Rabu, 11 December 2019

Lima Tahun UU Perdagangan, Banyak Tantangan yang Muncul

Penegakan hukum jangan sampai hambat iklim usaha.
Aji Prasetyo
Para narasumber diskusi lima tahun UU Perdagangan. Foto: AJI

Pada 2019 ini tepat lima tahun UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) berlaku. Setidaknya, sejak saat itu hingga kini, UU tersebut sangat membantu para pemangku kepentingan, termasuk pengambil kebijakan, dalam menjalankan transaksi perdagangan yang sesuai dengan aturan.

Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi semakin berkembang,  perdagangan tidak berlaku secara fisik ataupun offline tetapi praktik jual-beli online sudah berkembangan di masyarakat. Kecenderungan ditandai oleh menjamurnya perusahaan e-commerce. Jual-beli online barang kini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi sudah melintasi batas-batas negara.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi dunia perdagangan, dan kondisi inilah yang menjadi tantangan serius bagi implementasi UU Perdagangan. "Kalau saya beli shampo di luar negeri, 100 mililiter tahu darimana itu benar-benar 100 mililiter. Bagaimana UU Perdagangan awasi transaksi semacam itu? Bagaimana UU Perdagangan jawab perkembangan itu (jual-beli online)," kata Bayu Krisnamurthi, pakar ekonomi  Institut Pertanian Bogor yang juga eks Wakil Menteri Perdagangan, dalam acara Sarasehan Lima Tahun UU Perdagangan, di Jakarta, Selasa (10/12).

Bayu melihat potensi pergerakan ekonomi Indonesia mempunyai prospek yang cerah. Dari 100 persen transaksi perdagangan, mayoritas atau 50 persen merupakan transaksi dalam negeri. Dilihat dari persentase tersebut, maka sudah seharusnya para stakeholder bisa melakukan improvisasi untuk terus mengoptimalkan hal itu.

(Baca juga: KPK Temukan Masalah Terkait OSS).

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tutum Rahanta menyatakan UU Perdagangan yang sudah ada sebenarnya sudah cukup baik dan dinamis. Tapi pertanyaannya apakah UU Perdagangan itu sendiri telah mengikuti perkembangan zaman? Tutum memang mengapresiasi terbitnya PP No. 80 Tahun 2019 yang mengatur soal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pemerintah meminta pelaku usaha untuk mendorong daya saing produk dalam negeri. Dalam PP tersebut pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk membantu program pemerintah. Pertama, mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri. Kedua, meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri. Ketiga, penyelenggara e-commerce (PPMSE) wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.

“Dengan adanya aturan yang baru keluar, Saya kira sudah jauh berjalan peraturan munculnya telat. PP 80 Tahun 2019, apa aturan ini mencakup seluruh pelaku usaha? Belum. Karena aturan yang counter tidak bisa dari satu sisi harus beberapa sisi. Apa keterkaitan perdagangan dengan sektor yang lain, hal demikian harua dibarengi, ada masalah barang masuk dalam negeri tidak mengikuti aturan, ini mengganggu market kita," pungkasnya.

Kembali ke UU Perdagangan, Tutum menyatakan salah satu isinya adalah setiap penjualan atau peredaran barang harus memegang lisensi SNI, jika tidak dikenakan sanksi Rp5 miliar. Namun nyatanya justru mayoritas produk yang beredar merupakan barang impor dan belum diketahui kualitasnya karena belum memegang lisensi SNI.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua