Senin, 09 December 2019

Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia

Perbankan di tanah air menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat bank sebagai lembaga intermediasi yang mengelola mayoritas uang nasabah.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2016 terdapat 92,37 persen unit usaha ekonomi kreatif yang menggunakan dana sendiri dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab dari hal ini adalah tidak adanya aset fisik yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh produk pembiayaan dari pihak perbankan.

 

Saat ini salah satu yang bisa diharapkan dari sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah sektor ini adalah kekayaan intelektual. Untuk itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah gencar mengupayakan agar terciptanya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

 

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ari Juliano Gema, mengatakan Pemerintah tengah mempersiapkan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang mana ketentuan pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

 

“Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi keatif,” ujar Ari dalam diskusi yang diselenggarakan Alumni Fakultas Hukum Univeristas Indonesia Lintas Angkatan, Senin (9/12), di Jakarta.

 

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur bahwa jenis kekayaan intelektual semacam hak cipta dan paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun harus diakui, hal ini belum cukup familiar di kalangan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, hingga saat ini belum banyak sektor pembiayaan yang berani menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan dari produk pembiayaannya.

 

“Dalam praktik, bank belum dapat menerima Hak Cipta sebagai jaminan kredit atau pembiayaan karena beberapa hal antara lain terkait kepastian valuasi dan manajemen risiko,” ujar Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rizal Ramadhani, di tempat yang sama.

 

(Baca: Profesi Ini Dibutuhkan Jika Kekayaan Intelektual Jadi Objek Jaminan Fidusia)

 

Menurut Rizal, perbankan di tanah air menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat Bank sebagai lembaga intermediasi yang mengelola mayoritas uang nasabah memiliki risiko yang sangat besar jika dalam menerapkan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, di kemudian hari ternyata terjadi gagal bayar.

 

“Besarnya aset yang dikelola bank yaitu sebesar Rp7.752 triliun pengelolaan bisnis bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian,” terangnya.

 

Rizal menjelaskan sejumlah permasalahan hukum yang saat ini menjadi perhatian jika hendak menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan. Dari aspek ketentuan penjaminan kredit di sektor perbankan, misalnya.

 

Menurutnya, jaminan kredit bersifat tidak wajib dan merupakan perjanjian accesoir yang mengikuti perjanjian pokoknya. Namun jaminan pada dasarnya merupakan salah satu mitigasi risiko untuk memberi keyakinan terhadap bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi kewajiban.

 

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank  harus melakukan penilaian yang seksama   terhadap Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic, yang dikenal         dengan asas-asas pemberian kredit.

 

Collateral merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit, mengingat kredit yang diberikan merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan. Hal utama yang menjadi concern bank dalam menilai jaminan yaitu valuasi karena nilai agunan diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusat Aset Produktif.

 

Terkait hal ini, Ari menyebutkan bahwa sejak 2017 pihaknya telah membangun komunikasi dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk mempersiapkan profesi penilai yang mampu melakukan penilaian terhadap benda bergerak tidak berwujud seperti kekayaan intelektual.

 

“Kami sudah bekerja sama dengan MAPPI yang selama ini menilai aset fisik, akan kami tingkatkan kompetensinya untuk menilai aset HKI,” ujar Ari.

 

Ia mengakui salah satu tantangan yang dihadapi jika ingin menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia adalah masih banyaknya pemangku kepentingan yang tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem kekayaan intelektual, termasuk profesi notaris.

 

Selain itu masih banyak pemangku kepentingan yang tidak mengetahui bagaimana melakukan valuasi terhadap kekayaan intelektual. Kedua hal ini tentu saja selain peraturan di bidang perbankan yang tidak menyebutkan secara tegas bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek jaminan.

 

Ari menyinggung tentang Pasar Kekayaan Intelektual (IP Market) yang dapat menjadi acuan valuasi dan jalan keluar apabila terjadi gagal bayar. Menurut Ari, pihaknya pernah mencoba untuk mendesain IP Market. Di bidang perfilman misalnya, ada yang namanya AKATARA.

 

“AKATARA itu mempertemukan investor film dengan produser film, sehingga film yang ingin dibuat itu bisa dibiayai oleh investor. Nah inilah kemudian menjadi dasar atau cikal bakal secondary market tersebut. Ketika misalnya ada orang film ingin menjadikan jaminan fidusia produk filmnya dia. Kalau misalnya tidak sanggup membayar, produk film tersebut bisa dimasukan dalam program AKATARA tersebut,” terang Ari.

 

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris mengatakan, saat ini jika bicara valuasi dari kekayaan intelektual sudah sangat pesat perkembangannya. Ia mencontohkan nilai dari merek salah satu minuman ringan ternama yang angkanya bisa di atas Rp1 triliun. Freddy juga menyebutkan beberapa sengketa merek yang ramai di publik menunjukan adanya nilai yang tidak kecil dari merek-merek tersebut.

 

Artinya, jika ingin kekayaan intelektual dapat diterima sebagai jaminan fidusia oleh pihak perbankan, Freddy menyebutkan diperlukan kesepahaman bersama antara semua pemangku kepentingan. “Dirjen KI, Deputi Fasilitas (Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi) dan OJK bisa duduk bersama,” ujar Freddy.

 

Senior Member of AHP’s Banking and Finance Practice, Ibrahim Sjarief Assegaf, menawarkan salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pendaftaran. Jika selama ini ramai dipahami pendaftaran hanya sebatas untuk mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual, ke depan juga bisa dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

 

“Alangkah baiknya kalau jaminan fidusia yang sudah didaftarkan juga didaftarkan ke Dirjen KI,” ungkap Ibrahim.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua