Jumat, 06 Desember 2019

Enam UU Ini Perlu Direvisi Agar Selaras UU Desa

Yakni UU kehutanan, UU Minerba, UU Pangan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Pemerintah Daerah, dan UU Perkebunan.
Ady Thea DA
Salah satu papan pengumuman tentang Peraturan Desa di Tongging, pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Foto: MYS

Pemerintah telah mengatur secara khusus pemerintahan desa dengan menerbitkan sejumlah peraturan, salah satunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara umum, UU Desa diterbitkan untuk mengatur agar desa menjadi mandiri dan sejahtera. UU Desa memberi kewenangan bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya, keuangan, dan aset desa. Hanya saja, mandat implementasi UU Desa itu belum berjalan optimal.

 

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Jamsu) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Desa Membangun (Komasdem) menilai salah satu sebab belum optimalnya implementasi UU Desa karena ada sejumlah UU dan peraturan teknis yang belum selaras UU Desa.

 

Salah satu anggota Koalisi, Sekretaris Eksekutif LBH dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manumbus Pasaribu mencatat sedikitnya ada 6 UU yang perlu direvisi agar sejalan dengan UU Desa. Pertama, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga, UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Keempat, UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kelima, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keenam, UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

 

“Usulan untuk revisi itu bukan tanpa alasan, persoalan mengenai penentuan tapal batas desa di sekitar hutan, salah satu contohnya,” ujar Manumbus ketika dikonfirmasi, Jum’at (6/12/2019). Baca Juga: PSHK: Pemerintahan Jokowi Jilid II Hukum Sekedar ‘Pelumas’ Investasi      

 

Manumbus menjelaskan UU Desa mengatur kewenangan desa antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

 

Kewenangan itu termasuk kewenangan lokal berskala desa yang diatur lebih lanjut dalam Permendes No.1 Tahun 2015 yang menyebut kewenangan ini mencakup penetapan dan penegasan batas desa. Namun, sesuai UU Kehutanan dan Permenhut No.25 Tahun 2014 tidak melibatkan desa dalam penentuan tapal batas desa.

 

“Kewenangan desa sebagaimana diatur Permendes No.1 Tahun 2015 tidak muncul, terbukti dengan tidak diikutkannya desa dalam susunan panitia tata batas kawasan hutan,” kata Manumbus.

 

Begitu pula masalah batas desa dengan wilayah perkebunan, ada yang tidak sinkron antara ketentuan UU Desa dengan UU Perkebunan. Manumbus menjelaskan Pasal 14 UU Perkebunan menyatakan kewenangan penentuan batas maksimum dan minimum pengunaan lahan untuk perkebunan ada pada pemerintah pusat. Tapi, UU Desa jo Permendes No.1 Tahun 2015 mengatur kewenangan penetapan dan penegasan batas desa.

 

Salah satu kewenangan lokal yang dimiliki desa yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. “Kontradiksi norma ini menyebabkan terjadi stagnasi bagi desa yang akan melakukan pembangunan, khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur untuk desa-desa yang berlokasi di daerah perkebunan,” lanjut Manumbus.

 

Kemudian soal pengelolaan sumber daya alam, Manumbus memaparkan Pasal 4 ayat (2) UU Minerba mengatur penguasaan minerba oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Padahal, UU Desa mengatur kewenangan lokal berskala desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendes No.1 Tahun 2015 yang menyebut kewenangan lokal itu, salah satunya berupa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

 

Mengenai kewenangan lokal berskala desa dalam pemberdayaan petani, menurut Manumbus telah diatur dalam UU Desa. Tapi, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur berbeda yakni strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah.

 

“UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu disinkronkan dengan UU Desa untuk memberi ruang dan peran kepada desa dalam perlindungan dan pemberdayaan petani,” usulnya.

 

Terkait cadangan pangan, Manumbus menyebut UU Pangan mengatur rinci tentang cadangan pangan. Tapi UU Pangan tidak memberi ruang, peran dan kewenangan bagi desa dalam pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan serta penetapan cadangan pangan desa. Padahal, UU Desa jo Permendes No.1 Tahun 2015 mengatur pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

 

Selain itu, Manumbus menyoroti soal penugasan pemerintah desa. Seperti UU Desa, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menugaskan pemerintah desa, tapi bukan dalam rangka penerapan asas tugas pembantuan. Dalam UU Pemda tidak ada aturan yang menjelaskan penugasaan apa yang dimaksud dalam tugas pembantuan yang merupakan kewenangan desa.

 

Absennya pengaturan tentang tugas pembantuan sesuai UU Pemda itu, menurut Manumbus berpotensi menimbulkan keraguan atau penyalahgunaan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan penugasan kepada pemerintah desa. Guna mencegah penyalahgunaan kewenangan pemerintah daerah, Koalisi mengusulkan UU Pemda disesuaikan (disinkronkan) dengan UU Desa.

 

Pembangunan desa

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan salah satu prioritas Kementerian Desa yakni pembangunan kawasan perdesaan (PKP). Dia menjelaskan PKP merupakan perpaduan pembangunan antardesa yang ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

 

Model pembangunan kawasan yang sudah dilakukan, menurut Abdul dalam bentuk hamparan lahan yang memiliki potensi dari desa-desa terdekat. Dia berharap pembangunan ini dikembangkan menjadi kawasan dalam bentuk jaringan yang letak desanya tidak berdekatan. Kementerian PDTT terus berupaya untuk merumuskan upaya percepatan mulai dari pembangunan skala kecil atau desa ke arah pembangunan kawasan.

 

“Semua itu demi terwujudnya desa ‘surga’ yakni sebuah desa yang rakyatnya sejahtera, nyaman, tentram, dan semua kebutuhan terpenuhi dari wilayahnya, tidak ada lagi keinginan pindah ke kota atau urbanisasi,” katanya sebagaimana dilansir laman kemendesa.go.id.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua