Selasa, 10 December 2019

Perjanjian Perkawinan Tetap Bisa Dibuat Selama dalam Ikatan Perkawinan

Semua putusan MK berlaku final dan mengikat setara dengan undang-undang. Tidak harus dimuat dalam revisi undang-undang terkait untuk memiliki daya laku dan daya ikat.
Norman Edwin Elnizar
Diskusi yang diselenggarakan PerCa Indonesia mengenai UU Perkawinan baru di Jakarta, Jum'at (5/12) lalu. Foto: Edwin

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie menjamin putusan MK soal perjanjian perkawinan tetap berlaku mengikat meskipun isi putusan itu tak dimasukkan DPR dan Pemerintah dalam revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Seperti diketahui UU Perkawinan 1974 telah direvisi dalam waktu singkat dan cenderung luput dari pantauan publik, dan kini menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Dari tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkawinan hanya mengenai batas minimal usia perkawinan yang dimasukkan ke dalam revisi. Akibatnya, muncul perbedaan pandangan di lapangan antara pelaku perkawinan campuran dan sebagian notaris.

Secara hukum, masuk tidaknya dalam revisi UU Perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan dapat dijalankan. “Putusan MK dalam pengujian undang-undang setara dengan undang-undang itu sendiri,” kata Jimly di hadapan peserta diskusi Masyarakat Perkawinan Campur (PerCa)  Indonesia, Kamis (5/12) lalu.

Sekadar mengingatkan, hanya muatan putusan MK No.22/PUU-XV/2017 mengenai usia perkawinan yang diadopsi dalam revisi UU Perkawinan. Padahal tercatat ada tiga putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian atas pasal UU Perkawinan. Muatan dari putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan tidak dimuat dalam revisi UU Perkawinan.

(Baca juga: Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat).

Inilah yang memantik diskursus, apakah isi putusan MK yang tidak dimuat dalam revisi UU Perkawinan itu tetap berlaku? Lalu, apa penjelasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu? “Putusan MK itu sudah berlaku final dan mengikat sebagai undang-undang,” kata Jimly menegaskan.

Isi putusan MK berlaku melekat sebagai bagian substansi undang-undang yang diuji. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tetap dapat dibuat sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Jadi, pada dasarnya tidak perlu ada revisi undang-undang hanya untuk menyesuaikan dengan isi putusan MK. “Kalau ada undang-undang baru yang mengadopsinya itu bagus, seandainya tidak pun dia sudah berlaku final dan mengikat sebagai undang-undang,” Jimly menambahkan.

Ketua PerCa Indonesia, Juliani W. Luthan menjelaskan kekhawatiran para anggota perkumpulan yang dipimpinnya. Pelaku perkawinan campuran dengan warga negara asing merasa sangat berkepentingan dengan ketentuan perjanjian perkawinan. “Diskusi ini untuk menjawab soal kekuatan hukum putusan MK tentang perjanjian perkawinan yang tidak masuk dalam revisi UU Perkawinan,” katanya yang biasa disapa Ani.

(Baca juga: Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Baru).

Perlu diingat, dampak hukum dari perkawinan campuran adalah hilangnya sebagian hak kebendaan pihak dari warga negara Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah dan properti. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang warga negara asing memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan. Padahal ada konsep percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan dalam UU Perkawinan. Artinya, suami/istri yang warga negara asing ikut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut.

Itu sebabnya suami/istri yang warga negara Indonesia kehilangan haknya untuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan di Indonesia.  Alasannya karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimiliki bersama pasangan warga negara asing. Jalan keluarnya adalah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta dalam perkawinan. Sebelum ada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini hanya bisa dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Padahal banyak pasangan yang baru menyadari konsekuensi perkawinan campuran setelah terikat dalam perkawinan.

Shanti, Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian menjelaskan yang senada dengan Jimly. Sejak tahun 2017, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah menyusun petunjuk pelaksanaan putusan MK. “Sudah cukup pranata yang mengatur pelaksanaannya terlepas dari revisi UU Perkawinan saat ini tidak memuatnya,” kata Shanti. Petunjuk pelaksanaan itu telah disosialisasikan ke unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia.

Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL bertanggal 19 Mei 2017 menyebutkan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana. Selanjutnya penjabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana akan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

Mengenai tidak dimuatnya dua isi putusan lainnya, Jimly menduga karena ada perbedaan isi amar putusannya. “Dua putusan lainnya tidak berdampak mengubah pasal seperti dicabut atau dikurangi, yang ada kandungan makna dari pasal itu berubah setelah diberi tafsir oleh MK,” Jimly menjelaskan.

Isi amar putusan-putusan MK tersebut memang tampak seperti penjelasan Jimly. Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 secara tegas membatalkan kekuatan hukum syarat usia minimal 16 tahun untuk perempuan. Selain itu, ada perintah MK agar pembuat undang-undang membuat revisi syarat usia dalam UU Perkawinan paling lama tiga tahun sejak putusan dijatuhkan.

Berbeda dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 soal anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 soal perjanjian perkawinan yang memberikan tafsir baru atas isi pasal terkait. Tidak ada perintah dalam amar agar pembuat undang-undang memasukkan muatan isi putusan ke dalam revisi UU Perkawinan.

Anggota Komisi VIII DPR yang hadir di acara, Diah Pitaloka, menjelaskan bahwa DPR fokus pada isu pernikahan dini. “Memang tidak masuk dalam Prolegnas. Jadi kami coba revisi terbatas mengikuti putusan MK. Fokus penyelamatan usia nikah anak perempuan,”  katanya. Ia menolak tudingan bahwa DPR lupa pada dua putusan MK lainnya untuk dimuat dalam revisi UU Perkawinan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua