Selasa, 10 Desember 2019

Komisi III DPR Beri Perhatian Khusus Kematian Mahasiswa Halu Oleo

Mendesak kepolisian agar pelaku penyebab kematian Yusuf segera terungkap. Sementara pelaku kematian Randi yang berasal dari aparat kepolisian telah ditetapkan tersangka. Hanya saja, keluarga korban meminta penanganannya transparan ke publik.
Rofiq Hidayat
Keluarga korban kematian mahasiswa Universitas Halu Oleo mengadu ke Komisi III DPR, Selasa (10/12). Foto: RFQ

Merasa belum mendapat keadilan, keluarga korban unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di sekitar Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9/2019) lalu, akhirnya mengadukan ke Komisi III DPR. Mereka adalah orang tua dari Muhammad Yusuf Kardawi (19) dan Immawan Randi (21).

 

Keduanya, tercatat mahasiswa D-III Fakultas Teknik dan S-1 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang tewas saat berunjuk rasa menentang/menolak pengesahan Revisi UU KPK dan sejumlah RUU lain.      

 

Endang Yulida, ibu dari M. Yusuf, mendesak Komisi III DPR agar pelaku yang menyebabkan kematian anaknya itu dapat segera diungkap secara transparan oleh pihak kepolisian. “Kasus Randi terungkap (pelakunya), kenapa Yusuf tidak? Kenapa (pengungkapan kematian, red) anak saya dianaktirikan? Kasus anak saya tidak ada progress sama sekali,” ujar Endang sambil terisak di ruang Komisi III DPR, Selasa (10/12/2019).

 

Kematian M. Yusuf dan Immawan Randi lebih dari dua bulan berlalu, namun kematian keduanya masih menyisakan ketidakpuasan dari kedua keluarga korban. Bedanya, pelaku penyebab kematian Randi sudah ditemukan. Hanya saja, keluarga Randi menilai penanganan kasusnya tidak transparan. Sementara kematian M. Yusuf belum terungkap siapa pelakunya.

 

Karena itu, langkah Endang mengadukan kasus ini ke Komisi III DPR sebagai warga negara yang menyampaikan aspirasi lantaran telah mengadukan ke pihak kepolisian setempat tak membuahkan hasil. Sebab, pelaku dan penyebab kematian Yusuf hingga kini belum jelas.  Endang mengaku telah bertemu dengan Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigadir Jenderal (Pol) Merdisyam untuk menanyakan tindak lanjut penanganan kasus kematian anaknya ini.  

 

Sayangnya, kata Endang, jawaban yang diberikan Brigjen Merdisyam tak memuaskan. “Katanya, ‘karena kurangnya saksi’. Saya bilan Bapak kan polisi, jenderal pak. Tim-tim mereka bisa bergerak dengan hebat,” ujar Endang menirukan dialog dengan Merdisyam.

 

Endang merasa kondisi anak lelaki sulungnya saat ditemukan sudah tidak bernyawa menyimpan kejanggalan. Menurutnya, bukti yang dikantongi kepolisian hanyalah batu di tempat kejadian perkara, tak masuk akal. Sebab, kematian Yusuf ditenggarai akibat pukulan benda tumpul.

 

Dia sadar kematian Yusuf sudah menjadi takdir. Namun, perempuan berhijab itu menuntut keadilan karena merasa kematian Yusuf akibat perlakuan kejam dari pelakunya. “Di mana keadilan untuk saya? Yusuf anak pertama saya. Saya 19 tahun merawatnya, anak kebanggan saya yang menjadi tumpuan saya. Tapi seketika hilang,” tuturnya.

 

Bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM), Endang berharap pelaku penyebab kematian M. Yusuf dapat segera diungkap agar kasus serupa tidak terulang kembali. “Karena itu, harapan besar saya terhadap Komisi III DPR dapat membantu dan mendorong kepolisian segera mengungkap pelakunya.”

 

Sementara ayah dari korban Randi, La Sali pun meluapkan keluh kesahnya. Menurutnya, meski pelakunya sudah diketahui, tapi proses penanganan kasus kematian anak lelakinya itu tidak transparan. Sebab, hingga kini pelakunya tak juga dimunculkan ke publik. Padahal, pihak keluarga penasaran atas pengungkapan pelaku kematian Randi termasuk peran pelakunya.

 

Keluarga, kata La Sali, berharap agar pelaku berinisial Brigadir AM tak hanya dicopot dari korps bhayangkara, tetapi juga diganjar hukuman berat. “Kepada Bapak Kapolri, supaya kejadian di Kendari ini tidak ditutup-tutupi dan sesuai dengan putusan pengadilan,” pintanya dengan suara gemetar.

 

Harus ditindaklanjuti

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa mengaku prihatin dan berduka atas kematian Yusuf dan Randi. Sebagai mantan aktivis, Desmon merasakan pilunya perasaan orang tua ditinggal anak lelaki berjuang melalui aksi unjuk rasa. Dia sangat menghargai langkah orang tua Yusuf dan Randi ke Jakarta menuntut keadilan.

 

Desmon berjanji bakal memberikan perhatian khusus terhadap kematian Yusuf dan Randi dan melaporkannya kepada Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz. Tentunya, melalui rapat-rapat dengan Kapolri yang digelar di Komisi III DPR. Setidaknya, pihaknya akan meminta progress penanganan kasus kematian Yusuf yang belum terungkap pelakunya dan kematian Randi. “Secara pribadi, saya akan saya telepon Kapolri,” kata Desmon.

 

Apalagi, kata dia, Sulawesi Utara menjadi daerah pemilihan (dapil) beberapa anggota dewan di Komisi III agar bisa memberi perhatian khusus terhadap penuntasan kasus tersebut. “Saya akan buat catatan ke anggota DPR Dapil Sulawesi Utara. Dan saya pribadi akan mengingatkan ini kepada Kapolri,” tegasnya.

 

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan aduan masyarakat ini memang harus ditindaklanjuti. Apalagi, kasus kematian Yusuf belum terungkap siapa pelakunya dan kematian keduanya menjadi sorotan publik. “Kita akan tanyakan ke Kapolri dalam rapat. Jangan ini menjadi catatan hitam. Ini tantangan kepolisian untuk menjelaskan secara transparan,” katanya.

 

Seperti diketahui, Yusuf dan Randi merupakan dua mahasiswa dari massa aksi unjuk rasa menolak RUU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan di depan Gedung DPRD Sulawesi Utara pada 26 September lalu. Dalam aksi tersebut, bentrokan antara mahasisswa dan aparat kepolisian tak terhindarkan seraya meluapkan gas air mata. Alhasil, korban berjatuhan luka-luka diantaranya Yusuf sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Randi ditemukan sudah tidak bernyawa di lokasi demonstasi dengan luka tembak di bagian dada kanan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua