Jumat, 06 December 2019

Masa Uji Coba Publik Rampung, Pahami Alur Bisnis Proses OSS Versi 1.1

Untuk mengurus izin usaha mesti dipersiapkan data proyek, data lokasi, izin sarana prasarana, dan validasi data.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HGW

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menutup masa uji coba publik terhadap Online Single Submission (OSS) versi 1.1 pada 29 November 2019 lalu. Masa uji coba ini dilakukan selama 18 hari setelah sebelumnya pemerintah membuka pada tanggal 11 November. Artinya, bagi publik yang akan mengkases OSS setelah ini, berarti akan menggunakan OSS versi terbaru.

 

Membantu publik memahami kembali OSS versi 1.1 ini, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FH UI) melaksanakan Workshop Online Single Submission versi 1.1. Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Kepala Seksi Dukungan Teknis Sistem BKPM, Fitriana Aghita Pratama. Kepada peserta, Fitriana mengatakan OSS V1.1 ini merupakan pengembangan dari OSS sebelumnya versi 1.0.

 

Terhadap OSS V1.1, dilakukan penyesuaian bisnis proses berdasarkan review terhadap V1.0. tidak hanya itu, dilakukan pula penambahan data elemen, perubahan desain database dan tampilan yang menyesuaikan dengan perubahan bisnis proses. Salah satu contoh misalnya, Fitriana menyebutkan saat melakukan proses registrasi akun di OSS V1.1, elemen data lebih sedikit. Kemudian sebagian validasi dilakukan oleh sistem.

 

“Proses selanjutnya dari registrasi tidak berubah,” ujar Fitriana saat workshop berlangsung, Selasa (3/12), di Jakarta.

 

Setelah itu, saat masuk ke beranda dari akun user OSS V1.1, terdapat beberapa hal yang bisa dilihat sepeti sistem yang menampilkan rekapitulasi kegiatan pelaku usaha. Kemudian sistem akan memvalidasi pilihan jenis usaha. Terdapat update menu tambahan permohonan perizinan, serta dilengkapi fitur notifikasi ke pelaku usaha.

 

Fitriana kemudian menjelaskan alur Bisnis Proses OSS V1.1. Hal pertama dari alur ini adalah permohonan berusaha. Aspek-aspek legalitas yang perlu disiapkan dalam permohonan berusaha di sini adalah data perusahaan, daftar akta, data pengurus dan pemegang saham, data maksud dan tujuan berusaha kemudian validasi data legalitas. Kemudian Nomor Induk Berusaha. Hal yang perlu disapkan seperti memeriksa data legalitas, menyiapkan data KBLI, kelengkapan data, dan validasi data. “Output dari proses ini adalah NIB,” ujar Fitriana.

 

Selanjutnya untuk mengurus izin usaha, mesti dipersiapkan data proyek, data lokasi, izin sarana prasarana, validasi data. Jika semua proses tersebut telah selesai maka akan terbit izin komersial.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua