Kamis, 12 December 2019

Meneropong Kantor-Kantor Hukum Pegiat Pro Bono di Indonesia

Ada 70 kantor hukum responden akurat yang tersebar di 20 provinsi. Mewakili 58,8% dari total 34 provinsi di Indonesia. 
Normand Edwin Elnizar

Pro bono atau jasa hukum hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tak berpunya adalah tanggung jawab individu setiap advokat. Sejak awal, advokat dibebankan tugas untuk ikut menolong kalangan marginal. Bahkan Indonesia telah menjadikan pro bono sebagai kewajiban profesi yang dituangkan dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

 

Hukumonline berkomitmen untuk menggaungkan gerakan pro bono di kalangan advokat, melalui Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions. Survei terbuka digelar sebagai cara mengikuti Hukumonline Award Pro Bono Champions. Responden dapat mengakses survei secara online sejak 8 Oktober s.d. 8 November 2019. Tahun ini adalah kali kedua sejak pertama diluncurkan 2018 silam.

 

Kantor-kantor hukum dari berbagai wilayah, bidang praktik, serta bentuk badan hukum apa saja bisa mengikuti survei tersebut. Hanya saja, responden yang berhak mengikuti tahap penilaian adalah kantor hukum komersial. Hal itu karena sejak awal ajang penghargaan ini ingin mendorong budaya pro bono di kantor hukum komersial.

 

Setelah melalui proses seleksi, tahun 2019 ini tercatat ada 70 kantor hukum yang data-datanya tervalidasi sebagai responden akurat Hukumonline Awards 2019 Pro Bono Champions. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 57 responden kantor hukum. Dari sisi sebaran wilayah pun turut meningkat, dari 16 provinsi di tahun 2018 meningkat menjadi 20 provinsi pada tahun 2019 ini.

 

Hasil dari survei tahunan ini tidak hanya untuk memberikan gelar Pro Bono Champion. Hukumonline berupaya mengawal perkembangan budaya pro bono di kantor-kantor hukum komersial Indonesia.

 

Meskipun pro bono melekat individu advokat, Hukumonline meyakini bahwa dukungan dari kantor hukum tempat para advokat bekerja sangat berpengaruh pada pelaksanaan pro bono. Asumsi ini tentu tidak meniadakan para advokat yang bekerja seorang diri dalam praktik.

 

Ada 70 kantor hukum responden akurat yang tersebar di 20 provinsi. Jumlah tersebut mewakili 58,8% dari total 34 provinsi di Indonesia. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya diwakili oleh 16 provinsi atau 47,1%. Seluruh responden mewakili pula lima pulau besar Indonesia yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera.

 

 

Sebaran kantor hukum terbanyak adalah 28 kantor hukum di wilayah DKI Jakarta. Dari seluruh jumlah responden, jumlah ini mewakili 40% responden. Disusul provinsi Jawa Barat sebanyak 8 Kantor hukum, Jawa Timur sebanyak 6 kantor hukum, Jawa Tengah sebanyak 5 kantor hukum, dan Sumatera Utara sebanyak 3 kantor hukum. 

 

Ada 10 provinsi yang diwakili oleh hanya 1 kantor hukum yaitu Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Tenggara, Sematera Barat, dan Sumatera Selatan. Sementara itu Banten, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan masing-masing diwakili oleh 2 kantor hukum.

 

Usia beroperasi dari kantor hukum paling tinggi adalah 52 tahun yaitu Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counsellors at Law (ABNR). Sedangkan usia paling rendah adalah 1 tahun yaitu pada 3 responden masing-masing EAP Law Office, Ario Basyirah & Partners, dan Insani Akbar & Partner. Usia yang paling banyak dijawab oleh responden adalah 3 tahun yang diberikan oleh 14 responden atau sebesar 20% dari 70 responden.

 

Jumlah advokat terbanyak yang dimiliki kantor hukum responden adalah 135 orang di Assegaf Hamzah & Partners (AHP). Jumlah paling sedikit adalah 1 orang advokat yang dijawab oleh 5 kantor hukum. Jumlah advokat sebanyak 5 orang merupakan jawaban paling banyak diberikan responden yaitu sebesar 22,9% atau 16 dari 70 responden.

 

Baca:

 

Berkaitan laporan administrasi kegiatan pro bono, sebesar 67% kantor hukum mempunyai staf dan 33% tidak mempunyai staf. Terkait mekanisme pelaporan, 25,7% kantor hukum mempunyai mekanisme pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali, 18,6% mempunyai mekanisme pelaporan 1 (satu) tahun sekali, 35,7% tidak memiliki laporan, sementara ada 20% yang mempunyai mekanisme laporan tidak tentu.

 

Data menarik lainnya, presentase kantor hukum yang menjadikan kegiatan pro bono sebagai salah satu syarat promosi jenjang karier dan yang tidak ternyata sama-sama 50%. Sedangkan soal insentif, diketahui 45,71 % atau  32 dari 70 kantor hukum menjawab tidak ada insentif yang diberikan pada saat melaksanakan kegiatan pro bono. 

 

Sebanyak 15 responden atau 21,43% mendapatkan insentif dalam bentuk uang. Sementara kantor hukum yang memberikan insentif tetapi tidak dalam bentuk uang adalah 14 kantor hukum atau 20% .

 

Sisa 9 responden lainnya atau 12,9% menjawab bervariasi. Misalnya insentif berbentuk penghargaan internal, biaya transportasi dan konsumsi, biaya operasional, bobot pekerjaan pro bono bagian dari evaluasi advokat, perhitungan jam probono digunakan sebagai pertimbangan jumlah kenaikan gaji, bahkan dihitung sebagai bagian kewajiban jam pekerjaan harian.

piagam buat penggiat pro bono
 - I KETUT SUARDANA
19.12.19 00:11
hukum on line seharusnya memberikan selembar piagam pada nominasi penggiaat pro bono agar dapat memberi semangat pengiat
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua