Jumat, 06 Desember 2019

Visi Pemerintah dan Mahkamah untuk Perubahan UU Advokat Oleh: Agung Pramono*)

​​​​​​​Advokat seharusnya menjadi sumber ide dan pembaharu hukum.
RED
Agung Pramono. Foto: Istimewa

Sejarah mungkin seperti berulang. Putusan MKRI Nomor 35/PUU-XVI/2018 seperti kembali ke tahun 1920-an (catatan sejarah), titik balik ketika hanya ada dua entitas dengan satu kekuatan advokat, Perhimpunan Indonesia dan Partindo. Gerakan perlawanan terhadap kolonial dan semua perjuangan ini ternyata dipelopori para advokat sebagai sumber ide dan pembaharu negara.

 

Kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian terlibat masuk bersama jadi reformis yang menuntut parlemen harus objektif, sampai akhirnya lahir UUD 1945. Hingga pada tahun 2000, satu klausul dalam Letter of Intent antara pemerintah RI dengan IMF menyimpulkan perlunya RUU tentang Profesi Advokat diajukan ke DPR-RI melalui Surat Presiden R.19/PU/9/2000 tanggal 28 September 2000 [Patricia J. Kendall, Inventory Assessment of Indonesian Bar Association (Laporan penelitian yang dikerjakan untuk USAID/ELIPS Bridge Project, Maret 2001), hlm. 4].

 

Adnan Buyung menyampaikan, ide organisasi ‘junitre’ dalam Rapat Panja RUU Advokat, yang pada dasarnya hampir seperti konfederasi, dan regulasi yang ada dari kesepakatan konfederasi menghasilkan suatu omnibus law (hukum payung) bagi organisasi federan, sesuatu yang visioner yang disampaikan pada tahun 2003.

 

Memilih Rumusan Kenyataan

Putusan MKRI Nomor 35/PUU-XVI/2018 bukanlah putusan yang berdiri sendiri karena menyebut beberapa putusan lain yang (menurut penulis) bukan ratio decidendi melainkan obiter dicta karena terdapat kutipan-kutipan dari konsiderans atas beberapa putusan dan juga fakta-fakta lapangan serta pertimbangan moral-etik, yang bahkan termasuk juga mencantumkan sikap Mahkamah Agung. Oleh karenanya, untuk membaca putusan tersebut harus juga membaca Putusan MKRI Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014, Nomor 36/PUU-XIII/2015, SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, dan SKMA Nomor 089/KMA/HK/VI/2010.

 

Obiter dicta dalam putusan dipakai ketika hakim ingin menggunakan indikasi atau petunjuk-petunjuk tertentu dalam memutus suatu kasus yang serupa. [Masni Larenggam, Urgensi Obiter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata, dalam Jurnal Hukum Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015, hal. 96].

 

Penulis tidak ingin terjebak dalam perdebatan mengenai konsiderans dari putusan tersebut, entah ratio decidendi ataupun obiter dicta karena banyak sekali teori kepentingan yang bisa membelah mahkamah. Sebab, dalam pandangan awam, advokat yang sering kali berburuk rupa, yang justru menempatkan advokat itu sendiri di ujung tanduk.

 

Sebagian tentu menyimpulkan putusan 35/PUU-XVI/2018 dengan berpedoman kepada masing-masing putusan yang disebutkan dalam konsiderans, dan memilih di antara ratio-ratio yang tersebar itu berdasarkan kepentingannya. Namun, skeptisisme terhadap keseluruhan rumusan konsiderans menimbulkan logika melompat dalam silogisme, ditambah lagi skeptis atau lebih tepatnya apatisme terhadap fakta yang memungkinkan terjadinya kesesatan (ignoratio elenchi).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua