Utama

Tok! Pembentuk UU Sepakati 50 RUU Prolegnas 2020

Sebanyak 46 RUU baru dan 4 RUU carry over dari periode pemerintahan sebelumnya ditambah 3 RUU Kumulatif Terbuka.
Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

 

No

Judul RUU

Keterangan

Pengusul

1

RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

DPR

Komisi I, F-Golkar, F-PKB, F-PKS

2

RUU tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002  tentang Penyiaran

DPR

Komisi I, F-PDIP, F-PKB, F-PKS, F-PPP

3

RUU tentang Pertanahan

DPR

Komisi II, F-Golkar, F-PKB, F-PPP

4

RUU tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

DPR

Komis II, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

5

RUU tentang KUHP

Pemerintah/DPR

Komis III, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

6

RUU tentang Perubahan atas UU No12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan

Pemerintah/DPR

Komis II, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

7

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

DPR

Komisi IV, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

8

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

DPR

Komisi IV, , Anggota/F-PKB, F-PKS, F-PPP

9

RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DPR

Komisi V, Anggota/ F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

10

RUU tentang Perubahan atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan

DPR

Komisi V, Anggota/ F-Golkar, F-PKB, F-PPP

11

RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 BUMN

DPR

Komisi VI, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

12

RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DPR

Komisi VI, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

13

RUU Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara

DPR

Komisi VII, Anggota/ F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

14

RUU tentang Energi Baru Terbarukan/RUU Energi Terbarukan

DPR

Komisi VII, Anggota/, F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

15

RUU tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

DPR/DPD

Komisi VIII Anggota/F-Golkar, F-PKB, F-PKS, F-PPP

16

RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

DPR (RUU tentang Perubahan atas UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan

Komisi VIII

Anggota/F-PDIP

17

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

DPR

Komisi IX, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKS, F-PPP

18

RUU tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

DPR

Komisi IX, Anggota/F-PDIP, F-Golkar

19

RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

DPR

Komisi X Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB F-PKS

20

RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

DPR  (RUU tentang Destinasi Wisata Halal dan RUU tentang Kawasan Wisata Khusus)

Komisi X Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKB F-PKS

21

RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 1985  tentang Bea Materai

Pemerintah/DPR

Komisi XI Anggota/F-PPP, F-Golkar, F-PKS

22

RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

DPR

Komisi XI Anggota/F-PKB, F-Golkar, F-PKS

23

RUU tentang Penyadapan

DPR

Komisi III, Baleg, Anggota/  F-PKS, F-Nasdem

24

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

DPR

Baleg, Anggota/F-PPP

25

RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

DPR

Anggota/F-PDIP

26

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR

Komisi IX, Baleg, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKS, F-PAN

27

RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

DPR

Komisi II, Baleg, Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-PKB, F-PKS, F-PPP

28

RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos

DPR /Pemerintah

Baleg, Anggota/F-PDIP, F-PAN

29

RUU tentang Perubahan atas UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional (omnibus law)

DPR

(RUU tentang Perlindungan Hak Pasien)

Anggota/F-PDIP

30

RUU tentang Kefarmasian (omnibus law)

DPR

Anggota/F-PDIP, F-Golkar, F-PKS

31

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

DPR

Anggota/F-PDIP, F-Nasdem

32

RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua/RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Pemerintah/DPR

Pemerintah

33

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

DPR

Anggota/F-PDIP,  F-PKBF-Nasdem

34

RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

DPR

Anggota/F-PDIP, F-Gerindra, F-Nasdem

35

RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional/RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pemerintah/DPR

Anggota/ F-PDIP

36

RUU tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

DPR

Anggota/F-Golkar

37

RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

DPR

Anggota/ F-PKB

38

RUU tentang Ketahanan Keluarga

DPR

Anggota/F-Gerindra, F-PKS, F-PAN

39

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

DPR

Anggota/ F-PPP, F-PKS

40

RUU tentang Profesi Psikologi

DPR

Anggota/ F-PAN

41

RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama, dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji

DPR

Anggota/ F-PKS, F-PKB, F-PPP

42

RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law)

Pemerintah

Pemerintah

43

RUU tentang Ketentuan  dan Fasilitas Perpajakan

Pemerintah

Pemerintah

44

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah

Pemerintah

45

RUU tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pemerintah

Pemerintah

46

RUU tentang Perubahan atas UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pemerintah

Pemerintah

47

RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pemerintah

Pemerintah

48

RUU tentang Ibukota Negara (omnibus law)

Pemerintah

Pemerintah

49

RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pemerintah/DPD

Pemerintah/DPD

50

RUU tentang Daerah Kepulauan

DPD

DPD

Sumber: Baleg DPR

 

RUU Kumulatif Terbuka

No

Judul RUU

Keterangan

Pengusul

1

RUU tentang Perkoperasian

Pemerintah

Komisi VI

2

RUU tentang Perubahan Ketiga tentang UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

DPR

Baleg

3

RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pemerintah

Pemerintah

Sumber: Baleg DPR

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membenarkan bahwa 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 dan 247 RUU Prolegnas 2020-2024 itu sudah disetujui Baleg DPR, pemerintah, dan DPD. Dia berharap kerja sama yang baik antara Baleg, DPD, dan pemerintah dapat berlanjut dalam pembahasan RUU.

 

“Agar menjadi lebih realistis, sehingga agenda menciptakan kepastian hukum dalam mendapatkan UU yang berkualitas,” harapnya. Baca Juga: Ini Sejumlah RUU Usulan Pemerintah dan DPD, DPR?

 

Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD, Alirman Sari berharap DPD dapat memberi warna baru dalam penyusunan RUU sebagai penyambung suara daerah dalam proses penyusunan legislasi nasional jangka menengah dan prioritas. Menurutnya, DPD dalam penyusunan prolegnas jangka menengah mengusulkan 56 RUU dan Prolegnas Prioritas 2020 mengusulkan 10 RUU yang telah siap naskah akademik dan draf RUU.

 

Namun berdasarkan keputusan Panja, diputuskan DPD hanya mendapat slot 1 RUU tentang Daerah Kepulauan. Namun, kata Alirman, DPD tetap berbesar hati. Pasalnya, tiga RUU usulan dari pemerintah dan DPR juga mengakomodir fungsi dan kewenangan DPD. “Yakni RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; RUU tentang Penanggulangan Bencana; dan RUU Energi Terbarukan,” katanya.

Berita Terkait