Jumat, 06 Desember 2019

Visi Pemerintah dan Mahkamah untuk Perubahan UU Advokat Oleh: Agung Pramono*)

 

Perhatian bagi penulis sendiri sebenarnya adalah pada pendirian MK sebagaimana yang dinyatakan dalam konsiderans Putusan MKRI Nomor 35/PUU-XVII/2018 itu. Frasa ‘mengenai masalah konstitusionalitas sebenarnya telah selesai’ bukanlah akhir, harus memperhatikan rangkaian konsiderans, karena frasa tersebut berlanjut dan berkaitan dengan pertimbangan faktual antara lain karena pada kenyataannya masih terjadi konflik yang harus diselesaikan oleh organisasi advokat dalam waktu 2 tahun setelah kesepakatan. Namun, ternyata tidak tercapai, terlalu berlarut bahkan bertambah masalah hingga kedua Mahkamah bahkan Pemerintah dalam Politik Hukumnya kemudian meyerahkan langkah selanjutnya pada kebijakan politik pembuat UU.

 

Penulis yakin, dalam putusan-putusan lainnya Mahkamah Konstitusi berusaha menyelesaikan masalah instabilitas, bahwa perintah konstitusi yang kaku tidak mampu beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang terus-menerus berubah. [lihat Paul Brest, The Misconceive Quest for Original Understanding, Boston University Law Review, Vol. 60: 204, 1980, hlm. 214-231].

 

Karena ketika ratio pertama mengatakan 'sudah ada wadah' tapi ratio selanjutnya berkata 'wadah itu selalu bermasalah'.

 

Dalam konteks advokat, sering kali hal yang dimohonkan bahkan tidak berkait dengan konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian melainkan dalam penerapan norma, bahkan, kadang tidak ada kaitan sama sekali dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang melainkan justru kasus konkret yang telah diputus. Terhadap persoalan demikian, penyebabnya sebagian besar karena tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara-perkara pengaduan konstitusional. [lihat I D.G. Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika: Jakarta, 2015].

 

Oliver Wendell Holmes Jr., mengingatkan agar hakim tidak terpaku pada sistem yang kaku, deterministik, dan legalistik. Melihat realitas hukum yang hidup dalam masyarakat, dan dalam membuat putusan, hakim selalu memasukkan suatu pertimbangan pribadi yang extra-legal sifatnya agar keputusan-keputusan yang dibuat lebih fungsional bagi kehidupan masyarakat. [lihat Rahardjo, 2009: 229-233].

 

Sikap dan Pendirian Mahkamah

Mahkamah Agung mencatat rangkaian kejadian perseteruan antar organisasi advokat dalam keterangannya pada perkara Nomor 35/PUU-XVII/2018, sebagaimana tercatat di halaman 98-99 dari Putusan MKRI Nomor 35/PUU-XVII/2018.

 

Hingga terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 merupakan perwujudan dari jiwa kesepakatan Rapat Panja RUU Advokat yang menyerahkan fasilitasi kepada MA bilamana dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah terbitnya UU Advokat belum dilahirkan struktur dan bentuk organisasi advokat. [lihat Risalah Rapat Panja RUU Advokat sepanjang bulan Pebruari 2003].

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua