Jumat, 06 December 2019

Gratifikasi Gubernur Kepri, Dari Air Mineral Hingga Tas Pemprov DKI

Selain menerima gratifikasi, Nurdin didakwa menerima suap.
Aji Prasetyo
Gubernur Non Aktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, bersama penasihat hukumnya, Andi M. Asrun, di pengadilan tipikor Jakarta. Foto: RES

Gubernur Kepulauan Riau non-aktif, Nurdin Basirun, didakwa menerima uang suap sebesar Rp45 juta dan Sin$11 ribu melalui bawahannya, Edy Sofyan dan Budy Hartono. Uang tersebut diduga bersumber dari Kock Meng, Johanes Kodrat, dan Abu Bakar. Uang suap berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang laut. Sidang pembacaan dakwaan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Edy Sofyan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau. Kock Meng, Abu Bakar dan Johanes Kodrat adalah pihak yang mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut.

Menurut penuntut umum di persidangan, pemberian tersebut dimaksudkan agar Nurdin selaku Gubernur Kepulauan Riau menandatangani Surat Izin Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0796/DKP/SET tanggal 07 Mei 2019 yang berlokasi Piayu Laut Batam atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektar. Juga, berkaitan dengan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019 di Pelabuhan Sijantung, Jembatan Lima, atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektar. Plus persetujuan rencana memasukkan kedua izin tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Riau.

“Terdakwa Nurdin Basirun menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sebesar Rp45 juta, senilai 5.000 dollar Singapura dan senilai 6.000 dollar Singapura melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono yang bersumber dari Kock Meng, Johanes Kodrat, dan Abu Bakar yang bertentangan dengan jabatannya," urai penuntut umum KPK, M. Asri Irwan, dalam surat dakwaan yang dibacakan Rabu (4/12).

(Lihat juga: Pemeriksaan Perdana Gubernur Kepri Usai Terjaring OTT KPK).

Atas perbuatannya itu Nurdin dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Gratifikasi

Nurdin selaku Gubernur Kepulauan Riau membuat Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 8 ayat (1) Pergub itu menyebutkan Gubernur mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala dinas termasuk izin mengenai pemanfaatan/pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang secara administrasi di keluarkan melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan untuk pertimbangan teknisnya berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.

Namun dalam pelaksanaannya, pengurusan perizinan tersebut diproses tanpa melalui Dinas PTSP, akan tetapi langsung kepada terdakwa melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri. "Situasi ini dimanfaatkan oleh Nurdin Basirun untuk melakukan penerimaan gratifikasi dari para pengusaha/investor yang mengurus penerbitan izin tersebut," ujar penuntut.

Setidaknya ada tiga sumber penerimaan gratifikasi Nurdin. Pertama, penerbitan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut, Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Reklamasi, dalam kurun waktu 2016-2019. Dalam periode ini terdakwa diduga menerima gratifikasi dari para pengusaha/investor yang mengurus penerbitan izin tersebut melalui Edy Sofyan, Budy Hartono dan Juniarto.

Kedua, penerimaan gratifikasi yang bersumber dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2016-2019. Ketiga, penerimaan lainnya dari Kepala OPD Provinsi Kepri mulai dari Kepala Dinas ESDM, PUPR, Lingkungan Hidup, Sekda, Kominfo, Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan, Tenaga Kerja hingga Dukcapil.

"Total penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa yang berasal dari para pengusaha/investor terkait penerbitan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut, Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Reklamasi serta ditambah dengan penerimaan dari para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, adalah sebesar Rp4,228 miliar," ujar penuntut.

(Baca juga: OTT Kepala Daerah, Antara Kritik dan Apresiasi).

Selain itu, pada saat dilakukan penggeledahan di ruangan kerja dan di rumah dinas terdakwa, telah ditemukan uang rupiah dan mata uang asing dengan total sejumlah Rp3,233,96 miliar, Sin$150,963 ribu, RM407, 500 Riyal dan Si$34,803 yang diduga merupakan bagian dari penerimaan gratifikasi yang dilakukan Nurdin dalam periode 2016-2019.

Sebagian uang tersebut ditemukan dalam beragam wadah mulai dari kantong plastik bertuliskan Air Mineral Bestari, Bank Bukopin, Tang.com, hingga tas bertuliskan Pemprov DKI Jakarta. "1 buah tas karton putih bertuliskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalamnya berisi uang dengan total Rp659,9 juta," kata penuntut dalam dakwaannya.

Mengenai hal ini, penuntut umum akan menindaklanjuti darimana asal-usul penerimaan gratifikasi, termasuk hasil penggeledahan. "Untuk hal itu nanti didalami saat persidangan. Oleh terdakwa tidak mengetahui saat ditanyakan hal tersebut pada saat penyidikan," kata jaksa Asri saat dikonfirmasi wartawan.

Atas dugaan gratifikasi ini Nurdin didakwa dengan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Nurdin dan pengacaranya tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan jaksa.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua