tugas Penerjemahan MA Mohammad Noor menjelaskan lema-lema yang akan dimasukkan dalam glosarium meliputi lima hal yakni hukum acara peradilan; administrasi perkara; administrasi persidangan; nomenklatur lembaga, jabatan di MA, dan badan-badan peradilan dibawahnya; dan manajemen pengadilan.

 

Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA ini melanjutkan jumlah lema yang mengisi glosarium peradilan ini diharapkan mencapai lebih dari jumlah lema standar untuk bidang tertentu. Biasanya jumlah lema minimum untuk suatu bidang itu mencapai 800-1000 lema. Glosarium peradilan ini akan dikembangkan secara bertahap menjadi kamus kolokasi bidang peradilan.

 

“Glosarium ini adalah embrionya kamus kolokasi peradilan,” tegas mantan Hakim Pengadilan Agama Cilegon ini.

 

Glosarium sendiri akan dikembangkan secara bertahap mulai dari sekedar padanan kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kemudian dilengkapi deskripsi yang menjelaskan arti dari masing-masing lema berikut contoh penggunaannya dalam kalimat. “Dari sini kemudian akan dikembangkan menjadi kamus kolokasi.”

 

Menanggapi rencana program MA ini, dua narasumber yang terlibat dalam pertemuan ini menyambut baik inisiasi tersebut. Dora Amalia dari Pusat Bahasa yang saat ini menjadi Pemimpin Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan inisiasi MA menyusun glosarium tersebut cukup spesifik. Pihaknya sejauh ini pernah melakukan penyusunan glosarium untuk kategori besar, seperti hukum pidana, maritim, dan perdagangan.

 

“Jika MA dapat menyelesaikan glosarium peradilan ini, sudah pasti akan menambah khazanah perkamusan di tanah air,” ungkap doktor jebolan Program Linguistik Universitas Indonesia itu.

 

Sementara tutor penerjemahan teks hukum di Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia Adhyastri Karmisanti Wirajuda, yang turut menjadi narasumber dalam pertemuan tersebut, juga menyambut antusias inisiasi MA ini. “Meskipun dimaksudkan penggunaannya untuk kebutuhan internal MA dan peradilan di bawahnya ini, pihak eksternal pasti menantikan kreasi ini,” ujar Adhyastri.

 

Menurut alumus Kyushu University Jepang itu, dalam praktik penerjemahan hukum, lema-lema terkait peradilan tersebut sangat sulit ditemukan. “Perlu usaha keras untuk menerjemahkan kosakata bidang peradilan tersebut ke dalam bahasa Inggris,” kata dia menjelaskan.

 

Dosen yang menjadi penguji untuk ujian penerjemah tersumpah ini menjelaskan dalam ujian penerjemah tersumpah, banyak peserta yang tidak lulus dalam penerjemahan bidang peradilan. Penyebabnya, minimnya referensi terkait hal tersebut. Berbeda dengan kosakata kontrak yang banyak memiliki referensi. “Peserta (ujian penerjemah tersumpah) tidak banyak mengalami kesulitan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua