Senin, 09 Desember 2019

Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terganjal Anggaran Minim

Risiko dari minimnya anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap menurunnya pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha.
Mochamad Januar Rizki
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Keterbatasan anggaran menjadi persoalan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bukannya meningkat, anggaran yang diterima KPPU justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 menyatakan anggaran KPPU pada 2020 sebesar Rp 130,338 miliar. Padahal pada dua tahun sebelumnya 2018 dan 2019 anggaran KPPU mencapai Rp 134,795 miliar dan Rp 136,631 miliar.

 

Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPPU, Guntur Syahputra Saragih menyatakan penurunan anggaran ini memberatkan kelembagaan KPPU dalam pengawasan dan penegakkan hukum persaingan usaha. Menurutnya, di tengah perkembangan bisnis saat ini, peran KPPU justru seharusnya diperkuat melalui peningkatan anggaran. Terlebih lagi, jumlah perkara dan laporan KPPU diperkirakan terus meningkat setiap tahun.

 

“Anggaran KPPU overall segitu-gitu aja. Padahal pertumbuhan ekonomi terus tumbuh dan inflasi meningkat. Tapi, anggaran yang kami terima malah di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau gaji pegawai kami naiknya di bawah inflasi artinya itu bukan naik malah turun,” jelas Guntur di Jakarta, Senin (9/12).

 

Guntur menambahkan tupoksi KPPU semakin berat ke depannya karena mulai efektifnya pengawasan terhadap kemitraan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU harus dapat bersinergi dengan dinas terkait dalam melakukan pengawasan kemitraan melalui advokasi kemitraan yang sehat sehingga kemitraan yang tidak seimbang agar tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang besar. Pengawasan ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

 

Lembaga penegakan hukum lain tidak ada yang memiliki tiga unit seperti kami. Objek kami pelaku usaha penanganannya berbeda, berarti ada penambahan kegiatan yang harus jadi tanggung jawab kami. Seharusnya juga ada penambahan dari sisi anggaran,” jelas Guntur.

 

 

Risiko dari minimnya anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap menurunnya pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Guntur menjelaskan saat ini beban kerja pegawai-pegawai KPPU sudah melebihi batas dari seharusnya. Hal ini disebabkanpegawai yang keluar tinggi. Minimnya anggaran ini juga berisiko terhadap remunerasi pegawai sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap kesejahteraan pegawai KPPU.

 

(Baca: Mengenal Perubahan Perilaku: Bisa Kurangi Hukuman Tapi Harus Mengaku Bersalah)

 

“Kalau jumlah pegawai turun ada peningkatan kapasitas kerja sehingga beban kerja juga semakin tambah. Bahkan, beberapa divisi sudah overload melebihi batas. Jika dibilang ini kegundahan memang iya. Saya sebagai pimpinan bertanggung jawab kepada pegawai agar mereka dapatkan kompensasi yang adil. Untungnya saja kami punya spirit kuat penegakkan hukum. Mereka yang bertahan di sini karena passion,” jelas Guntur.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua